Kurangnya Rencana Adaptasi Iklim Asia Hambat Investasi Swasta

KOMPAS.com - Laporan terbaru dari Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menunjukkan ada ketidakjelasan regulator negara-negara Asia mengenai rencana adaptasi iklim nasional mereka serta peluang investasi untuk tindakan tersebut.

Hal itu menurut laporan AIGCC menghambat lebih banyak modal swasta mengalir ke proyek adaptasi iklim yang secara historis mengalami kekurangan pembiayaan dibandingkan dengan upaya mitigasi iklim.

Adaptasi mengacu pada penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim saat ini dan masa depan. Sementara mitigasi adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Baca juga:

• Investor Pilih Label Hijau, Kabar Baik Sekaligus Alarm Greenwashing
• Kesenjangan Pendanaan Adaptasi Iklim Bengkak 187 Miliar Dollar AS Per Tahun

Sejauh ini, mitigasi iklim telah menjadi fokus utama pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan.

Temuan tersebut berdasarkan penilaian AIGCC terhadap rencana adaptasi sembilan kawasan, di antaranya adalah China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Berdasarkan laporan tersebut, seperti dikutip dari Business Times, Selasa (11/3/2025) investor di Asia ingin melihat kerangka kebijakan baru dan kemitraan multipihak dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim.

Misalnya investasi untuk adaptasi iklim, investor perlu mengukur implikasi finansial dari risiko fisik terhadap aset dan operasi mereka, termasuk dampak tidak langsung melalui paparan rantai nilai.

Namun, data dan metode yang ada untuk melakukannya masih kurang kredibel atau konsisten untuk pengambilan keputusan.

Hal tersebut akhirnya membuat investor swasta beranggapan bahwa investasi tidak memenuhi profil risiko imbal hasil mereka.

Mereka lebih sering harus berhadapan dengan arus kas rendah, kurangnya arah kebijakan strategis, ketidakpastian seputar kebutuhan pembiayaan, dan kepercayaan investor yang buruk terhadap transparansi dan prediktabilitas modal.

Hal yang Perlu Dilakukan

Agar investor dapat menganalisis risiko fisik terhadap aset yang mereka miliki, pemerintah harus mewajibkan pengungkapan iklim dan memastikan bahwa kerangka kerja pengungkapan menyajikan informasi yang berguna bagi investor untuk pengambilan keputusan.

Namun, laporan tersebut mencatat pula bahwa penerapan pengungkapan risiko iklim wajib yang selaras dengan standar internasional masih belum konsisten di seluruh kawasan.

Misalnya, hanya Hong Kong dan Singapura yang telah mengumumkan jadwal yang jelas untuk pengungkapan yang sejalan dengan Dewan Standar Keberlanjutan Internasional.

Mengingat dampak perubahan iklim melintasi batas negara, laporan juga mengatakan ada kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek antarwilayah ke dalam penilaian risiko iklim nasional dan rencana adaptasi.

Baca juga:

• Perubahan Iklim Berpeluang Jadi Cuan untuk PLN, Kok Bisa?
• Bagaimana Cara Mengurangi Jejak Karbon saat Berkendara?

Ini akan membantu mengarahkan sumber daya untuk mengurangi risiko lintas batas, dan membangun ketahanan sistemik terhadap perubahan iklim secara global.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar wilayah belum menetapkan jalur dan mekanisme pembiayaan untuk memobilisasi modal swasta dalam perencanaan adaptasi.

Selain itu, mekanisme pembiayaan yang terperinci, jalur peluang proyek yang dapat diinvestasikan, dan peta jalan yang menjabarkan cara untuk berkolaborasi dengan pemodal belum dikembangkan secara memadai.

Di antara sembilan pasar, hanya Indonesia dan China yang telah mulai menguraikan rencana aksi dan menerapkan inisiatif percontohan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pendanaan sektor swasta dalam perencanaan adaptasi.

Laporan tersebut mengatakan bahwa rencana adaptasi nasional yang terperinci harus mencakup strategi pembiayaan, serta penggambaran yang jelas tentang peran dan strategi keterlibatan investor di berbagai tahap perencanaan.