Masyarakat Adat Jadi Kunci Kedaulatan Pangan, RUU Mendesak Disahkan

KOMPAS.com - Masyarakat adat menjadi kunci penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. 

Masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan pertanian, perikanan, dan kehutanan dari pengetahuan lokal yang teruji selama berabad-abad.

Pengetahuan tersebut tidak hanya menopang kebutuhan pangan komunitas, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebih. 

Baca juga: Ekspansi Sawit: Ancaman Petani Swadaya, Masyarakat Adat, dan Lingkungan

Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat adat perlu diakui dan dilestarikan. Salah satunya melalui instrumen hukum berupa undang-undang.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat diharapkan menjadi instrumen hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak serta kearifan lokal masyarakat adat.

Ketua Tim Kampanye Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Anggi Putra Prayoga mengatakan, aturan tersebut juga diperlukan menjaga keberlangsungan kedaulatan pangan berbasis komunitas. 

Dengan pengesahan RUU ini, masyarakat adat juga mendapatkan jaminan atas pengetahuan dan praktik dalam mengelola dan mengembangkan metode pengolahan pangan yang telah diwariskan turun-temurun.

Koordinator Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Veni Siregar meminta publik mengawal RUU tersebut karena masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.

Baca juga: Kriminalisasi Masyarakat Adat Meningkat, 121 Kasus pada 2024

"RUU Masyarakat Adat adalah jalan menuju kedaulatan dan kemandirian Masyarakat Adat. Masyarakat Adat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam," ucap Veni, dikutip dari siaran pers, Senin (24/2/2025).

Dia menambahkan, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan, masyarakat adat telah membuktikan bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai melalui pendekatan yang berbasis pada harmoni dengan alam. 

Veni juga menuturkan, upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menjadi bagian integral dari sistem pangan nasional.

Dia berujar, pengakuan dan perlindungan menjadi momen refleksi untuk melihat bagaimana kebijakan pangan nasional dapat lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat adat. 

"Dengan menjaga dan memperkuat sistem pangan mereka, kita tidak hanya melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki akses terhadap pangan itu sendiri dan membangun sistem pangan nasional yang adil dan berkelanjutan," papar Veni.

Baca juga: Perlindungan Masih Minim, RUU Masyarakat Adat Harus Disahkan pada 2025

Praktik

Masyarakat adat mempraktikkan pengelolaan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang harmonis dengan alam.

Sebagai contohnya di wilayah Jawa Barat, terdapat sistem kedaulatan pangan berbasis komunal dengan membangun ribuan leuit atau lumbung padi untuk memastikan ketersediaan pangan dalam jangka panjang.