Tambah Usia, Tambah Hijau: Jakarta Bisa Adopsi Hutan Vertikal dan Pajak Karbon Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta akan memasuki usia ke-498 tahun. Namun, kawasan hutan di kota ini hanya 0,3 persen dari total luasan wilayahnya yang mencapai 66.233 hektare.

Ilmuwan senior CIFOR-ICRAF sekaligus Guru Besar IPB University, Herry Purnomo, mengatakan bahwa luas hutan kota di Jakarta saat ini sekitar 149 hektare sementara hutan mangrove seluas 60 hektare.

Karenanya, di momen HUT Jakarta, dia mendorong agar masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rutin menanam pohon dan memeliharanya.

"Memang harus diperbanyak hutan-hutan di taman kota, hutan kota di kampung. Karena sekarang ada perubahan iklim, tentu pilih pohon-pohon yang enggak gampang tumbang," ungkap Herry saat dihubungi, Jumat (20/6/2025).

Baca juga: Peta Baru Ungkap 195 Juta Hektar Lahan Potensial untuk Perbaikan Hutan

Menghadapi luasan Jakarta yang kian menyempit, ia pun mengusulkan penanaman vertikal di setiap gedung perkantoran ataupun tempat tinggal.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

"Kemudian yang hutan-hutan vertikal di apartemen, gedung itu juga mulai greening bangunan-bangunan itu jadi memperluas selain di lahan juga di gedung," tutur dia.

Menurut Herry, Jakarta juga perlu memiliki program Net Zero Emission di mana satu orang menanam satu pohon. Apabila dikalkulasi, satu orang mengeluarkan emisi sekitar 3 ton karbon dioksida per tahun.

"Jadi zeroing emission per kapita dengan cara mengadopsi, memiliki 200 pohon. Enggak setiap tahun ya, 200 pohon seumur hidup, atau dikenakan pajak karbon," ucap dia.

Baca juga: Penanaman Hutan di Wilayah Tropis Jadi Strategi Atasi Krisis Iklim

Skema pajak karbon yang dimaksud ialah satu warga Jakarta membayar sejumlah uang apabila tidak menanam pohon per tahunnya. Kemudian, Herry turut menekankan pentingnya perluasan ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi.

Dia tak menampik bila tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang dicanangkan pemerintah akan menahan limpasan air laut ke permukiman pesisir. Namun, solusi berbasis alam masih sangat diperlukan.

"Tidak semuanya hanya dengan dipakai tembok selesai masalah kan tidak. Jadi mangrove-mangrove dipertahankan, diperluas, karena itu juga habitat ikan. (Luasnya) 60 hektare di DKI itu terlalu kecil. Idealnya itu 10 persen dari 66.000 harusnya 7.000," jelas Herry.

Baca juga: Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak