Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lancarkan Ekspor Nikel, Pemerintah Harus Lakukan Lobi ke AS

Kompas.com - 07/04/2025, 19:17 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, mengatakan pemerintah perlu melakukan lobi-lobi politik perdagangan nikel.

Hal ini menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif impor kepada negara lain termasuk Indonesia.

"Pertama, pemerintah harus menegosiasi ulang tentang tarif itu (impor). Lobi-lobi politik perdagangan, itu yang utama. Antisipasi kedua bagi para pelaku usaha adalah mencari alternatif lain, negara-negara yang menjadi tujuan ekspor nikel Indonesia," kata Bisman saat dihubungi, Senin (7/4/2025).

Baca juga: Sektor Perikanan RI Bakal Kena Imbas Kenaikan Tarif Impor AS

Negara lain yang bisa disasar pemerintah untuk mengekspor nikel antara lain China, India, maupun negara Eropa. Dengan begitu, nilai ekspor nikel tak seanjlok bila dijual ke pasar Amerika Serikat.

"Saya kira masih besar kebutuhan-kebutuhan nikel di luar Amerika karena Indonesia kan terbesar produksi nikel di dunia," jelas Bisman.

Dia tak memungkiri, perang dagang Trump sangat berpengaruh terhadap ekspor nikel Indonesia. Pasalnya, AS merupakah salah satu negara industri yang menjadi sasaran produk tambang tersebut.

"Kalau misalkan tarifnya itu nanti impornya Amerika dari Indonesia tinggi, barang-barang Indonesia menjadi mahal di Amerika dan itu tidak kompetitif. Akhirnya industri di Amerika akan mencoba mencari alternatif barang-barang lokal," jelas Bisman.

Baca juga: Ekspor Nikel Indonesia Terancam akibat Perang Dagang Trump

"Kalau misalkan untuk menjadi kompetitif resikonya kan harus menurunkan harga," imbuh dia.

Perang dagang Trump juga berimbas pada pengurangan vokume ekspor nikel. Maka dari itu, pemerintah perlu memfasilitasi untuk melakukan negosiasi soal tarif impor tersebut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk ke Washington DC, Amerika Serikat. Ia menugaskan Airlangga untuk menegosiasikan tarif impor sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Donald Trump.

"Kami terus hubungan, negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kami akan diskusi. Kita akan negosiasi," ujar Prabowo seperti dikutip dari Kompas.id.

Prabowo mengakui bahwa industri padat karya seperti garmen, sepatu, tekstil, dan furnitur akan menjadi yang paling terdampak. Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah akan mencari jalan keluar. Salah satunya dengan mencari pasar baru di luar AS.

Baca juga: AS Naikkan Tarif Impor, Bagaimana Dampaknya ke Industri Hijau?

"Kami akan cari jalan keluar, kita harus berani mencari pasar baru. Kami ini terlalu manja juga, sih," ujar Prabowo.

Ia menyebut, Indonesia harus dapat menjadi negara yang berdiri di atas kaki sendiri.

"Tidak (beretorika), saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat, nobody is going to help us, tidak ada yang akan bantu kita, kecuali diri kita sendiri," tutur dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Crocs Ganti Bahan Baku Produksi Alas Kaki Demi Nol Emisi Karbon Pada Tahun 2040

Crocs Ganti Bahan Baku Produksi Alas Kaki Demi Nol Emisi Karbon Pada Tahun 2040

Swasta
Kasus Pembunuhan Jurnalis Juwita, Komnas Perempuan Serukan Mekanisme Pengawasan Femisida 

Kasus Pembunuhan Jurnalis Juwita, Komnas Perempuan Serukan Mekanisme Pengawasan Femisida 

LSM/Figur
'Story Telling' Bisa Bantu Ilmuwan Komunikasikan Isu Lingkungan

"Story Telling" Bisa Bantu Ilmuwan Komunikasikan Isu Lingkungan

LSM/Figur
Equinix Teken Perjanjial Jual-Beli Listrik Terbarukan Pertama di Jepang

Equinix Teken Perjanjial Jual-Beli Listrik Terbarukan Pertama di Jepang

Swasta
Ahli Wanti-wanti Perang Dagang Trump Bisa Ancam Pembangunan Berkelanjutan

Ahli Wanti-wanti Perang Dagang Trump Bisa Ancam Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah
Krisis Ikim Bikin Gelombang Panas di Asia Tengah Makin Tinggi

Krisis Ikim Bikin Gelombang Panas di Asia Tengah Makin Tinggi

Pemerintah
1,5 Miliar Hektar Lahan Terancam Terdegradasi pada 2030

1,5 Miliar Hektar Lahan Terancam Terdegradasi pada 2030

LSM/Figur
DLH: Polusi Udara di Jakarta Turun Selama Masa Lebaran 2025

DLH: Polusi Udara di Jakarta Turun Selama Masa Lebaran 2025

Pemerintah
Platform AEP Diluncurkan untuk Bandingkan Dekarbonisasi di Berbagai Sektor Industri

Platform AEP Diluncurkan untuk Bandingkan Dekarbonisasi di Berbagai Sektor Industri

Swasta
Hutan Pendidikan Umnul yang Diserobot Tambang Ilegal Jadi Habitat Satwa Dilindungi

Hutan Pendidikan Umnul yang Diserobot Tambang Ilegal Jadi Habitat Satwa Dilindungi

Pemerintah
Usai Diskusi dengan Sejumlah Gubernur, Prabowo Optimistis Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

Usai Diskusi dengan Sejumlah Gubernur, Prabowo Optimistis Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

Pemerintah
Negara Miskin Tuding Negara Kaya Mangkir dari Komitmen Iklim

Negara Miskin Tuding Negara Kaya Mangkir dari Komitmen Iklim

Pemerintah
KLH akan Cek Hutan Pendikan Unmul yang Diserobot Tambang Ilegal

KLH akan Cek Hutan Pendikan Unmul yang Diserobot Tambang Ilegal

Pemerintah
Lancarkan Ekspor Nikel, Pemerintah Harus Lakukan Lobi ke  AS

Lancarkan Ekspor Nikel, Pemerintah Harus Lakukan Lobi ke AS

Pemerintah
Menilik Potensi Indonesia Produksi Baterai dari Nikel Dalam Negeri

Menilik Potensi Indonesia Produksi Baterai dari Nikel Dalam Negeri

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau