Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagaimana London Fashion Week Mendorong Fashion Berkelanjutan?

Kompas.com - 18/01/2025, 20:40 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Mode sering dipandang sebagai industri yang tidak berkelanjutan.

Alasannya, industri itu bertanggung jawab atas sekitar 8 persen emisi gas rumah kaca di seluruh dunia.

Industri tersebut juga merupakan konsumen air terbesar kedua dan menghasilkan hampir 20 persen air limbah.

Setiap tahun, lebih dari 80 persen tekstil dibuang, sering kali berakhir di tempat pembuangan sampah atau insinerator.

Baca juga: 3 Dampak Buruk Fast Fashion terhadap Lingkungan

Melihat permasalahan ini, British Fashion Council (BFC) yang bertanggung jawab atas London Fashion Week (LFW), berinisiatif untuk memperkenalkan persyaratan keberlanjutan merek untuk tahun 2025.

Kolaborasi dengan Copenhagen Fashion Week (CPHFW) ini nantinya akan mempercepat aksi keberlanjutan industri mode di seluruh pasar mode Nordik dan Inggris.

"Persyaratan keberlanjutan ini dibangun berdasarkan Standar Minimum kami dan menegaskan kembali komitmen kami untuk mendorong perubahan positif di seluruh industri mode global," kata Caroline Rush, Kepala Eksekutif di British Fashion Council.

“Bersama-sama, kami menciptakan kerangka kerja yang berkontribusi secara nyata terhadap industri yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab," papar Rush lagi.

Persyaratan Keberlanjutan

Lantas seperti apa persyaratan keberlanjutan yang diadopsi London Fashion Week dan Copenhagen Fashion Week?

Baca juga: Slow Fashion, Gerakan Busana Selamatkan Bumi

Mengutip Sustainability Magazine, Sabtu (18/1/2025), dalam kerangka kerja tersebut, merek diharuskan memiliki strategi keberlanjutan yang disetujui secara resmi, mencakup faktor lingkungan dan sosial, serta pedoman dan struktur yang berlaku untuk menyediakan kesempatan yang setara dan proses perekrutan untuk mempromosikan keberagaman.

Perusahaan mode juga harus setuju untuk tidak menghancurkan pakaian dan sampel yang tidak terjual dari koleksi sebelumnya, melainkan mengikuti proses yang berlaku untuk sisa pakaian dan limbah.

Kriteria desain juga harus memastikan kualitas dan keawetan produk. Selain itu, setidaknya 60 persen dari koleksi harus disertifikasi, terbuat dari bahan pilihan atau kain sisa.

Kriteria lain dalam daftar persyaratan keberlanjutan diantaranya juga meliputi koleksi bebas dari kulit dan bulu hewan liar (eksotik), tidak menggunakan alat peraga sekali pakai.

Persyaratan keberlanjutan ini akan mulai pada tahun ini dan berlaku untuk semua merek pada jadwal pameran dan presentasi resmi.

“Kemitraan ini tidak hanya mendorong penyelarasan industri yang sangat dibutuhkan, tetapi juga menggarisbawahi potensi unik pekan mode dan dewan untuk mendorong perubahan positif dalam industri," tambah Cecilie Thorsmark, CEO Copenhagen Fashion Week.

Baca juga: Perlu Regulasi Khusus Atur Produk Pembiayaan Berkelanjutan Fintech

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Perbaikan Danau Lido, Menteri LH Pastikan Pengelolaan Berkelanjutan

Perbaikan Danau Lido, Menteri LH Pastikan Pengelolaan Berkelanjutan

Pemerintah
Menteri LH: Danau Lido Mendangkal, 10 Hektar Harus Jadi Badan Air Lagi

Menteri LH: Danau Lido Mendangkal, 10 Hektar Harus Jadi Badan Air Lagi

Pemerintah
Software Keberlanjutan Laku meski Politik Iklim Sedang Tak Berpihak

Software Keberlanjutan Laku meski Politik Iklim Sedang Tak Berpihak

Swasta
Save the Children dan KFIF Perkuat Ketangguhan Masyarakat dari Risiko Banjir di Rancaekek

Save the Children dan KFIF Perkuat Ketangguhan Masyarakat dari Risiko Banjir di Rancaekek

LSM/Figur
10 Provinsi dengan Deforestasi Terparah Sepanjang 2024, 3 dari Kalimantan

10 Provinsi dengan Deforestasi Terparah Sepanjang 2024, 3 dari Kalimantan

LSM/Figur
AS Keluar dari Perjanjian Paris, Indonesia Harus Lebih Kuat Berkolaborasi

AS Keluar dari Perjanjian Paris, Indonesia Harus Lebih Kuat Berkolaborasi

LSM/Figur
Tak Jawab Akar Masalah, Tanggul Laut Dinilai Bakal Sia-sia

Tak Jawab Akar Masalah, Tanggul Laut Dinilai Bakal Sia-sia

LSM/Figur
Heboh Kebun Sawit dalam Hutan Lindung

Heboh Kebun Sawit dalam Hutan Lindung

Pemerintah
Serba-serbi 'Renewable Energy Certificate' PLN: Kelebihan Bagi Swasta dan Harganya

Serba-serbi "Renewable Energy Certificate" PLN: Kelebihan Bagi Swasta dan Harganya

BUMN
Pemerintah Tegaskan Bangun Tanggul Laut 700 Km, dari Banten sampai Jawa Timur

Pemerintah Tegaskan Bangun Tanggul Laut 700 Km, dari Banten sampai Jawa Timur

Pemerintah
Peluang Dagang Karbon Rp 184 Triliun dari Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove

Peluang Dagang Karbon Rp 184 Triliun dari Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove

Pemerintah
Pengawasan TPA Pembuangan Terbuka sampai Akhir Februari, Sanksi Menanti

Pengawasan TPA Pembuangan Terbuka sampai Akhir Februari, Sanksi Menanti

Pemerintah
YKAN: Emisi CO2 Naik 38 Persen jika Lahan Gambut Dikonversi ke Sawit

YKAN: Emisi CO2 Naik 38 Persen jika Lahan Gambut Dikonversi ke Sawit

LSM/Figur
Ganggang yang Melimpah di Indonesia Ini Calon 'Superfood' Masa Depan

Ganggang yang Melimpah di Indonesia Ini Calon 'Superfood' Masa Depan

LSM/Figur
Berapa Banyak Spesies yang Akan Punah akibat Perubahan Iklim?

Berapa Banyak Spesies yang Akan Punah akibat Perubahan Iklim?

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau