Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Hartawan Michael Bloomberg Rogoh Kocek untuk Badan Iklim PBB

Kompas.com - 27/01/2025, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pebisnis sekaligus politikus dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS), Michael Bloomberg, mengumumkan akan mendanai badan iklim PBB, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).

Pengumuman tersebut disampaikan hartawan yang juga mantan Wali Kota New York City tersebut setelah Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari Perjanjian Paris dan menghentikan pendanaan iklim internasional.

Bloomberg akan menyalurkan pendanaan melalui Bloomberg Philanthropies untuk membantu mengkaver kontribusi yang ditinggalkan AS akibat langkah Trump.

Baca juga: Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Bloomberg adalah miliarder media yang kini juga menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk perubahan iklim.

"Bloomberg Philanthropies dan penyandang dana iklim AS lainnya akan memastikan AS memenuhi kewajiban iklim globalnya," kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (23/1/2025).

Yayasan filantropi tersebut menambahkan, pendanaan yang dimaksud termasuk menanggung janji pendanaan dari AS kepada UNFCC setiap tahunnya.

Bloomberg Philanthropies tidak memberikan rincian jumlah pendanaan atau siapa penyandang dana iklim lain yang dimaksud.

Baca juga: AS Keluar Perjanjian Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Bisa Terganggu

UNFCCC adalah badan iklim terkemuka PBB. Lembaga ini menjalankan negosiasi iklim tahunan di antara hampir 200 negara dan membantu mengimplementasikan Perjanjian Paris.

Michael Bloomberg juga berjanji untuk bekerja sama dengan negara bagian, kota, dan perusahaan untuk memastikan bahwa AS tetap menjalankan kewajiban iklim globalnya.

"Dari tahun 2017 hingga 2020, selama periode tidak adanya tindakan federal, kota, negara bagian, bisnis, dan masyarakat bangkit menghadapi tantangan untuk menegakkan komitmen negara kita. Dan sekarang, kita siap melakukannya lagi," kata Bloomberg dalam pernyataan.

AS bertanggung jawab untuk mendanai sekitar 21 persen dari anggaran inti UNFCCC.

Baca juga: Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Investasi Hijau Bisa Lari ke Negara Lain

Tahun lalu, AS membayar UNFCCC sebesar 7,4 juta dollar AS untuk tahun 2024, dan juga melunasi tunggakan sebesar 3,4 juta euro untuk janji kontribusi yang terlewat selama tahun 2010-2023.

Analisis Reuters terhadap dokumen UNFCCC tahun lalu menemukan bahwa badan PBB tersebut mengalami kekurangan anggaran yang parah.

Menurut para diplomat, kondisi tersebut telah mulai mengganggu sebagian dari dialog iklim dunia.

Sekretaris Eksekutif UNFCC Simon Stiell mengapresiasi dukungan yang diberikan Bloomberg Philanthropies, khususnya Michael Bloomberg," kata kepala iklim PBB Simon Stiell dalam sebuah pernyataan.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Kesepakatan Paris demi Rakyat, Indonesia Harus Tetap Tergabung

Kesepakatan Paris demi Rakyat, Indonesia Harus Tetap Tergabung

LSM/Figur
Perbaikan Danau Lido, Menteri LH Pastikan Pengelolaan Berkelanjutan

Perbaikan Danau Lido, Menteri LH Pastikan Pengelolaan Berkelanjutan

Pemerintah
Menteri LH: Danau Lido Mendangkal, 10 Hektar Harus Jadi Badan Air Lagi

Menteri LH: Danau Lido Mendangkal, 10 Hektar Harus Jadi Badan Air Lagi

Pemerintah
Software Keberlanjutan Laku meski Politik Iklim Sedang Tak Berpihak

Software Keberlanjutan Laku meski Politik Iklim Sedang Tak Berpihak

Swasta
Save the Children dan KFIF Perkuat Ketangguhan Masyarakat dari Risiko Banjir di Rancaekek

Save the Children dan KFIF Perkuat Ketangguhan Masyarakat dari Risiko Banjir di Rancaekek

LSM/Figur
10 Provinsi dengan Deforestasi Terparah Sepanjang 2024, 3 dari Kalimantan

10 Provinsi dengan Deforestasi Terparah Sepanjang 2024, 3 dari Kalimantan

LSM/Figur
AS Keluar dari Perjanjian Paris, Indonesia Harus Lebih Kuat Berkolaborasi

AS Keluar dari Perjanjian Paris, Indonesia Harus Lebih Kuat Berkolaborasi

LSM/Figur
Tak Jawab Akar Masalah, Tanggul Laut Dinilai Bakal Sia-sia

Tak Jawab Akar Masalah, Tanggul Laut Dinilai Bakal Sia-sia

LSM/Figur
Heboh Kebun Sawit dalam Hutan Lindung

Heboh Kebun Sawit dalam Hutan Lindung

Pemerintah
Serba-serbi 'Renewable Energy Certificate' PLN: Kelebihan Bagi Swasta dan Harganya

Serba-serbi "Renewable Energy Certificate" PLN: Kelebihan Bagi Swasta dan Harganya

BUMN
Pemerintah Tegaskan Bangun Tanggul Laut 700 Km, dari Banten sampai Jawa Timur

Pemerintah Tegaskan Bangun Tanggul Laut 700 Km, dari Banten sampai Jawa Timur

Pemerintah
Peluang Dagang Karbon Rp 184 Triliun dari Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove

Peluang Dagang Karbon Rp 184 Triliun dari Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove

Pemerintah
Pengawasan TPA Pembuangan Terbuka sampai Akhir Februari, Sanksi Menanti

Pengawasan TPA Pembuangan Terbuka sampai Akhir Februari, Sanksi Menanti

Pemerintah
YKAN: Emisi CO2 Naik 38 Persen jika Lahan Gambut Dikonversi ke Sawit

YKAN: Emisi CO2 Naik 38 Persen jika Lahan Gambut Dikonversi ke Sawit

LSM/Figur
Ganggang yang Melimpah di Indonesia Ini Calon 'Superfood' Masa Depan

Ganggang yang Melimpah di Indonesia Ini Calon 'Superfood' Masa Depan

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau