Mengenal Kemitraan Satu Atap Anak Usaha TAPG di Kalimantan Tengah, Apa Itu?

KALIMANTAN TENGAH, KOMPAS.com - Triputra Agro Persada Group (TAPG) melalui anak usahanya, PT Sukses Karya Mandiri (SKM) mengembangkan model kemitraan inti-plasma satu atap di Desa Laman Baru, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

Dalam model ini, PT SKM (inti) mengelola lahan petani sawit rakyat (plasma) yang diserahkan melalui Koperasi Jati Sejahtera (JS). PT SKM bertanggung jawab penuh dari persiapan lahan, pembibitan, pemupukan, pengendalian hama, pemanenan, hingga pemasaran.

Baca juga: 

• Tekan Emisi, Anak Usaha TAPG Olah Limbah Cair Sawit Jadi Listrik dan Pupuk Organik
• BKSDA Kalimantan Selamatkan Bayi Orangutan yang Dipelihara di Area Tambang

Mengelola lahan petani sawit rakyat

Petani sawit rakyat, yang tergabung dalam koperasi JS, hanya berkewajiban menjual seluruh tandan buah segar (TBS) mereka kepada PT SKM. Setiap bulan, petani sawit rakyat akan menerima hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sudah dikurangi biaya operasional perawatan lahan perkebunan. SHU yang diperoleh anggota petani disebut sekitar Rp 2-3 juta per hektar, tergantung kinerja blok dan periode panen.

Berdasarkan data koperasi JS, total lahan petani rakyat yang dikelola PT SKM mencapai 282,43 hektar. Lahan yang digarap 39 tenaga kerja tersebut, terbagi dalam 47 blok dan mulai ditanami kelapa sawit pada periode tahun 2017-2018.

"Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per hektar. Itu yang kami bagikan untuk ke masing-masing anggota. Total ada sekitar 130 orang," ujar Sekretaris Koperasi Jati Sejahtera, Plasma PT SKM, Indra Ayu Riantika, Rabu (10/12/2025).

Koperasi JS mencatat SHU tertinggi pada Januari-Februari 2025 sebesar Rp 7,5 juta (Rp 7.503.057,69).

Kemudian disusul Rp 6,9 juta (Rp 6.934.244,04) pada Mei-Juni 2025; Rp 6,2 juta (Rp 6.230.866,81) pada Maret-April 2025; Rp 5,6 juta (Rp 5.611.033,95) pada Juli-Agustus 2025; serta Rp 4 juta (Rp 4.067.436,91) pada September-Oktober 2025.

Porsi pemotongan terbesar SHU dari biaya pemupukan

freepik.com Model kemitraan satu atap PT SKM di Kalimantan Tengah melibatkan petani sawit rakyat, dengan pengelolaan profesional dan efisiensi biaya pupuk.

Menurut Estate Manager PT SKM, Syahrial Purba, porsi pemotongan terbesar SHU berasal dari biaya operasional pemupukan.

Manajemen pemupukan memang perlu diperhatikan untuk menghemat pengeluaran, mengingat biaya operasionalnya terbesar dari total produksi. Tim research and development (R&D) menghitung waktu, lokasi, dan dosis pemupukan secara presisi.

"Pupuk kimia kan sudah jelas NPK-nya (kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium), ada kadarnya. Itu bisa dihitung," tutur Syahrial.

PT SKM juga menghemat biaya operasional pemupukan dengan menggunakan pupuk organik dari mengelola limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME). Pupuk organik tersebut mengurangi biaya operasional pemupukan hingga 30 persen.

"Kalau bergantung dengan pupuk organik itu tidak akan mencukupi," ucapnya.

Dari segi produktivitas dalam menghasilkan TBS, data koperasi JS melaporkan adanya peningkatan yield per hectar (YPH), dari 14,26 ton per hektar pada 2022, menjadi 21,37 ton per hektar tahun 2025. PT SKM menargetkan YPH pada 2026 mencapai 26 ton per hektar.

Baca juga:

• Pupuk Indonesia: Jangan Pertentangkan antara Pupuk Organik dan Kimia
• Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem

Ekspansi plasma

Sebagai bagian dari ekspansi plasma, PT SKM baru saja menyelesaikan pembukaan lahan (land clearing) dan penanaman baru seluas 7,70 hektar.

Perluasan itu seiring sejalan dengan semakin banyaknya anggota-anggota koperasi JS menyetorkan lahannya yang termasuk di dalam pemetaan plasma PT SKM.

Jenis tanah lahan perkebunan sawit plasma 100 persen mineral. Secara topografi, sekitar 41 persen lahan perkebunan sawit plasma bertanah datar dan 59 persen bergelombang.

PT SKM menolak lahan bernilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang disetorkan petani sawit rakyat melalui koperasi JS.

PT SKM telah mengantongi sertifikasi Indonesia Sustainbale Palm Oil (ISPO) yang menuntutnya untuk mengidentifikasi dan memantau untuk memastikan kelestarian lahan HCV.

Di sisi lain, PT SKM sebagai inti tidak akan melakukan land clearing, mengikuti aturan moratorium sawit. PT SKM hanya akan melakukan peremajaan (replanting) kelapa sawit.