Rembuk Perempuan Pesisir Dorong Layanan Air Bersih hingga Pengelolaan Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan atau Justice and Inclusive Wash Coalition-Indonesia, menggelar kegiatan Rembuk Perempuan Pesisir untuk mendorong pelayanan akses air minum, air bersih, fasilitas sanitasi, hingga pengelolaan sampah, Rabu (11/12/2024).

Koalisi ini melakukan survei pendataan keluarga nelayan tradisional di 26 kabupaten/kota, serta pemetaan partisipatif lima wilayah pesisir yakni Lombok Timur, Bangkalan, Semarang, Tangerang dan Medan.

Hasilnya menunjukkan, wilayah desa pesisir tidak memiliki infrastruktur saluran air limbah domestik yang memadai termasuk septic-tank.

Baca juga: Hadir di 10 Titik, Nestlé Waste Station Dorong Pengelolaan Sampah Konsumen Indonesia

Sedangkan, pemetaan partisipatif melaporkan lebih dari 90 persen rumah tangga nelayan tidak dilengkapi saluran pembuangan limbah rumah tangga, serta saluran pembuangan air kotor. Mereka juga membuang air limbah domestik langsung ke tempat terbuka, saluran drainase, sungai, pantai ataupun laut.

Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Rosinah menjelaskan, pertemuan itu diharapkan dapat mendorong komitmen pemerintah dalam membuat kebijakan prioritas alokasi dana desa.

“Kami mendorong komitmen pemerintah untuk menyediakan ruang partisipasi penuh perempuan pesisir, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran terkait Wash, lingkungan yang aman dan responsif Gedsi mulai dari tingkat desa sampai nasional," ujar Rosinah dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sementara itu, perwakilan Perkumpulan Inisiatif Pius Widiyatmoko mengungkapkan pihaknya mendampingi KPPI melakukan pemetaan partisipatif dengan tools KoboCollect.

Baca juga: HUT ke-63, HK Guyur Rp 500 Juta untuk Pendidikan, Pengelolaan Sampah, dan UMKM

Hal ini untuk mendalami permasalahan air minum, air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di daerah pesisir. 

Anggota KPPI melaksanakan Rembuk Perempuan Pesisir dengan mengundang pemerintah desa, pemerintah daerah, anggota DPRD, serta Ombudsman.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai media aspirasi perempuan kepada pemerintah daerah agar berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan water, sanitation and hygiene (WASH).