Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina Pastikan Pengembangan Panas Bumi di Aceh Kedepankan "Sustainability"

Kompas.com - 22/03/2025, 16:00 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memastikan pengembangan energi panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Seulawah Agam, Aceh, mengedepankan prinsip keberlanjutan atau sustainability.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE, Edwil Suzandi, menyampaikan bahwa pihaknya bersama PT Pembangunan Aceh (PEMA) berkomitmen menjalankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

“Di tengah upaya mengakselerasi pengembangan energi panas bumi, kami memastikan proyek ini dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama," ungkap Edwil dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Baca juga: Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Karenanya, PGE dan PEMA melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan terutama masyarakat setempat.

"Kami menjalankan setiap tahap proyek dengan cermat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Aceh,” imbuh dia.

Edwil menjelaskan proses perizinan, pembebasan lahan, serta sosialisasi kepada masyarakat tengah berlangsung. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman yang terkiat manfaat proyek dari segi ekonomi, sosial, ataupun lingkungan.

PGE pun berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan seluruh tahapan pembebasan lahan dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi.

Berbagai persiapan dilakukan untuk pengembangan infrastruktur, di antaranya perencanaan pembangunan jalan akses, jembatan, serta infrastruktur penunjang pengeboran.

Potensi WKP Seulawah Agam

PGE memperkirakan WKP Seulawah Agam memiliki potensi hingga 320 megawatt. Proyek yang dikelola melalui kerja sama antara PGE dengan PEMA itu fokus pada pemanfaatan energi terbarukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Adapun proses pengembangannya sudah melewati beberapa tahap antara lain survei geosains pada 2017-2019. Lalu pemetaan geohazard pada 2020-2021, dan pembaruan model konseptual pada 2022-2024.

Baca juga: Penolakan Proyek Geothermal di Padarincang: Dilema Energi Terbarukan

"Tahapan ini memberikan dasar teknis yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut," ucap Edwil.

Sementara itu, Direktur Utama PGE, Julfi Hadi, menegaskan komitmen PGE di setiap proyek pengembangan energi panas bumi termasuk di WKP Seulawah Agam.

Oleh sebab itu, perusahaannya memastikan bahwa seluruh pengembangan proyek panas bumi dilakukan dengan cermat untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang.

“Kami memastikan bahwa setiap proyek dikembangkan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sosial," papar Julfi.

Hal itu, lanjut dia, dibuktikan dengan perkembangan proyek PLTP Lumut Balai Unit 2 yang mencapai 94,73 persen dan ditargetkan beroperasi tahun ini.

Kemudian, PGE aktif mengembangkan WKP lainnya seperti proyek Lumut Balai Unit 3, proyek Lahendong Unit 7 dan 8, sampai eksplorasi WKP Gunung Tiga di Kabupaten Tanggamus.

Baca juga: Pertamina Geothermal dan PLN IP Dorong Kapasitas Panas Bumi Lewat PLTP

Menurut Julfi, komitmen keberlanjutan PGE telah diakui melalui berbagai penghargaan, salah satunya Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia (KLH) selama 14 tahun berturut-turut untuk area Kamojang, tiga tahun berturut-turut untuk area Ulubelu, dan satu kali untuk Area Lahendong.

"Komitmen yang sama juga diterapkan dalam pengelolaan WKP Seulawah Agam," sebut Julfi.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

UE Tunda Tetapkan Target Baru Pengurangan Emisi

UE Tunda Tetapkan Target Baru Pengurangan Emisi

Pemerintah
Pemuda Cilacap Ini Bangun Pembangkit Hibrida yang Alirkan Listrik ke Rumah Warga

Pemuda Cilacap Ini Bangun Pembangkit Hibrida yang Alirkan Listrik ke Rumah Warga

BUMN
Kemenhut: Deforestasi Indonesia Meningkat pada 2024

Kemenhut: Deforestasi Indonesia Meningkat pada 2024

Pemerintah
Amazon Luncurkan Layanan Investasi Kredit Karbon, Apa Itu?

Amazon Luncurkan Layanan Investasi Kredit Karbon, Apa Itu?

Swasta
Deterjen dari Kayu dan Jagung Solusi Pembersih Ramah Lingkungan

Deterjen dari Kayu dan Jagung Solusi Pembersih Ramah Lingkungan

LSM/Figur
Perubahan Iklim dan El Nino Sebabkan Seni Gua Prasejarah Maros-Pangkep Mengelupas

Perubahan Iklim dan El Nino Sebabkan Seni Gua Prasejarah Maros-Pangkep Mengelupas

LSM/Figur
Proyek Ekowisata hingga Peternakan Picu Kerusakan Lingkungan di Bogor dan Sukabumi

Proyek Ekowisata hingga Peternakan Picu Kerusakan Lingkungan di Bogor dan Sukabumi

Pemerintah
Deforestasi 2024 Capai 175.400 Hektare, Penyebabnya Karhutla dan Gambut

Deforestasi 2024 Capai 175.400 Hektare, Penyebabnya Karhutla dan Gambut

Pemerintah
Greenpeace Dihukum Bayar Rp 11 Triliun, Perusahaan Migas Dikhawatirkan Lakukan Tindakan Serupa

Greenpeace Dihukum Bayar Rp 11 Triliun, Perusahaan Migas Dikhawatirkan Lakukan Tindakan Serupa

LSM/Figur
Atasi Tantangan UMKM, Akademisi UC Usul Bentuk Badan Nasional

Atasi Tantangan UMKM, Akademisi UC Usul Bentuk Badan Nasional

LSM/Figur
Diprediksi Hilang Tahun 2100, Gletser Terbesar di Alpen Bisa Diselamatkan asalkan...

Diprediksi Hilang Tahun 2100, Gletser Terbesar di Alpen Bisa Diselamatkan asalkan...

LSM/Figur
BRIN dan Pemkab Banjarnegara Olah Sampah Plastik Jadi BBM Setara Solar

BRIN dan Pemkab Banjarnegara Olah Sampah Plastik Jadi BBM Setara Solar

Pemerintah
Greenpeace: Bau dan Picu ISPA, Bukti RDF Rorotan Solusi Palsu

Greenpeace: Bau dan Picu ISPA, Bukti RDF Rorotan Solusi Palsu

LSM/Figur
Menghitung Untung Rugi Energi Nuklir bagi Indonesia

Menghitung Untung Rugi Energi Nuklir bagi Indonesia

Pemerintah
Perempuan Berperan Penting saat Bencana, Butuh Kebijakan Berperspektif Gender

Perempuan Berperan Penting saat Bencana, Butuh Kebijakan Berperspektif Gender

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau