Negara dan Kebijakan Ekosistem Jalan Tengah

Hal ini penting juga diketahui masyarakat luas, supaya mereka tidak memprovokasi para pengambil kebijakan begitu saja tanpa informasi yang memadai.

Salah satu penyebab kebijakan lingkungan sering kali menjadi masalah adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dalam perumusan kebijakan lingkungan sangat penting.

Pemerintah perlu berdialog dengan pelaku usaha untuk memastikan bahwa solusi yang diambil tidak hanya berdampak bagi ekonomi rakyat, tetapi juga efektif dalam melindungi lingkungan.

Di sisi lain, pelaku usaha bekerjasama dengan banyak pihak perlu mengedukasi masyarakat agar mengetahui apa yang dilakukannya secara objektif.

Penutupan usaha ekowisata tanpa adanya alternatif pekerjaan yang jelas bagi warga akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kriminalitas.

Oleb sebab itu, diperlukan kebijakan ekosistem jalan tengah, yaitu sebuah kebijakan yang dapat melindungi lingkungan, tetapi juga tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Perlindungan lingkungan tidak elok dipisahkan dari pembangunan ekonomi. Konsep ekonomi hijau yang menekankan pada keberlanjutan alam harus mulai diterapkan dalam proses pembangunan, bukan sekadar diwacanakan dan di-worshop-kan.

Baca juga: 33 Tempat Wisata di Puncak Bogor Berpotensi Ditutup Menyusul Penyegelan Hibisc dan Eiger Adventure Land

Praktiknya, alih-alih menutup usaha yang “katanya” merusak lingkungan, pemerintah agar mewajibkan pelaku usaha tersebut untuk berinvestasi dalam teknologi bersih atau melakukan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari operasional mereka.

Mungkin terdapat banyak tantangan dalam membangun kebijakan ekosistem jalan tengah. Namun, jika dirancang dengan baik, kebijakan ini justru bisa menciptakan model pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Salah satunya, mengembangkan ekowisata dengan membatasi jumlah wisatawan perhari.

Tanpa kebijakan yang jelas dan berbasis bukti, perdebatan antara perlindungan lingkungan dan ekonomi hanya akan menjadi polemik tanpa solusi.

Jika kebijakan terlalu condong ke salah satu sisi, maka akan selalu ada kelompok yang dirugikan.

Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih holistik, yang memahami bahwa lingkungan dan ekonomi bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi bisa berjalan berdampingan dengan kebijakan yang tepat.

Jadi, bukan kebijakan "asal tutup" yang dibutuhkan, tetapi kebijakan yang berorientasi pada transformasi ekonomi.

Perlindungan lingkungan harus mempertimbangkan orientasi investasi untuk kesejahteraan masyarakat, bukan malah sebagai perintang.

Dan, di sisi lain, tentunya pemanfaatan secara ekonomi harus memperhitungkan daya dukung lingkungan agar tidak menciptakan bencana dan krisis di masa depan.

Jika semua pihak mau berpikir tentang ekosistem jalan tengah, maka akan ditemukan titik keseimbangan yang adil antara kebutuhan lingkungan dan mata pencaharian masyarakat.

Menyelamatkan lingkungan tidak harus berarti menghancurkan ekonomi rakyat, begitu pula sebaliknya. Jalan tengah yang elegan harus diambil oleh para pengambil kebijakan dan pelaku usaha.