Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hidayatullah Rabbani
Peneliti BRIN

Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Ekspansi Sawit: Ancaman Petani Swadaya, Masyarakat Adat, dan Lingkungan

Kompas.com - 03/01/2025, 08:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembukaan Musrenbangnas pada 30 Desember 2024 lalu, yang menyebut kelapa sawit sebagai "aset strategis" yang perlu diperluas, tanpa memedulikan risiko deforestasi, telah memicu perdebatan publik.

Meskipun kebijakan ini tampak ambisius untuk memperkuat perekonomian Indonesia, ada sejumlah dimensi yang sering terabaikan dalam diskusi ini: kerusakan ekologi, ketimpangan sosial yang semakin dalam, serta ancaman nyata terhadap kesejahteraan petani swadaya, masyarakat adat, dan hak-hak mereka atas tanah.

Baca juga: Prabowo Ingin Indonesia Tambah Lahan Sawit: Enggak Usah Takut Deforestasi

Sektor kelapa sawit memang menyumbang hampir 4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan penghasilannya dari ekspor juga sangat signifikan.

Namun, jika kebijakan ini hanya fokus pada ekspansi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani swadaya, masyarakat adat, dan lingkungan, maka Indonesia berisiko menghadapi masalah lebih besar, termasuk krisis sosial dan lingkungan yang lebih dalam.

Keuntungan ekonomi yang besar dari ekspansi sawit perlu diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial.

Ancaman lingkungan dan kehidupan

Kebijakan ekspansi lahan sawit yang tidak mengindahkan dampak ekologis berisiko memperburuk deforestasi yang sudah berlangsung pesat di Indonesia.

Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa sekitar 2 juta hektare hutan Indonesia hilang setiap tahunnya, dengan sebagian besar konversinya untuk perkebunan kelapa sawit.

Kehilangan ini semakin memperburuk krisis iklim global, mengingat hutan tropis Indonesia merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia.

Kerusakan ekosistem ini juga memengaruhi ketersediaan air, ketahanan pangan, dan keanekaragaman hayati.

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit turut mengancam habitat bagi banyak spesies, yang sebagian di antaranya terancam punah.

Pembakaran hutan untuk membuka lahan menyebabkan kabut asap, yang tidak hanya merugikan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperburuk kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

Sistem monokultur dalam sektor sawit menimbulkan tantangan besar bagi petani swadaya. Dengan fluktuasi harga minyak sawit global yang kerap tidak menentu, petani swadaya menjadi pihak paling rentan.

Ketika harga sawit turun, pendapatan petani kecil ikut tertekan, memengaruhi kesejahteraan mereka.

Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sekitar 40 persen total luas perkebunan sawit di Indonesia dikelola oleh petani swadaya.

Namun, meski mereka mengelola hampir setengah dari total luas lahan, posisi tawar mereka sering kali lemah karena dominasi perusahaan besar dalam rantai pasok.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

LSM/Figur
Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

LSM/Figur
Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Pemerintah
Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah
Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemerintah
Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Swasta
Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah
Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Swasta
CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

LSM/Figur
RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

Pemerintah
AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

Pemerintah
Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Swasta
Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Pemerintah
Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pemerintah
100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau