Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPH Bisa Cegah Deforestasi, tetapi Cuma pada Tahun Rentan Api

Kompas.com, 7 Januari 2025, 14:02 WIB
Yunanto Wiji Utomo

Penulis

KOMPAS.com - Untuk mengatasi kehilangan hutan akibat aktivitas ilegal dan kebakaran, Indonesia membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada tahun 2009, sesuai dengan aturan yang telah digagas 10 tahun sebelumnya, Undang - undang No 41 tahun 1999. 

Kesatuan yang secara nasional mencakup area hutan seluas 120 juta hektar ini diharapkan bisa mengurangi deforestasi dan degradasi, meningkatkan manajemen hutan, serta melakukan tindakan pencegahan munculnya api.

Meski sudah 16 tahun dibentuk, evaluasi soal efektivitasnya belum dilakukan. Selama ini, banyak pihak hanya mengeluhkan soal kurangnya kepemimpinan, kuasa, pendanaan dan sumber daya manusia.

Baca juga: 2024 Jadi Tahun Bencana akibat Krisis Iklim, Banjir Bandang hingga Kebakaran Hutan

Tim peneliti dari Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) dan Center for International Forestry Research (CIFOR) mencoba mengungkap efektivtas organisasi itu dengan meriset hutan-hutan Sulawesi.

Menurut mereka, Sulawesi adalah lokasi penelitian yang baik. Tidak seperti Sumatera dan Jawa, hutan Sulawesi banyak digunakan oleh petani skala kecil (smallholders) di mana KPH relatif bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengatur.

Dalam riset, peneliti menggunakan metode yang disebut "counterfactual methods." Memakai remote sensing data, mereka membandingkan deforestasi di dalam dan luar wilayah kekuasaan KPH. Mereka kemudian mengecek ulang di lapangan.

"Kami tidak menemukan bukti dampak KPH pada deforestasi," kata Colas Chervier dari CIRAD, Stibniati Atmaja dari CIFOR, dan sejumlah peneliti lain dalam publikasinya di Ecological Economics edisi Januari 2025.

"Namun, ada dampak menarik, seperti deforestasi lebih rendah pada masa El Nino tahun 2015-2016 di wilayah di mana KPH sudah terbentuk serta pengurangan signifikan kehilangan hutan akibat api di tempat KPH sudah terbentuk lebih lama," tulis peneliti. 

Baca juga: Kelapa Sawit dan Deforestasi: Menjaga Kemajuan di Tengah Ancaman Baru

“Saya pikir ini memerlukan investigasi lebih lanjut, tetapi jelas menarik mengetahui bahwa saat ada tekanan besar, KPH dapat mengurangi dampak kejadian seperti El-Nino terhadap deforestasi," kata Chervier di situs web CIFOR, Jumat (3/1/2025).

Stibniati mengatakan, "Saya bertanya-tanya, apakah peningkatan pengelolaan hutan adalah tool untuk mengurangi deforestasi. Sebab, tujuan besar dari pengelolaan hutan bisa saja adalah menggunakan dan mengeksploitasi hutan lebih baik."

"Jika memang tujuannya mencegah deforestasi, maka mungkin KPH tool efektif untuk pengelolaan hutan, mereka mencegah deforestasi hanya pada saat itu tidak diinginkan, misalnya pada tahun-tahun rentan api," imbuhnya.

Chervier menuturkan, penelitian lanjutan penting untuk melihat, misalnya, alasan KPH yang dibentuk lebih akhir kurang berdampak. Ada asumsi bahwa yang dibentuk lebih awal menerima bantuan pendanaan lebih, tetapi itu masih harus diuji. 

Baca juga: Kelapa Sawit Kontroversial dan Politis, Bagaimana AI Menarasikannya?

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
LKC Dompet Dhuafa Gelar Seminar untuk Optimalkan Bahan Pangan Lokal Jadi MPASI
LKC Dompet Dhuafa Gelar Seminar untuk Optimalkan Bahan Pangan Lokal Jadi MPASI
LSM/Figur
Ironi, Studi Ungkap Situs Web Konferensi Iklim Lebih Berpolusi
Ironi, Studi Ungkap Situs Web Konferensi Iklim Lebih Berpolusi
Pemerintah
Uni Eropa Tindak Tegas 'Greenwashing' Maskapai yang Tebar Janji Keberlanjutan
Uni Eropa Tindak Tegas "Greenwashing" Maskapai yang Tebar Janji Keberlanjutan
Pemerintah
Kemenhut Godok 4 Regulasi Baru untuk Dongkrak Pasar Karbon Internasional
Kemenhut Godok 4 Regulasi Baru untuk Dongkrak Pasar Karbon Internasional
Pemerintah
Energi Terbarukan Global Meningkat Tiga Kali Lipat, China Memimpin
Energi Terbarukan Global Meningkat Tiga Kali Lipat, China Memimpin
Pemerintah
Proyek Konservasi Dunia Diam-diam Gagal, Target Alam Global Terancam
Proyek Konservasi Dunia Diam-diam Gagal, Target Alam Global Terancam
Pemerintah
40 Saksi Diperiksa dalam Kasus Kontaminasi Cesium-137 di Cikande
40 Saksi Diperiksa dalam Kasus Kontaminasi Cesium-137 di Cikande
Pemerintah
Kemenhut Ungkap Tersangka Penambang Batu Bara Ilegal Bukit Soeharto di IKN
Kemenhut Ungkap Tersangka Penambang Batu Bara Ilegal Bukit Soeharto di IKN
Pemerintah
2 Ekor Pesut Mahakam Mati Diduga karena Lonjakan Aktivitas Tongkang Batu Bara
2 Ekor Pesut Mahakam Mati Diduga karena Lonjakan Aktivitas Tongkang Batu Bara
LSM/Figur
KLH Akui Belum Tahu Asal Muasal Radioaktif yang Kontaminasi Cengkih Ekspor
KLH Akui Belum Tahu Asal Muasal Radioaktif yang Kontaminasi Cengkih Ekspor
Pemerintah
Jayapura Tetapkan Perda Perlindungan Danau Sentani, Komitmen Jaga Alam Papua
Jayapura Tetapkan Perda Perlindungan Danau Sentani, Komitmen Jaga Alam Papua
Pemerintah
Indonesia Masih Nyaman dengan Batu Bara, Transisi Energi Banyak Retorikanya
Indonesia Masih Nyaman dengan Batu Bara, Transisi Energi Banyak Retorikanya
LSM/Figur
KLH: Cengkih Ekspor Asal Lampung Terkontaminasi Radioaktif dari Pemakaman
KLH: Cengkih Ekspor Asal Lampung Terkontaminasi Radioaktif dari Pemakaman
Pemerintah
PR Besar Temukan Cara Aman Buang Limbah Nuklir, Iodin-129 Bisa Bertahan 15 Juta Tahun
PR Besar Temukan Cara Aman Buang Limbah Nuklir, Iodin-129 Bisa Bertahan 15 Juta Tahun
LSM/Figur
WVI Luncurkan WASH BP 2.0, Strategi 5 Tahun Percepat Akses Air dan Sanitasi Aman
WVI Luncurkan WASH BP 2.0, Strategi 5 Tahun Percepat Akses Air dan Sanitasi Aman
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau