Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
Inisiatif ini merupakan proyek percontohan dari tim Just Transition Indonesia yang dimulai pada 2024 bersama Universitas Parahyangan dengan dukungan Energi Muda, LSM lokal yang fokus dengan isu transisi energi.
Di atas lahan 700 m², masyarakat setempat diajarkan menggabungkan pertanian tradisional dengan metode permakultur modern, termasuk menggunakan kompos dan rotasi tanaman. Anak-anak muda lokal juga dilibatkan sebagai penggerak, untuk memperkuat komunitas dalam transisi pasca-batu bara.
Hasilnya cukup menjanjikan. Dengan dukungan ilmu dan teknologi pertanian dari startup HARA, perempuan adat suku Dayak Basap berhasil menangani kendala tanah asam dan air yang tercemar akibat tambang, saat melakukan pembibitan. Bahkan, hasil panen mereka melampaui metode pertanian konvensional yang pernah diuji sebelumnya.
Baca juga: Perempuan Mampu Pimpin Aksi Iklim, Mereka Jangan Dipinggirkan
Mereka juga belajar menjual hasil panen langsung ke konsumen seperti restoran dan produsen kerupuk, tanpa perantara tengkulak atau pengepul. Ini memperkuat posisi tawar dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kolaborasi antara pengetahuan tradisional dan inovasi modern terbukti bisa mengangkat kapasitas komunitas adat sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi mereka.
Namun, jalannya tentu tidak mudah. Lahan bekas tambang perlu waktu lama untuk pulih. Tanah asam dan air yang tercemar logam berat menjadi tantangan. Akses alat dan pupuk yang terbatas juga menjadi hambatan. Dalam beberapa kasus, masyarakat harus membeli bibit yang sudah tumbuh agar proses tanam bisa lebih cepat.
Selain itu, transisi dari pola tanam berpindah ke sistem pengelolaan jangka panjang memerlukan pelatihan yang berkesinambungan. Adaptasi semacam ini tentu tidak bisa dilakukan dalam semalam dan memerlukan pendampingan yang intensif.
Transisi energi berkeadilan
Inisiatif seperti ini memberi banyak pelajaran.
Pertama, transisi energi harus melibatkan masyarakat lokal, khususnya perempuan, sejak awal.
Kedua, pendekatan kolektif berbasis komunitas terbukti lebih menjanjikan keberlanjutan dibanding program top-down yang seringkali tidak menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
Ketiga, dukungan kebijakan perlu diarahkan pada inisiatif akar rumput seperti ini. Jangan hanya fokus pada pencapaian target angka transisi, tapi juga pada keadilan sosial dan ekologi.
Dalam konteks global, Indonesia telah menyatakan komitmen melalui Paris Agreement dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Tapi komitmen ini perlu dibumikan dengan memerhatikan masyarakat—terutama perempuan adat dan komunitas terdampak.
Transisi energi yang adil memerlukan langkah bertahap, dukungan program yang terarah, kemitraan inklusif, dan komitmen nyata dari semua pihak.
Perjalanan perempuan suku Dayak Basap membuktikan bahwa di wilayah yang bergantung pada batu bara, transisi energi yang adil itu mungkin terjadi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa kuat dukungan yang diberikan dan apakah ia benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta dipimpin oleh komunitas lokal yang kuat.
Baca juga: Mengurai Jejak Pohon, Begini Kiprah 2 Perempuan Peneliti di Garis Depan Forensik Kayu Indonesia
* Assistant Lecturer, Universitas Katolik Parahyangan
** Research Assistant, Universitas Padjadjaran
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya