Mentari dan Pemprov NTT Rilis RUED Inklusif, Langkah Nyata Transisi Energi Bersih

KOMPAS.com - Program Mentari (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia), program kemitraan bilateral pemerintah Indonesia dan Inggris, bersama pemerintah Nusa Tenggara Timur merilis dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT untuk tahun 2025-2034.

Dokumen RUED yang diserahterimakan kepada Gubernur Provinsi NTT (Selasa, 11/3/2025) akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk menentukan peta strategi dan kebijakan transisi energi rendah karbon yang adil dan inklusif di Provinsi NTT.

RUED ini perlu menjadi perhatian di tingkat nasional karena berhasil mengintegrasikan prinsip gender, disabilitas dan inklusi sosial ke dalam rancangan dokumen.

Mentari telah menghabiskan lebih dari satu tahun memfasilitasi, menyediakan sumber daya serta pengetahuan, mengumpulkan data relevan, serta penelitian dan publikasi guna memperkaya dokumen RUED.

Mentari berkolaborasi dengan IESR (Institute for Essential Services Reform) dalam pemodelan RUED, serta kontribusi Dewan Energi Nasional dan kementerian terkait seperti Bapenas, Kemendesa, ESDM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Dokumen RUED ini menjadi yang pertama di Indonesia yang dikembangkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta memperkenalkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat.

Hal ini memastikan kebijakan energi tidak hanya melayani tujuan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menegakkan keadilan dan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughin mengaku bangga program kemitraan Mentari dan pemprov NTT telah menghasilkan dokumen RUED pertama Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

"Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil, yang akan terus didukung oleh pemerintah Inggris melalui Mentari," ungkap Amanda.

Team Leader Mentari, Julio Retana mengatakan, “melalui program Mentari, kami ingin memastikan bahwa pembangunan rendah karbon di Indonesia bersifat inklusif dan adil."

"Salah satu pendekatan kami melibatkan setiap tingkatan pemangku kepentingan, dari tingkat nasional hingga regional, sehingga potensi ekonomi rendah karbon Indonesia yang signifikan dapat dimanfaatkan secara efektif,” jelas Julio. 

Pada kesempatan sama, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pentingnya kolaborasi ini.

"Kolaborasi dalam Program Mentari ini telah sejalan dengan agenda pemerintah pusat dan pembangunan daerah Ayo Bangun NTT, serta Amanat UUD 1945 Pasal 35 untuk memanfaatkan potensi besar energi terbarukan yang dimiliki NTT,” ujarnya.

Dia menambahkan, “kami mengapresiasi secara positif pencapaian Program MENTARI yang menjadi contoh nyata dari pembangunan energi terbarukan yang mendorong perekonomian masyarakat."

"Kami berkomitmen akan terus mendorong Rancanangan Umum Energi Daerah menjadi peraturan daerah sebagai landasan umum untuk pembangunan energi yang lebih adil dan berlanjutan, serta dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat NTT,” tegasnya.

NTT masih perlu mengejar tingkat elektrifikasi dengan memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan. Untuk itu, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mendorong transisi ke energi bersih dan rendah karbon melalui berbagai kolaborasi.

Pengesahan dokumen ini diharapkan dapat membantu Provinsi NTT dalam mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang diperkirakan mencapai 26.190 MW, hampir sepertiga diantaranya berupa tenaga surya.

Sosialisasi REUD NTT mengangkat tema "Membangun Swasembada Energi Bersih dari Desa", digelar dalam acara "Merawat Pengetahuan, Merawat Bumi". Selama dua hari, para pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten, berkesempatan mempelajari RUED NTT.

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sahid Junaidi memberikan apresiasi implementasi program Mentari.

Termasuk program Mentari melalui proyek demonstrasi yang telah berhasil membangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Mata Redi dan Mata Woga yang diresmikan pada 26 Agustus 2022 dan diserahkan asetnya kepada pemerintah desa di tahun 2024.

Tidak hanya di pembangkit listrik, asistensi yang diberikan oleh Program Mentari juga mencakup asistensi tata kelola kebijakan publik di Provinsi NTT. 

Sahid menegaskan, “Kementerian ESDM akan terus mengusahakan pembangunan energi yang andal dan berkelanjutan dengan memberikan fasilitas penuh untuk memenuhi kebutuhan energi daerah, khususnya dengan menyediakan akses energi yang merata dan layak untuk seluruh lapisan masyarakat.”

Baca juga: ESDM: 34 Persen Potensi Energi Bersih Indonesia Berasal dari Sumatera

Dia berharap kolaborasi pusat dan daerah semakin solid untuk menyediakan akses energi bersih bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Mentari juga telah membangun proyek percontohan model energi terbarukan yang dapat direplikasi di kawasan pedesaan, salah satunya adalah teknologi percontohan PLTS 95 kWp dengan teknologi Smart Meter di Desa Mata Redi dan Mata Woga, Sumba Tengah.

Inisiatif ini telah mampu mengalirkan listrik ke 238 rumah dan fasilitas publik lainnya serta memberdayakan BUM Desa yang telah berhasil memproduksi produk-produk desa unggulan menggunakan energi terbarukan dan masuk ke pasar nasional.