Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Industri Nikel Nasional Diminta untuk Sukarela Diaudit Tata Kelolanya

Kompas.com - 15/10/2024, 20:22 WIB
Bambang P. Jatmiko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku industri nikel Indonesia diminta untuk lebih terbuka dan secara voluntary mengajukan diri untuk diaudit oleh lembaga-lembaga audit internasional yang kredibel seperti halnya Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

Chief Executive Officer Landscape Indonesia dan Dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Agus P Sari menyatakan, penting bagi perusahaan nikel yang berskala besar secara sukarela mengajukan diri diaudit guna menjaga reputasi bisnis yang dijalankan.

"Karena perusahaan nikel yang besar-besar ini yang paling rentan terhadap serangan yang mengancam reputasi mereka," ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (14/10/2024).

Baca juga: Bahlil: Industri Mobil Listrik Global Andalkan RI untuk Pasok Nikel

Agus mengungkapkan, meski saat ini belum muncul tren audit sukarela dari perusahaan nikel nasional, namun perlahan sudah ada perusahaan yang mulai mengajukan diri untuk diaudit. Upaya tersebut diharapkan bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan nikel lain.

"Seperti kemarin diumumkan oleh IRMA bahwa salah satu perusahaan nikel Indonesia, yakni Harita sudah bersedia mengajukan diri untuk diaudit oleh IRMA, dan itu diharapkan diikuti oleh perusahaan lain. Audit di bidang pertambangan utamanya nikel ini cukup sulit karena melibatkan berbagai NGO yang sangat kritis dan 'galak'. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, akan sangat mungkin gagal," lanjut Agus yang juga menjadi anggota dari organisasi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Selain untuk mendorong keterbukaan terkait praktik bisnis yang dijalankan, audit ini diperlukan guna mengantisipasi tuntutan pasar yang semakin ketat.

Baca juga: Guru Besar ITB: Implementasi ESG Bisa Hapus Cap Negatif Nikel Indonesia

Ditolak Pasar

 

Agus menyebut saat ini investor perusahaan nikel relatif kurang memerhatikan aspek sustainability. Padahal di sisi lain pasar sangat konsen dengan isu-isu keberlanjutan.

Jika tidak diantisipasi melalui audit, produk nikel yang dijual ke pasar akan ditolak oleh konsumen, utamanya dari negara-negara Eropa.

"Pasar akan melihat sebuah produk dari keseluruhan rantai pasok. Jika dalam proses pengambilan nikel tidak memerhatikan aspek lingkungan, hal itu akan sangat berdampak ke perusahaan tambang nikel. Karena itu, di sini audit diperlukan," lanjut Agus.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa perusahaan kendaraan listrik global akan mengandalkan Indonesia sebagai pemasok nikel.

Baca juga: Pemerintah Susun Peta Jalan Dekarbonisasi Nikel

"Cadangan nikel dunia di 2023 menurut data Geologi Amerika kita punya 25 persen cadangan nikel dunia, tapi empat bulan lalu Geologi Amerika mengatakan cadangan nikel kita mencakup 40-45 persen nikel dunia," ujar dia dalam acara Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Namun demikian, banyak pihak yang mengkritisi kegiatan bisnis perusahaan nikel di Indonesia karena menyebabkan dampak lingkungan dan sosial.

Sementara itu dalam penjelasannya, IRMA menyatakan bahwa audit akan dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan pertambangan sudah memenuhi standar pertambangan sukarela yang menjelaskan praktik terbaik untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

Hal lainnya adalah mengetahui proses penjaminan untuk mengukur tambang terhadap standar tersebut.

"IRMA memiliki posisi unik secara global, karena tata kelolanya memberikan kekuatan yang sama kepada masyarakat setara dengan perusahaan pertambangan, dan kepentingan nonkomersial memiliki kekuatan yang sama dengan kepentingan komersial," tulis IRMA.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Pemerintah
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Swasta
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
BUMN
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Pemerintah
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Pemerintah
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
LSM/Figur
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
LSM/Figur
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Pemerintah
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
Pemerintah
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
LSM/Figur
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Swasta
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Pemerintah
Greenpeace: Hujan Juli Bukan Anomali, Tanda Krisis Iklim karena Energi Fosil
Greenpeace: Hujan Juli Bukan Anomali, Tanda Krisis Iklim karena Energi Fosil
Pemerintah
Anoa dan Babirusa Buktikan, Pulau Kecil Kunci Jaga Keanekaragaman
Anoa dan Babirusa Buktikan, Pulau Kecil Kunci Jaga Keanekaragaman
LSM/Figur
Triwulan I 2025, BRI Catat Pembiayaan Hijau Capai Rp 89,9 Triliun
Triwulan I 2025, BRI Catat Pembiayaan Hijau Capai Rp 89,9 Triliun
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau