Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 91 Persen Masyarakat Indonesia Dukung Upaya Atasi Perubahan Iklim

Kompas.com, 6 Mei 2025, 11:30 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Global Methane Hub menunjukkan, 91 persen masyarakat Indonesia mendukung upaya mengatasi perubahan iklim. Selain itu, 89 persen responden mendukung aksi penanggulangan emisi gas metana.

CEO Global Methane Hub, Marcelo Mena, mengatakan survei yang digelar di 17 negara itu turut mengungkap bahwa 98 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap perubahan iklim, dengan 81 persen di antaranya meyakini aktivitas manusia sebagai penyebab utamanya.

Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara yang disurvei terkait krisis iklim

"Temuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap perubahan iklim," ujar Mena dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Baca juga: Picu Krisis Iklim, Metana dari Sampah Harus Segera Diatasi

"Indonesia juga berada dalam jajaran teratas di antara negara lain dalam hal dukungan yang kuat terhadap aksi penanggulangan polusi gas metana," imbuh dia.

Dalam survei, lima dari 10 orang Indonesia mengaku merasakan dampak perubahan iklim dalam kehidupannya. Angka tersebut melampaui presentase responden yang merasakan dampak serupa di negara-negara di belahan bumi bagian utara.

"Di Indonesia dampak iklim bukan hanya risiko di masa depan, tetapi juga sudah terjadi saat ini. Itulah mengapa masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat dukungan terbesar terhadap aksi iklim yang berani di antara negara-negara yang kami survei," ungkap Mena.

Menurut dia, para responden memahami apa yang dipertaruhkan, dan mampu melihat pengurangan metana sebagai prioritas utama untuk mendinginkan bumi dari pemanasan global.

Baca juga: Mikroplastik Hambat Laut Serap Karbon, Ancaman untuk Iklim

Indonesia bersama Filipina, dan Pakistan pun mewakili tuntutan terhadap langkah nyata dari pengambil kebijakan untuk menjadikan Asia sebagai pemimpin global dalam dukungan mengatasi polusi gas metana.

Direktur Eksekutif YPBB, David Sutasurya, menekankan perlunya kebijakan nasional yang menangani metana dari sampah organik. Ia mengatakan bahwa meningkatnya kesadaran publik dan dukungan pengurangan metana harus mendorong perubahan sistemik di sektor persampahan di Indonesia.

“Temuan dari laporan ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah untuk mengimplementasikan amanat nasional yang lebih kuat. Terutama untuk pengumpulan sampah organik yang terpisah dari sumbernya dan pengolahan yang terdesentralisasi,” jelas David.

Tindakan tersebut penting dilakukan seiring dengan rencana pemerintah menutup 343 dari 550 tempat pembuangan akhir dengan sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

Baca juga: Trump Ingin Potong Rp 1.600 T Dana Iklim, Bilang Bukan Prioritas

"Momen ini juga menjadi kesempatan untuk mengintegrasikan target pengurangan metana yang ambisius-khususnya pada sampah organik ke dalam NDC berikutnya," tutur David.

Adapun survei diselenggarakan di 17 negara antara lain Argentina, Botswana, Brasil, Kolombia, Mesir, Prancis, Jerman, Indonesia, Kazakhstan, Meksiko, Maroko, Oman, Pakistan, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

Secara keseluruhan, temuan survei mengungkapkan tren masyarakat internasional mendukung pengurangan emisi gas metana. Sebanyak 82 persen masyarakat di 17 negara mendukung kebijakan serta aksi untuk menangani emisi gas metana. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Ciptakan Lingkungan Kerja yang Bahagiakan Pegawainya, PLN Raih Sertifikasi Great Place to Work 2025
Ciptakan Lingkungan Kerja yang Bahagiakan Pegawainya, PLN Raih Sertifikasi Great Place to Work 2025
BUMN
Perusahaan Terbesar Dunia Lanjutkan Target Nol-Bersih Usai Sempat Berhenti
Perusahaan Terbesar Dunia Lanjutkan Target Nol-Bersih Usai Sempat Berhenti
Swasta
Hadapi 'Triple Planetary Crisis', Uni Eropa Gandeng ASEAN Lestarikan Hutan Mangrove
Hadapi "Triple Planetary Crisis", Uni Eropa Gandeng ASEAN Lestarikan Hutan Mangrove
LSM/Figur
Permintaan AC Diprediksi Meningkat Tiga Kali Lipat pada Tahun 2050
Permintaan AC Diprediksi Meningkat Tiga Kali Lipat pada Tahun 2050
LSM/Figur
Bappenas Ingatkan Dampak Ekspansi Sawit yang Terlalu Cepat dan Kesampingkan Keberlanjutan
Bappenas Ingatkan Dampak Ekspansi Sawit yang Terlalu Cepat dan Kesampingkan Keberlanjutan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau