Lahan Bekas Tambang Solusi Pembiayaan Pembangunan PLTS

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengungkapkan bahwa lahan bekas pertambangan bisa dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menambah kapasitas listrik nasional.

Wakil Ketua Dewan Pakar Bidang Riset dan Teknologi AESI, Arya Rezavidi, menyampaikan upaya tersebut juga tengah didorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lantaran mayoritas bekas galian tambang ditinggalkan begitu saja. Bahkan, bekas pertambangan hanya menjadi danau.

"Jadi dari sisi lahan kan itu sudah tidak bermanfaat karena tidak lagi produktif dan itu bisa dimanfaatkan. Adaro sudah menggunakan di Kalimantan, ada bekas galian tambangnya yang sudah menjadi danau," ujar Arya ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025).

Baca juga: 300 GW Energi Bersih Didapat jika Ubah Lahan Tambang Jadi PLTS, 59 GW dari Indonesia

Adaro, lanjut dia, telah memasang PLTS terapung yang mengalirkan listrik untuk kebutuhan perusahaannya sendiri. Arya mengakui, rata-rata tambang berada di luar Jawa yang jauh dari jaringan listrik nasional.

"Kalau untuk dijual listriknya ke PLN memang saya belum mendengar apakah mereka sudah bisa manfaatkan. Karena rata-rata kan jauh dari pusat-pusat bebannya," kata dia.

Penggunaan lahan bekas tambang dinilai menjadi solusi untuk menekan pembiayaan pembangunan PLTS. Pasalnya, pembangkit berskala besar memerlukan lahan yang luas.

Sementara, harga tanah di wilayah Jawa yang mahal akan menyulitkan pengembangan PLTS skala besar. Arya menyebut, lahan bekas tambang cenderung lebih murah dan biasanya hanya perlu disewa.

"Ini harusnya bisa dilakukan supaya investasinya menjadi murah. Karena kalau di Jawa atau di daerah perkotaan diletakkan PLTS ini apalagi skalanya besar-besar, itu nanti mahal di pengadaan tanahnya. Sekarang juga didorong untuk penggunaan (PLTS) di atas danau," papar Arya.

Baca juga: Bali Punya PLTS Atap Berkapasitas 10,9 GW tapi Pemanfaatannya Baru 1 Persen

Dia mengusulkan skema kerja sama antara perusahaan tambang dengan penyedia listrik swasta atau independent power producer (IPP). Dengan begitu, listrik dari perusahaan swasta bisa dijual ke PT PLN.

"Makanya apakah nanti misalnya ada IPP yang kerja sama dengan perusahaan tambang, memanfaatkan lahan-lahan mendiri, menyewa atau perusahaan tambang itu sendiri menjadi IPP," ucap Arya.

Namun, dia menekankan bahwa IPP yang hendak menjual listriknya perusahaan tersebut harus terdaftar di PLN.

Diberitakan sebelumnya, Global Energy Monitor (GEM) menganalisis potensi pembangkitan energi surya di lahan bekas tambang di Indonesia mencapai 59 gigawatt (GW).

GEM mengamati 312 lahan tambang yang tak terpakai sejak 2020, dan menemukan luas yang berpotensi dipakai untuk area pembangkitan energi surya mencapai 2.089 km persegi yang bisa menghasilkan 103 GW.

Baca juga: Instalasi PLTS Global Diprediksi Tembus 1TW per Tahun di 2030

Analisis lebih lanjut mengungkap adanya lahan seluas 3.731 km persegi yang akan ditinggalkan oleh operator sebelum tahun 2030. Sehingga, akan ada lahan seluas 5,820 km persegi yang berpotensi dipakai untuk energi surya dan bisa membangkitkan sekitar 300 GW atau 15 persen dari total energi terpasang.