Masyarakat Sipil Dorong RUU Kehutanan Berpihak Perlindungan Rimba dan Masyarakat Adat

Keempat, masyarakat adat dan lokal harus memiliki hak untuk mengelola hutan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata ruang dan silvikultur yang tepat. 

Kelima, tata kelola pemerintahan harus dibenahi agar semua upaya ini terintegrasi.

Rokhmin menambahkan, pengelolaan hutan tidak boleh hanya didominasi oleh korporasi besar. 

"Dengan begitu, hutan tidak lagi menjadi dilema, melainkan sumber pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," tutur Rokhmin.

Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan serta pembenahan tata kelola pemerintahan agar kebijakan kehutanan lebih terintegrasi.

Baca juga: Pengembangan Biodiesel Wajib Perhatikan Kelestarian Hutan