Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inggris Janjikan Dana Iklim 2 Miliar Poundsterling untuk Negara Berpendapatan Rendah

Kompas.com, 2 Desember 2024, 20:17 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber Edie

KOMPAS.com - Pemerintah Inggris menjanjikan untuk memberikan 1,98 miliar poundsterling selama tiga tahun ke depan kepada International Development Association (IDA).

IDA merupakan lembaga keuangan di bawah Bank Dunia yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan proyek-proyek perubahan iklim negara-negara berpendapatan rendah guna

Kontribusi Inggris ini disebut 40 persen lebih tinggi yang diberikan tahun lalu dan mampu mendukung lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh dunia.

Baca juga:

Dikutip dari Edie, Senin (2/12/2024) pendanaan akan berasal dari anggaran Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Inggris dan dirancang untuk membuka sumber daya tambahan dari sumber lain, termasuk pasar swasta.

Janji Inggris tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang serta membantu mengatasi berbagai masalah yang secara langsung memengaruhi Inggris, seperti migrasi yang disebabkan oleh iklim dan guncangan rantai pasokan.

Sementara itu dalam tiga tahun terakhir, IDA sendiri telah menyediakan 93 miliar dollar AS dalam bentuk pendanaan kepada 75 negara, termasuk 39 negara di Afrika.

Dana tersebut telah digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan akses listrik, membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu Menurut UNHCR, hampir 60 persen pengungsi dan orang-orang yang mengungsi secara internal saat ini tinggal di negara-negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.

“Para pemimpin negara-negara berpendapatan rendah di seluruh dunia menyerukan kontribusi IDA yang lebih kuat dan kami mendengarkan," ungkap Menteri Pembangunan Inggris Anneliese Dodds.

"Kami memahami bahwa pertumbuhan yang lebih besar di negara-negara IDA berarti pertumbuhan global yang lebih kuat, yang menguntungkan kita semua. Pendanaan ini akan membuka miliaran dolar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang vital, mengubah dan menyelamatkan nyawa,” paparnya lagi.

Baca juga: Lebih dari 50 Negara Berkomitmen untuk Pariwisata Ramah Iklim

Pendanaan Iklim untuk Negara-negara Selatan

Pada COP29 di Baku, Azerbaijan tujuan pendanaan iklim global baru diadopsi, yang mewajibkan negara-negara maju untuk menyediakan 300 miliar dollar AS setiap tahun untuk mendukung aksi iklim di negara-negara berkembang pada tahun 2035.

Tujuan tersebut menggantikan komitmen sebelumnya bagi negara-negara kaya untuk menyediakan 100 miliar dollar AS setiap tahun pada tahun 2020 bagi negara-negara selatan untuk adaptasi dan mitigasi.

Baca juga: Penanganan Krisis Iklim Butuh Obligasi Hijau, Apa Itu?

Namun untuk proporsi pasti yang akan dialokasikan sebagai hibah dari pendanaan iklim global baru tersebut masih belum diputuskan dan akan ditentukan lagi.

Negara-negara berkembang telah berulang kali menyatakan kekhawatiran bahwa pendanaan iklim dalam bentuk pinjaman memperburuk siklus utang bagi negara-negara berpendapatan rendah, sehingga memperburuk tantangan ekonomi mereka.

Menyusul pengumuman pendanaan IDA baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy telah meminta negara-negara lain untuk meningkatkan kontribusi mereka dengan menekankan bahwa tantangan global memerlukan tindakan kolektif dan bahwa pendanaan tersebut akan membantu meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan di seluruh dunia.

“Jika kita ingin mengembangkan ekonomi kita, mengatasi krisis iklim, dan mengurangi migrasi tidak teratur, kita perlu bekerja sama dengan negara-negara ini," kata Lammy.

"Rekam jejak IDA menunjukkan bahwa ini adalah salah satu cara terbaik mengatasi krisis iklim. Saya mendesak negara lain untuk meningkatkan kontribusi mereka," tambahnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tren Global Rendah Emisi, Indonesia Bisa Kalah Saing Jika Tak Segera Pensiunkan PLTU
Tren Global Rendah Emisi, Indonesia Bisa Kalah Saing Jika Tak Segera Pensiunkan PLTU
LSM/Figur
JSI Hadirkan Ruang Publik Hijau untuk Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender
JSI Hadirkan Ruang Publik Hijau untuk Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender
Swasta
Dampak Panas Ekstrem di Tempat Kerja, Tak Hanya Bikin Produktivitas Turun
Dampak Panas Ekstrem di Tempat Kerja, Tak Hanya Bikin Produktivitas Turun
Pemerintah
BMW Tetapkan Target Iklim Baru untuk 2035
BMW Tetapkan Target Iklim Baru untuk 2035
Pemerintah
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
LSM/Figur
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Pemerintah
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Pemerintah
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Pemerintah
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Pemerintah
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
BUMN
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Pemerintah
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
LSM/Figur
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Pemerintah
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Pemerintah
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau