Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Hartawan Michael Bloomberg Rogoh Kocek untuk Badan Iklim PBB

Kompas.com - 27/01/2025, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pebisnis sekaligus politikus dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS), Michael Bloomberg, mengumumkan akan mendanai badan iklim PBB, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).

Pengumuman tersebut disampaikan hartawan yang juga mantan Wali Kota New York City tersebut setelah Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari Perjanjian Paris dan menghentikan pendanaan iklim internasional.

Bloomberg akan menyalurkan pendanaan melalui Bloomberg Philanthropies untuk membantu mengkaver kontribusi yang ditinggalkan AS akibat langkah Trump.

Baca juga: Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Bloomberg adalah miliarder media yang kini juga menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk perubahan iklim.

"Bloomberg Philanthropies dan penyandang dana iklim AS lainnya akan memastikan AS memenuhi kewajiban iklim globalnya," kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (23/1/2025).

Yayasan filantropi tersebut menambahkan, pendanaan yang dimaksud termasuk menanggung janji pendanaan dari AS kepada UNFCC setiap tahunnya.

Bloomberg Philanthropies tidak memberikan rincian jumlah pendanaan atau siapa penyandang dana iklim lain yang dimaksud.

Baca juga: AS Keluar Perjanjian Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Bisa Terganggu

UNFCCC adalah badan iklim terkemuka PBB. Lembaga ini menjalankan negosiasi iklim tahunan di antara hampir 200 negara dan membantu mengimplementasikan Perjanjian Paris.

Michael Bloomberg juga berjanji untuk bekerja sama dengan negara bagian, kota, dan perusahaan untuk memastikan bahwa AS tetap menjalankan kewajiban iklim globalnya.

"Dari tahun 2017 hingga 2020, selama periode tidak adanya tindakan federal, kota, negara bagian, bisnis, dan masyarakat bangkit menghadapi tantangan untuk menegakkan komitmen negara kita. Dan sekarang, kita siap melakukannya lagi," kata Bloomberg dalam pernyataan.

AS bertanggung jawab untuk mendanai sekitar 21 persen dari anggaran inti UNFCCC.

Baca juga: Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Investasi Hijau Bisa Lari ke Negara Lain

Tahun lalu, AS membayar UNFCCC sebesar 7,4 juta dollar AS untuk tahun 2024, dan juga melunasi tunggakan sebesar 3,4 juta euro untuk janji kontribusi yang terlewat selama tahun 2010-2023.

Analisis Reuters terhadap dokumen UNFCCC tahun lalu menemukan bahwa badan PBB tersebut mengalami kekurangan anggaran yang parah.

Menurut para diplomat, kondisi tersebut telah mulai mengganggu sebagian dari dialog iklim dunia.

Sekretaris Eksekutif UNFCC Simon Stiell mengapresiasi dukungan yang diberikan Bloomberg Philanthropies, khususnya Michael Bloomberg," kata kepala iklim PBB Simon Stiell dalam sebuah pernyataan.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tradisi Sasi: Cerita, Realita, dan Harapannya untuk Konservasi
Tradisi Sasi: Cerita, Realita, dan Harapannya untuk Konservasi
LSM/Figur
Guru Besar IPB: Revisi PP 24/2021 Harus Dijalankan dengan Hati-hati
Guru Besar IPB: Revisi PP 24/2021 Harus Dijalankan dengan Hati-hati
LSM/Figur
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
LSM/Figur
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
LSM/Figur
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
LSM/Figur
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
LSM/Figur
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
Pemerintah
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
LSM/Figur
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Pemerintah
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Pemerintah
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Pemerintah
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Swasta
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
BUMN
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau