Banjir Sumatera Jadi Pelajaran, Kalimantan Utara Siapkan Regulasi Cegah Ekspansi Sawit

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sedang merumuskan regulasi untuk melindungi area bernilai konservasi tinggi (ANKT), terutama dari ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Regulasi tersebut krusial untuk mencegah deforestasi akibat perluasan lahan sektor perkebunan, yang berpotensi mempercepat krisis iklim dan menaikkan risiko bencana ekologis.

Baca juga: 

• Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
• Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang

Kaltara harus mengadopsi pendekatan yang telah terbukti berhasil dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Salah satu caranya dengan menjalankan praktik perkebunan yang mengikuti prinsip berkelanjutan.

“Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang terjadi di wilayah lain. Ekspansi perkebunan yang menyebabkan hilangnya hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta mengurangi kualitas hidup masyarakat. Apalagi, Kalimantan Utara ini adalah paru-paru dunia," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kaltara, Bertius, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara

BPDP Tren perluasan lahan perkebunan sawit di Kalimantan Utara perlu dicegah agar tidak mengorbankan ANKT. Bencana di Sumatera bisa jadi pelajaran.

Per September 2025, total luas area tanam kelapa sawit di Kaltara mencapai 579.220 hektar. Pertumbuhan pesat produksi kelapa sawit di Kaltara didorong izin usaha perkebunan dan perkebunan rakyat.

Bahkan, produksi kelapa sawit di Kabupaten Bulungan meningkat selama periode 2018-2024, dengan 25 perkebunan terdaftar yang area tanamnya seluas 74.366 hektar pada 2021. Dari total tersebut, sekitar 84 persen lahan dikuasai perusahaan, sisanya petani rakyat.

Tren perluasan lahan perkebunan sawit di Kaltara perlu dicegah agar tidak mengorbankan ANKT. Berdasarkan kajian Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Kaltara mempunyai tutupan hutan tertinggi di Pulau Kalimantan yaitu mencapai 5,49 juta hektar atau 78,48 persen dari luas wilayah administrasi.

Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto mengatakan, ANKT merupakan kawasan penting secara biologis, ekologis, sosial, dan kultural. Meskipun kelapa sawit berperan strategis dalam pembangunan daerah, pengelolaannya tetap harus berkelanjutan.

Selain itu, tren global saat ini bergerak ke arah mensyaratkan produk berasal dari praktik pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan. Di antaranya, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE), serta European Union Deforestation Regulation (EUDR).

"Perlu peran aktif provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan ini, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah pusat,” tutur Herlina.

Sementara itu, Wakil Direktur Implementasi dan Informasi Konservasi Program Terestrial YKAN, Musnanda Satar mengingatkan bahwa tidak semua area non-hutan layak dialihkan menjadi perkebunan sawit demi alasan ekonomi.

“Konservasi bukan sekadar melindungi satwa atau hutan, tetapi menjaga lingkungan hidup demi keberlanjutan manusia dan alam,” ucapnya.

Ia berharap, langkah Pemprov dan DPRD Kaltara yang akan menerbitkan regulasi terkait perkebunan berkelanjutan mampu menekan deforestasi dan menjaga keseimbangan ekologi di Kaltara.

Baca juga:

• Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur
• Konflik Agraria di Balik Banjir Sumatera, Mayoritas Disebut Dipicu Perkebunan Sawit

Banjir Sumatera bisa jadi pelajaran

Pandawa Borniat/kompas.com Tren perluasan lahan perkebunan sawit di Kalimantan Utara perlu dicegah agar tidak mengorbankan ANKT. Bencana di Sumatera bisa jadi pelajaran.

Berkaca dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kaltara, Supaad Hadianto mengatakan, ekspansi perkebunan sawit perlu dibatasi.

Ia menyatakan kesiapan mempercepat proses pembahasan Rencana Peraturan Daerah tentang Perkebunan Berkelanjutan di Kaltara.

“Kejadian di Sumatera memberi pelajaran, eksploitasi sejak lama yang berlebihan dampaknya terasa kemarin. Jangan sampai itu terjadi juga di Kaltara. Karena itu kita butuh regulasi untuk mengatur ini,” ujar Supaad.

Di sisi lain, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Yahya Ahmad Zein, menggarisbawahi pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan perkebunan daerah dan pembaruan data ANKT.

“Mitigasi harus didukung regulasi sebelum bencana terjadi, bukan sebaliknya. Hal ini penting agar ada kejelasan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan yang bernilai konservasi tinggi,” tutur Yahya.

Baca juga: 

• Ada Perusahaan Sawit Diduga Beroperasi di Area Hutan dan Tak Lolos Verifikasi, Sertifikasi Dipertanyakan
• Sawit Masuk Tesso Nilo, Gajah–Harimau Terjepit, Reputasi Indonesia Terancam