Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk memastikan upaya konservasi penyu dan cetacea berjalan secara berkelanjutan, WWF bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu dan Cetacea 2025–2029 dengan membentuk Center of Excellence (CoE) di tiga wilayah.

National Coordinator for Marine ETP Species WWF Indonesia, Ranny R. Yuneni, mengatakan bahwa CoE dibentuk sebagai langkah konkret agar RAN tidak berhenti pada tataran dokumen.

Pihaknya telah melakukan pemetaan lokasi CoE.

“Di wilayah barat, letaknya ada di Anambas, Kepulauan Riau. Di wilayah tengah, letaknya di Pangumbahan, Sukabumi, Jawa Barat. Dan di wilayah timur akan dilakukan di Pulau Buru, Maluku,” ujar Ranny pada Kompas.com, Kamis (3/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa keberadaan CoE akan diperkuat dengan serangkaian program yang melibatkan masyarakat pesisir dan bekerja sama dengan berbagai universitas.

Program ini mencakup riset ekologi untuk memahami ekosistem pendukung pelestarian penyu dan cetacea, edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta pelibatan langsung agar masyarakat merasa menjadi bagian dari upaya konservasi.

Selain itu, pengembangan teknologi juga menjadi bagian penting. Ranny menyebut program pelatihan kepada pengelola dan pemangku kepentingan pun perlukan perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan konservasi.

Ranny menjabarkan empat indikator keberhasilan yang digunakan WWF dalam konservasi ini.

Pertama, indikator biologis yang mencakup peningkatan jumlah sarang dan tukik, penurunan angka perburuan (poaching), serta pengurangan insiden bycatch.

Kedua, indikator sosial, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam konservasi.

Ketiga, indikator kelembagaan berupa penguatan kebijakan lokal dan nasional.

Dan keempat, pengembangan teknologi yang mendukung keberlanjutan konservasi.

Baca juga: Melihat Konservasi Penyu Pulau Sangalaki di Timur Kalimantan

“Keberhasilan konservasi ini tidak hanya memberikan manfaat terhadap keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat,” ujar Ranny.

Menurutnya, jika indikator biologis tercapai, peningkatan jumlah penyu dan cetacea akan mendorong tumbuhnya ekowisata yang berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Tercapainya indikator sosial seperti partisipasi masyarakat akan berdampak pada keseimbangan ekosistem laut. Penyu dapat berperan optimal menjaga kesehatan terumbu karang dan padang lamun, sedangkan cetacea menjaga rantai makanan dan penyebaran nutrisi. Keduanya penting bagi keberlanjutan sektor perikanan.

“Meningkatnya nilai dari spesies tersebut juga menjadi kebanggaan masyarakat lokal,” ujarnya.

Meski demikian, Ranny menyebut masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai tantangan terbesar dalam upaya ini, sehingga bukan hanya menghambat keberhasilan konservasi, tetapi juga menyebabkan masih banyak penangkapan ilegal terhadap dua spesies ini.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu adanya kesadaran dan perubahan perilaku terhadap perburuan dan perdagangan ilegal satwa dilindungi serta produk turunannya. Selain itu penting juga adanya penegakkan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang di lindungi oleh aparat.

Ia menekankan pentingnya edukasi yang menggugah agar masyarakat terdorong untuk mengambil peran, termasuk sebagai first responder dalam kasus keterdamparan satwa, melalui pelatihan dasar dan pendampingan oleh pihak yang memiliki tugas khusus di bidang ini.

Lebih jauh, Ranny menekankan bahwa masyarakat juga perlu dibekali keterampilan untuk memanfaatkan kehadiran penyu dan cetacea secara bertanggung jawab, misalnya melalui ekowisata yang memperhatikan kesejahteraan satwa (animal welfare), bukan sekadar eksploitasi.

Baca juga: Lindungi Hiu Paus, Indonesia dan Timor Leste Rancang Konservasi Lintas Batas

Agar RAN tidak hanya menjadi dokumen formal, Ranny juga menyebut perlunya penugasan yang jelas pada setiap instansi pelaksana sesuai peran masing-masing. Hal ini harus didukung oleh pendanaan yang terencana dan berkelanjutan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Selain itu, publikasi atas kegiatan dan capaian konservasi juga perlu ditingkatkan, termasuk menyoroti keberhasilan di lapangan agar bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain.

Ranny menutup dengan peringatan bahwa jika strategi ini tidak dijalankan secara serius, maka risiko jangka panjang akan menghantui ekosistem laut Indonesia dan masyarakat pesisir.

“Degradasi parah akan terjadi karena minimnya peran penyu dan cetacea. Dalam jangka pendek, populasinya akan terus menurun, dan dalam jangka panjang, kedua spesies ini terancam punah,” ujarnya.

Dampaknya pun akan dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir, yang akan kehilangan sumber daya alam penopang mata pencaharian di sektor perikanan, peluang ekonomi dari ekowisata, serta ketahanan sosial-ekologis yang selama ini bergantung pada kesehatan laut.

Sebelumnya, KKP telah mengumumkan inisiasi pembentukan RAN konservasi penyu 2025–2029 bersama WWF Indonesia dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

Proses penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, peneliti BRIN, sejarawan, hingga organisasi masyarakat sipil.

Baca juga: Melihat Konservasi Penyu Pulau Sangalaki di Timur Kalimantan