Pembentukan Satgas TEH Bisa Percepat Transisi Energi dan Dekarbonisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) berpotensi mempercepat transisi energi dan dekarbonisasi industri.

Satgas dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.

"Satgas TEH berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau dengan mendorong dekarbonisasi di sektor industri," kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Dia berpendapat, Satgas bisa mempercepat transisi energi sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris, dan mengimplementasikan Bali Energy Transitions Roadmap serta Bali Compact yang disepakati dalam G20.

Dalam Bali Energy Transitions Roadmap, tiga hal yang diprioritaskan mencakup memastikan akses energi, meningkatkan penggunaan teknologi energi bersih dan cerdas, serta mendorong pendanaan energi terbarukan.

Di sisi lain, IESR menyoroti sulitnya pemerintah mencapai target investasi energi terbarukan. Pada 2024, investasi hanya mencapai 1,8 miliar dolar AS, bawah target 2,6 miliar dolar AS.

Penolakan masyarakat yang terjadi di sejumlah proyek energi terbarukan panas bumi di Flores, PLTS Terapung di Sumatera Barat, dan PLTA meningkatkan risiko bagi pelaku bisnis maupun lembaga pembiayaan.

Oleh karenanya, IESR mendorong agar Satgas TEH menjadi wadah koordinasi antar kementerian lembaga pemerintah untuk mempercepat transisi energi.

"Melalui platform ini, pemerintah dapat menemukan jalan keluar mengatasi hambatan investasi energi terbarukan, serta merancang reformasi kebijakan yang lebih mendukung energi bersih," ucap Fabby.

Baca juga: AS Keluar dari JETP, Pemerintah Perlu Tarik Investasi Besar untuk Transisi Energi 

Satgas juga diharapkan memperkuat peranan Indonesia dalam implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) ataupun Energy Transition Mechanism (ETM).

Jadi, meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam mengelola pembiayaan transisi energi di sektor ketenagalistrikan, mencapai target puncak emisi sektor listrik pada 2030, serta net zero emission di 2050.

Peluang Investasi

Dalam studi berjudul Unlocking Indonesia’s Renewable Future, IESR mengidentifikasi potensi proyek energi terbarukan berkapasitas 333 GW yang layak secara teknis dan finansial di 632 lokasi.

Data ini dapat menjadi referensi bagi Satgas TEH untuk menyoroti peluang investasi energi terbarukan di Indonesia dan masuk dalam daftar proyek yang dapat didanai oleh JETP dan ETM untuk menyubstitusi PLTU.

“Eropa akan segera mengenakan pajak karbon pada barang dan jasa yang masuk ke kawasannya, menandakan bahwa perdagangan dan pembangunan ekonomi global bergerak ke arah rendah karbon," papar Fabby.

"Indonesia harus memastikan industrinya siap agar tetap berdaya saing," imbuh dia.

Sebagai langkah penting dalam transisi energi, IESR mendorong agar Satgas TEH memastikan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, hingga sektor swasta.

Fabby menyampaikan, partisipasi aktif dari berbagai sektor menjadi kunci utama guna memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Baca juga: Kementerian ESDM Susun Direktorat Baru untuk Percepat Transisi Energi