Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Afrika Terancam Krisis Gizi karena Rencana Pemotongan Anggaran Inggris

Kompas.com - 19/05/2025, 21:00 WIB
Eriana Widya Astuti,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Callum Northcote, Kepala Bidang Kelaparan dan Gizi di Save the Children UK, menggambarkan proyeksi ini sebagai "kemunduran besar" dalam upaya Inggris menanggulangi kelaparan.

Baca juga: Wahana Visi Indonesia Luncurkan Program Ketahanan Pangan di Asmat

“Separuh anak-anak di dunia tidak mampu membeli makanan sehat. Di tengah meningkatnya kerawanan pangan global dan ancaman krisis iklim yang semakin parah, situasinya kemungkinan akan memburuk,” ujar Northcote, dikutip dari The Independent pada Senin (19/5/2025).

Masalah malnutrisi global memang merupakan masalah yang masih belum terselesaikan, lebih dari empat dari lima anak dengan malnutrisi akut tidak mendapatkan dukungan gizi yang mereka butuhkan, karena birokrasi dan kekurangan dana, menurut Komite Penyelamatan Internasional.

Krisis iklim juga memperburuk dampak pemangkasan bantuan. Tanaman pangan dan kegiatan pertanian semakin tertekan akibat kekeringan yang makin sering terjadi dan ekstrem, seperti yang melanda Kenya, serta akibat perubahan cuaca lainnya.

Adapun, dua dampak paling parah dari kekurangan gizi adalah stunting (pertumbuhan terhambat—anak terlalu pendek untuk usianya) dan wasting (anak terlalu kurus untuk tinggi badannya akibat penurunan berat badan drastis atau gagal menambah berat badan).

Pemodelan dari Institute for Health Metrics and Evaluation, lembaga penelitian kesehatan berbasis di AS, memperkirakan bahwa jika tidak ada tindakan terhadap perubahan iklim, maka antara tahun 2024 dan 2050 akan ada tambahan 40 juta anak yang mengalami stunting dan 28 juta anak yang mengalami wasting.

Jumlah ini akan menambah 148 juta anak yang sudah mengalami stunting dan 45 juta anak dengan wasting pada tahun 2023, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menanggapi prediksi dampak pemotongan bantuan Inggris terhadap dukungan gizi di masa depan, juru bicara Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) mengatakan bahwa Keputusan rinci mengenai alokasi anggaran ODA (bantuan pembangunan luar negeri) masih dalam proses Tinjauan Pengeluaran, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk penilaian dampak.

“Kami akan menerapkan pendekatan ketat untuk memastikan setiap dana ODA memberikan manfaat maksimal dari uang yang dibelanjakan,” demikian dinyatakan.

Tinjauan Pengeluaran Inggris, yang akan menentukan rencana belanja multi-tahun untuk semua departemen pemerintah, masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada bulan Juni.

Baca juga: IPB Rilis Inovasi Berbasis AI untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Belajar Resiliensi Agrifood, IPB Ajak Akademisi dari 16 Negara Kunjungi Kepulauan Seribu
Belajar Resiliensi Agrifood, IPB Ajak Akademisi dari 16 Negara Kunjungi Kepulauan Seribu
LSM/Figur
Rehabilitasi Hutan Jadi Pilar Ekonomi Hijau, Wamenhut Buka Pasar RHL 2025
Rehabilitasi Hutan Jadi Pilar Ekonomi Hijau, Wamenhut Buka Pasar RHL 2025
Pemerintah
Kemenhut: Alih Fungsi Lahan Mangrove Dilarang, Silvofishery Jadi Alternatif
Kemenhut: Alih Fungsi Lahan Mangrove Dilarang, Silvofishery Jadi Alternatif
Pemerintah
Studi Ungkap, Perubahan Iklim Buka Jalan bagi Timbulnya Pandemi Zoonosis
Studi Ungkap, Perubahan Iklim Buka Jalan bagi Timbulnya Pandemi Zoonosis
Pemerintah
Limbah Nuklir Berpotensi Jadi Sumber Bahan Bakar Reaktor Masa Depan
Limbah Nuklir Berpotensi Jadi Sumber Bahan Bakar Reaktor Masa Depan
Pemerintah
Pemprov Jabar Didesak Operasionalkan TPA Lulut Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun
Pemprov Jabar Didesak Operasionalkan TPA Lulut Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun
Pemerintah
BRIN: Indonesia Bakal Jadi Negara Maju jika Bijak Manfaatkan Biodiversitas
BRIN: Indonesia Bakal Jadi Negara Maju jika Bijak Manfaatkan Biodiversitas
Pemerintah
Pendaftaran Lestari Summit 2025 Dibuka, Begini Cara Daftarnya
Pendaftaran Lestari Summit 2025 Dibuka, Begini Cara Daftarnya
Swasta
Dorong Produk Hasil Hutan Bukan Kayu, Kemenhut Gelar Pasar Rehabilitasi Hutan
Dorong Produk Hasil Hutan Bukan Kayu, Kemenhut Gelar Pasar Rehabilitasi Hutan
Pemerintah
Filipina akan Terapkan Kebijakan Kredit Karbon, Targetkan Sektor Energi
Filipina akan Terapkan Kebijakan Kredit Karbon, Targetkan Sektor Energi
Pemerintah
Cegah Hujan dan Banjir Rob, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
Cegah Hujan dan Banjir Rob, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
Pemerintah
Polemik KJA di Pangandaran, Pemprov Jabar Tunggu Keputusan KKP
Polemik KJA di Pangandaran, Pemprov Jabar Tunggu Keputusan KKP
Pemerintah
Dari Pesut ke Badak, Bappenas Tekankan Nilai Ekonomi Biodiversitas
Dari Pesut ke Badak, Bappenas Tekankan Nilai Ekonomi Biodiversitas
Pemerintah
Bayi Orangutan Lahir di Taman Nasional Kalimantan Barat, Dinamai Julia
Bayi Orangutan Lahir di Taman Nasional Kalimantan Barat, Dinamai Julia
Pemerintah
Bappenas: Keanekaragaman Hayati di Sumatera Terancam Perkebunan, Sulawesi oleh Tambang
Bappenas: Keanekaragaman Hayati di Sumatera Terancam Perkebunan, Sulawesi oleh Tambang
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau