Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 91 Persen Masyarakat Indonesia Dukung Upaya Atasi Perubahan Iklim

Kompas.com, 6 Mei 2025, 11:30 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Global Methane Hub menunjukkan, 91 persen masyarakat Indonesia mendukung upaya mengatasi perubahan iklim. Selain itu, 89 persen responden mendukung aksi penanggulangan emisi gas metana.

CEO Global Methane Hub, Marcelo Mena, mengatakan survei yang digelar di 17 negara itu turut mengungkap bahwa 98 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap perubahan iklim, dengan 81 persen di antaranya meyakini aktivitas manusia sebagai penyebab utamanya.

Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara yang disurvei terkait krisis iklim

"Temuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap perubahan iklim," ujar Mena dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Baca juga: Picu Krisis Iklim, Metana dari Sampah Harus Segera Diatasi

"Indonesia juga berada dalam jajaran teratas di antara negara lain dalam hal dukungan yang kuat terhadap aksi penanggulangan polusi gas metana," imbuh dia.

Dalam survei, lima dari 10 orang Indonesia mengaku merasakan dampak perubahan iklim dalam kehidupannya. Angka tersebut melampaui presentase responden yang merasakan dampak serupa di negara-negara di belahan bumi bagian utara.

"Di Indonesia dampak iklim bukan hanya risiko di masa depan, tetapi juga sudah terjadi saat ini. Itulah mengapa masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat dukungan terbesar terhadap aksi iklim yang berani di antara negara-negara yang kami survei," ungkap Mena.

Menurut dia, para responden memahami apa yang dipertaruhkan, dan mampu melihat pengurangan metana sebagai prioritas utama untuk mendinginkan bumi dari pemanasan global.

Baca juga: Mikroplastik Hambat Laut Serap Karbon, Ancaman untuk Iklim

Indonesia bersama Filipina, dan Pakistan pun mewakili tuntutan terhadap langkah nyata dari pengambil kebijakan untuk menjadikan Asia sebagai pemimpin global dalam dukungan mengatasi polusi gas metana.

Direktur Eksekutif YPBB, David Sutasurya, menekankan perlunya kebijakan nasional yang menangani metana dari sampah organik. Ia mengatakan bahwa meningkatnya kesadaran publik dan dukungan pengurangan metana harus mendorong perubahan sistemik di sektor persampahan di Indonesia.

“Temuan dari laporan ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah untuk mengimplementasikan amanat nasional yang lebih kuat. Terutama untuk pengumpulan sampah organik yang terpisah dari sumbernya dan pengolahan yang terdesentralisasi,” jelas David.

Tindakan tersebut penting dilakukan seiring dengan rencana pemerintah menutup 343 dari 550 tempat pembuangan akhir dengan sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

Baca juga: Trump Ingin Potong Rp 1.600 T Dana Iklim, Bilang Bukan Prioritas

"Momen ini juga menjadi kesempatan untuk mengintegrasikan target pengurangan metana yang ambisius-khususnya pada sampah organik ke dalam NDC berikutnya," tutur David.

Adapun survei diselenggarakan di 17 negara antara lain Argentina, Botswana, Brasil, Kolombia, Mesir, Prancis, Jerman, Indonesia, Kazakhstan, Meksiko, Maroko, Oman, Pakistan, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

Secara keseluruhan, temuan survei mengungkapkan tren masyarakat internasional mendukung pengurangan emisi gas metana. Sebanyak 82 persen masyarakat di 17 negara mendukung kebijakan serta aksi untuk menangani emisi gas metana. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
LSM/Figur
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Pemerintah
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar 'Langkah Membumi Ecoground 2025'
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar "Langkah Membumi Ecoground 2025"
Swasta
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
BUMN
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
Pemerintah
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
LSM/Figur
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Pemerintah
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
Pemerintah
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
Pemerintah
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
LSM/Figur
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
Pemerintah
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Pemerintah
Bisa Suplai Listrik Stabil, Panas Bumi Lebih Tahan Krisis Iklim Ketimbang EBT Lain
Bisa Suplai Listrik Stabil, Panas Bumi Lebih Tahan Krisis Iklim Ketimbang EBT Lain
Swasta
BCA Ajak Penenun Kain Gunakan Pewarna Alami untuk Bidik Pasar Ekspor
BCA Ajak Penenun Kain Gunakan Pewarna Alami untuk Bidik Pasar Ekspor
Swasta
Investasi Energi Terbarukan Capai Rp 21,64 Triliun, REC Dinilai Bisa Percepat Balik Modal
Investasi Energi Terbarukan Capai Rp 21,64 Triliun, REC Dinilai Bisa Percepat Balik Modal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau