ITS Sambut Baik Usulan Perguruan Tinggi Kelola Tambang dalam RUU Minerba

KOMPAS.com - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyambut baik usulan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi perguruan tinggi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba).

Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS Agus Muhamad Hatta mengatakan, opini publik terkait pertambangan seringkali diasosiasikan dengan perusakan lingkungan dan konflik sosial.

Padahal, menurutnya, usulan pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi merupakan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pertambangan agar lebih berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Baca juga: Dukung Program Pemerintah, MHU Perkuat Pencegahan Stunting di Kawasan Lingkar Tambang

Hatta menuturkan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan pendanaan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, terutama dalam pengembangan riset dan inovasi.

"Adanya kesempatan ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perguruan tinggi dan masyarakat sekitar," ujar Hatta, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (4/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, dia berujar, ITS sebagai kampus riset dan inovasi menyambut baik usulan tersebut. Terlepas akan peluang tersebut, Hatta menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Contohnya pengusulan regulasi dan perizinan yang kompleks disebutnya akan memerlukan pemahaman dan strategi yang matang.

Baca juga: Dugaan Gimmick di Balik Wacana Pengelolaan Tambang oleh Universitas

Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS Arman Hakim Nasution berujar, selain keunggulan akademik dan penelitian, badan usaha milik perguruan tinggi juga dituntut memiliki kemampuan pengelolaan tambang yang berorientasi bisnis dan industri.

"Oleh karena itu, kemitraan strategis dengan pihak yang berpengalaman di bidang pertambangan sangat diperlukan," paparnya.

Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS tersebut menjelaskan, kebutuhan investasi modal yang besar dalam industri pertambangan menuntut badan usaha milik perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan alternatif.

Beberapa opsi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kerja sama dengan investor atau perusahaan tambang, tanpa mengorbankan prinsip akademik dan independensi universitas.

Arman menuntut, perguruan tinggi perlu diberikan tiga opsi kebijakan dalam menjalankan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Baca juga: Wacana Kampus Bisa Olah Tambang, Pakar: Populis tetapi Bisa Bunuh Pendidikan

Pertama, IUP sepenuhnya dikelola oleh badan usaha milik perguruan tinggi. Kedua, IUP diberlakukan kerja sama dan dikelola sepenuhnya oleh pihak lain. Ketiga, IUP dikerjasamakan dengan pihak lain dengan dilakukan pembagian porsi yang disepakati bersama oleh kedua pihak.

Dia menambahkan, kebebasan untuk memilih ini sangat penting karena disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing perguruan tinggi dalam hal mengelola risiko bisnis. 

Tak hanya itu, menurutnya, pemerintah juga memiliki dua opsi dalam memberikan hasil pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.