Mengawal Peran Strategis Mineral Kritis dalam Transisi Energi

Konsensus ini penting untuk memastikan kebijakan yang lebih harmonis dan koordinasi yang lebih kuat di kawasan.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang mineral strategis menjadi tantangan signifikan. Mineral seperti lithium, tungsten, dan rare earth elements (REE) sering kali tidak dikenali, sehingga aktivitas ilegal di lapangan sulit dideteksi.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pelatihan dan sertifikasi khusus bagi aparat keamanan dan bea cukai. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali mineral kritis dan memahami kompleksitas rantai pasoknya.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan akademisi dan perusahaan tambang dapat memberikan wawasan mendalam tentang nilai strategis dan teknologi yang terlibat dalam pengelolaan mineral ini.

Baca juga: COP29: Transisi Energi Harus Perhatikan Semua Kalangan Masyarakat

Workshop juga mengungkap bahwa teknologi menjadi elemen penting dalam memastikan keamanan rantai pasok mineral kritis. Artificial Intelligence (AI) menawarkan solusi cerdas dengan menganalisis pola data besar untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

Blockchain memberikan transparansi dalam melacak perjalanan mineral dari tambang hingga produk akhir, memastikan setiap langkah dalam rantai pasok dapat diverifikasi secara digital.

Sementara itu, citra satelit memungkinkan pemantauan aktivitas tambang di wilayah terpencil, yang sering menjadi lokasi praktik ilegal. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini atas pelanggaran dan memberikan dasar bukti yang lebih kuat untuk penindakan.

Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, potensi mineral kritis dapat dioptimalkan, sekaligus melindungi sektor ini dari ancaman eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Relevansi untuk Indonesia

Bagi Indonesia, hasil dari workshop ini sangat relevan, mengingat negara ini menjadi pusat produksi mineral strategis seperti nikel, tembaga, dan bauksit.

Adopsi strategi yang dibahas dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut: mendorong harmonisasi regulasi ASEAN agar Indonesia dapat memperluas kerja sama lintas negara dalam memerangi perdagangan ilegal.

Investasi dalam teknologi pengawasan modern melalui kerja sama dengan mitra internasional, untuk memastikan rantai pasok yang bersih dan terverifikasi. Penyusunan pedoman nasional untuk mendukung aparat di lapangan mengenali dan menangani praktek-praktek menyimpang terkait mineral kritis.

Baca juga: Ini 9 Rekomendasi untuk Dorong Percepatan Transisi Energi Berkeadilan

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi mineral kritisnya secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam agenda transisi energi global.

Selain upaya lintas negara, membangun kesadaran publik tentang pentingnya mineral kritis dan potensi ancaman kejahatan di sekitarnya menjadi langkah awal yang krusial.

Secara umum, masyarakat Inodnesia lebih terpapar informasi mineral seperti batubara dan emas dibandingkan dengan mineral kritis seperti nikel, litium dan bauksit. Padahal dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok mineral kritis di semua tingkatan.

Dengan cadangan mineral yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin dalam transisi energi global.

Namun, tanpa pengelolaan yang bijaksana dan langkah strategis untuk mengatasi ancaman kejahatan terorganisir, potensi ini bisa berubah menjadi bencana. Semua pihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat—harus bekerja sama untuk menjaga kedaulatan sumber daya dan memastikan keberlanjutan masa depan energi bangsa.