JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) memasang rooftop solar panel berkapasitas 0,5 megawatt peak (MWp) untuk mengaliri listrik bersih di kampus. Hal ini, sekaligus sebagai upaya mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41 persen pada 2030.
Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, mengatakan pihaknya telah mendesain semua atap gedung kampus untuk memproduksi energi baru terbarukan (EBT) berbasis panel surya.
"Ini setara dengan penghematan batu bara 110.000 ton setara 0,5 megawatt, dan sudah berfungsi. Ini kami siapkan," ungkap Fatah dalam Forum Rektor di Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
Baca juga: Wacanakan Bangun PLTS di 80.000 Desa, Pemerintah Butuh Rp 1.630 Triliun
Dengan adanya panel surya ini Untirta menjadi contoh kampus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Fatah menyebut, Untirta juga mengelola air bekas pakai dengan proses filtrasi elektrokimia.
Air bekas pakai ditampung dan diolah di kolam untuk dimanfaatkan kembali.
"Saya kasih tahu gubernur, bupati, ini role modelnya yang harus diterapkan di pemerintah. Sampah kami olah dengan insulator, kami buat material-material yang lebih punya nilai jual, nilai manfaat," jelas dia.
Pasalnya, mikroplastik menjadi permasalahan utama yang memicu berbagai masalah termasuk kesehatan. Oleh sebab itu, pihaknya turut mengelola sampah plastik dengan melibatkan pemerintah daerah.
"Plastik kami bisa kembalikan menjadi fuel plus. Kami kerja sama dengan produsen plastik terbesar yang ada di kawasan industri Cilegon, yang melibatkan banyak sumber daya," tutur Fatah.
"Tuntutan mikroplastik menutup industri produsen plastik terbesar di Asia Pasifik. Ini ada di kawasan kami. Maka kami carikan solusi, riset bersama," imbuh dia.
Baca juga: Sel Surya dan Fotokatalisis Nano BRIN Ubah Cahaya Jadi Listrik, Limbah Jadi Air Bersih
Lainnya, mengolah limbah batu barerai. Kampus juga menyiapkan tata kelola kawasan eco industrial park guna meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
"Ini yang kami masukkan ke seluruh pemerintah-pemerintah daerah yang punya euforia ingin melakukan peluasan ekonomi," sebut dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofoq, menyebut akan merevitalisasi Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) dengan melibatkan akademisi di perguruan tinggi. Tujuannya, memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ilmu pengetahuan.
"Hampir di semua lini dari permasalahan lingkungan memerlukan dukungan para akademisi mulai dari penyusunan perencanaan lingkungan hidup, penyusunan perencanaan lingkungan hidup, penyusunan daya dukung daya tampung," papar dia.
Nantinya, PSLH bertugas mendukung tugas-tugas operasional kementerian, pusat maupun daerah. Ini mencakup perencanaan, asesmen, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.
Baca juga: Lahan Bekas Tambang Solusi Pembiayaan Pembangunan PLTS
"Kalau ibarat kata mesin maka akademisi menjadi sayap pendukung terkait dengan dukungan ke ilmu pengetahuannya untuk menjalankan fungsi empat tadi. Tanpa ada dukungan mesin ini maka yang akan diambil kesimpulan dan kebijakan menteri tentu akan banyak mengalami kendala," ucap Hanif.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya