Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Emisi Karbon RI Mundur 5 Tahun Demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kompas.com - 22/02/2025, 19:24 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, target puncak penurunan emisi karbon dioksida (CO2) mundur lima tahun demi pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan awalnya pemerintah menargetkan puncak emisi karbon terjadi pada 2030. Dengan begitu, akan tercapai net zero emission (NZE) di 2060.

"Untuk CO2 emission energy sector memang juga mundur. Dari awalnya waktu di JETP kami terapkan di angka 2030, sekarang angkanya 2035," ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

Baca juga: Pertama Kali, China Kenalkan Kapal Minyak dengan Penangkap Karbon

"Ini dalam konteks memang untuk mengakomodir rencana pemerintah sekarang, yang pertumbuhannya 8 persen akan terjadi di 2028 atau 2029," imbuh dia.

Kendati demikian, Dadan menyampaikan bahwa investasi untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) meningkat.

Menurut Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi di sektor EBT naik dari 50,4 persen menjadi 56 persen hingga 2040.

“Secara volume juga memang naik semua. Jadi menurut kami ini gambaran-gambaran yang bagus, meskipun di sisi yang lain adalah ini kan merupakan tantangan buat kami menyediakan energi,” kata Dadan.

Dia mencatat, penyediaan energi perlu diimbangi dengan harga yang menarik bagi investor. Seiring dengan itu, tingkat emisi CO2 pun harus dipangkas.

Baca juga: KKP Sebut Ekosistem Padang Lamun Siap Masuk Perdagangan Karbon

Karenanya, pemerintah melakukan dua pendekatan yakni mendorong EBT.

“Kedua, kami akan memaksimalkan gas untuk pemakaian di dalam negeri. Sehingga in total untuk emisinya ini bisa kami maintain," ungkap Dadan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
LSM/Figur
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Pemerintah
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Pemerintah
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Pemerintah
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Swasta
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
BUMN
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
BUMN
Inisiatif Global Baru: IUCN Bentuk Kelompok Konservasi Mikroba
Inisiatif Global Baru: IUCN Bentuk Kelompok Konservasi Mikroba
Pemerintah
Kembangkan Kapasitas PLTN, Asia Tenggara Perlu Investasi 208 Miliar Dollar AS
Kembangkan Kapasitas PLTN, Asia Tenggara Perlu Investasi 208 Miliar Dollar AS
Swasta
Derawan Bangun TPS3R, Dorong Pariwisata Berkelanjutan
Derawan Bangun TPS3R, Dorong Pariwisata Berkelanjutan
LSM/Figur
KTM Solutions Ingatkan Laporan ESG Bukan Sekadar Dokumen Kepatuhan
KTM Solutions Ingatkan Laporan ESG Bukan Sekadar Dokumen Kepatuhan
Swasta
Kemenhut Buka Loker Tenaga Operator Input Data PPKH, Ini Syaratnya
Kemenhut Buka Loker Tenaga Operator Input Data PPKH, Ini Syaratnya
Pemerintah
AHY: Kami Harus Mengatasi Kemacetan
AHY: Kami Harus Mengatasi Kemacetan
Pemerintah
Bappenas Minta AHY Ikuti Jejak Ali Sadikin Bangun Kota Berkelanjutan
Bappenas Minta AHY Ikuti Jejak Ali Sadikin Bangun Kota Berkelanjutan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau