Ada Efisiensi, KKP Kembangkan Pendanaan Alternatif Dukung Konservasi dan Pangan

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan strategi pendanaan alternatif untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Kusdiantoro mengatakan, salah satu strategi pendanaan alternatif tersebut adalah melalui impact bond perikanan skala kecil.

Impact bond merupakan skema pendanaan berbasis hasil yang melibatkan investor swasta untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Baca juga: Pertemuan Langka Dua Pari Manta, Panggilan Konservasi Laut Raja Ampat

"Sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional," kata Kusdiantoro, sebagaimana dilansir Antara, Senin (3/3/2025).

Kusdiantoro menuturkan, diversifikasi skema pendanaan sangat penting guna memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.

Terlebih, saat ini pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi yang berimbas pada ketersediaan anggaran.

Kusdiantoro berujar, pendanaan inovatif seperti impact bond memungkinkan investasi yang lebih terarah untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta melestarikan sumber daya laut.

Pasalnya, konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial, serta mitigasi perubahan iklim. 

Baca juga: Kabar Baik, Alor Terima Dana Rp 29 Miliar untuk Konservasi Terumbu Karang

Namun, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan, dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

30 persen

Saat ini, KKP menargetkan perlindungan 30 persen wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan other effective area-based conservation measure (OECM) hingga 2045.

Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 juta hektar, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektar serta menambah 10 juta hektar wilayah nonkawasan konservasi sebagai bagian dari OECM.

Terpisah, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP Firdaus Agung menerangkan, KKP berupaya menciptakan mekanisme pendanaan yang lebih berkelanjutan yang tidak hanya bergantung pada APBN.

Pendanaan juga melalui skema investasi berbasis hasil seperti impact bond, kerja sama dengan sektor swasta, serta instrumen keuangan hijau lainnya.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Kemenhut Ajak Swasta untuk Konservasi Satwa Liar