Serba-serbi COP29: Tempat, Waktu, dan Agenda Utama

KOMPAS.com - KTT Iklim kembali digelar tahun ini. Azerbaijan, negara penghasil minyak dan gas, menjadi tuan rumah COP29.

Ribuan perwakilan dari seluruh dunia berkumpul di negara Kaukasus Selatan tersebut selama dua minggu untuk berunding mengenai cara mengatasi krisis iklim.

Dilansir dari Al Jazeera, berikut serba-serbi COP29, mulai dari tempat perhelatan, waktu, hingga agenda utamanya.

Baca juga: COP29: Presiden Azerbaijan Sebut Barat Munafik karena Beli Minyak dan Gas

Tempat dan waktu

COP29 berlangsung di ibu kota Azerbaijan, Baku. KTT Iklim ini sedianya akan berlangsung selama sepekan lebih, mulau dari 11 sampai 22 November.

COP sendiri adalah singkatan dari Conference of the Parties, para pihak yang ikut menyepakati United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

UNFCCC merupakan pakta multilateral yang diadopsi pada 1992 dan mulai berlaku pada 1994.

UNFCCC menjadi dasar bagi perjanjian-perjanjian penting seperti Protokol Kyoto tahun 1997 dan Perjanjian Paris tahun 2015.

Perjan-perjanjian tersebut bertujuan untuk membatasi melawan perubahan iklim dan membatasi kenaikan suhu Bumi.

KTT Iklim COP pertama diadakan di ibu kota Jerman, Berlin, pada 1995.

Lebih dari 32.000 orang telah mendaftar untuk menghadiri COP29 tahun ini. Mereka terdiri aras perwakilan dari seluruh 198 negara yang telah meratifikasi UNFCCC.

Baca juga: COP29: Sekjen PBB Desak Dunia Tebus Dosa Perubahan Iklim

Apa saja agenda COP29

Agenda utama dalam COP29 bakal membahas pendanaan. Oleh karena ini, COP29 diberi label KTT keuangan.

Pasalnya, pembicaraan mengenai keuangan berupaya untuk meningkatkan pendanaan guna mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sebuah laporan yang didukung PBB telah menyatakan, negara-negara berkembang, membutuhkan investasi lebih dari 2 triliun dollar AS per tahun pada 2030 jika dunia ingin menghentikan pemanasan global.

Siapa saja yang harus menyalurkan dana sebesar itu? Sebuah analisis yang ditugaskan oleh Inggris dan Mesir menemukan, anggaram 1 triliun dollar AS seharusnya berasal dari negara-negara kaya, investor, dan bank pembangunan multilateral.

Laporan tersebut juga menambahkan bahwa sisanya harus berasal dari dalam negeri seperti sumber-sumber swasta dan publik.

Baca juga: Aruki: Agenda Indonesia dalam COP29 Jauh dari Keadilan Iklim