Perempuan Migran Rentan Alami Kekerasan dan Eksploitasi Menurut UN Women

KOMPAS.com - Perempuan migran, termasuk pekerja migran perempuan, berisiko mengalami kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, menurut UN Women yang berada di bawah naungan PBB. 

Bahkan, di beberapa rute migrasi, perempuan terancam dipaksa bekerja di luar kehendak mereka dan menghadapi ancaman penculikan.

Baca juga:

• Bencana Iklim 2025, Perempuan dan Masyarakat Miskin Paling Terdampak
• Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia DInilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumput

Kekerasan selalu ada di semua tahapan migrasi, mulai dari perjalanan, penyeberangan perbatasan, kehidupan di negara tujuan, hingga pada kepulangan mereka.

"Perempuan migran sering kali mengalami kekerasan berulang oleh pelaku yang berbeda. Risikonya sangat tinggi bagi perempuan yang bepergian tanpa dokumen, dengan sedikit dan tanpa informasi tentang migrasi yang aman atau sumber daya keuangan yang terbatas sehingga mereka berisiko lebih besar menjadi korban pemerasan dan eksploitasi," tulis keterangan resmi UN Women, dilansir Selasa (13/1/2026).

Perempuan migran berisiko alami kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi

Risiko semakin besar bila tidak lewat jalur resmi

KOMPAS.com/JOY ANDRE T UN Women memperingatkan perempuan migran berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.

Menurut catatan, satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual, dengan perempuan migran menghadapi risiko yang lebih tinggi.

UN Women menyatakan, hak-hak kaum perempuan seakan ikut ditinggalkan ketika kaki mereka melangkah pergi dari negara asalnya.

Perempuan migran juga kerap kali diberikan janji palsu dengan iming-iming pekerjaan. Mereka harus membayar sejumlah uang, dan tak sedikit yang terlilit utang.

Situasi ini membuat korban terpaksa bergantung pada perekrut kerja, tak mampu menolak tuntutan, dan akhirnya sangat rentan terhadap eksploitasi yang berujung pada perdagangan manusia.

"Bagi perempuan yang menggunakan jalur tidak resmi, risikonya makin besar. Perempuan mengalami perjalanan yang ditandai dengan pemerasan, pelecehan, dan penyerangan oleh penyelundup, pedagang manusia, dan pejabat korup serta migran lainnya," tulis UN Women.

Di sepanjang koridor Afrika Selatan–Zimbabwe, misalnya, Human Rights Watch melaporkan bahwa hampir semua perempuan migran yang baru tiba diperkosa atau menyaksikan pemerkosaan selama penyeberangan.

Beberapa laki-laki yang diwawancarai mengakui bahwa mereka memperkosa perempuan migran sebagai harga untuk izin memasuki Afrika Selatan.

Sementara itu, di Celah Darien, antara Kolombia dengan Panama, kasus kekerasan seksual melonjak tujuh kali lipat pada tahun 2024.

Baca juga:

• Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia DInilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumput
• Perempuan dan Anak Jadi Korban Ganda dalam Bencana Sumatera, Mengapa?

Risiko perdagangan manusia

SHUTTERSTOCK/hei iyoet UN Women memperingatkan perempuan migran berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.

UN Women menyampaikan, para pelaku perdagangan manusia memperlakukan tenaga kerja dan tubuh perempuan sebagai komoditas yang dapat dibeli, dijual, dikendalikan, ataupun dilanggar.

Perempuan tiga kali lebih mungkin diperdagangkan untuk kerja paksa dibandingkan laki-laki akibat mengakarnya ketidaksetaraan gender.

"Bagi jutaan perempuan, perdagangan manusia berarti ditipu, dikurung, dilecehkan secara seksual, atau dijual untuk pekerjaan yang tidak dapat mereka tinggalkan. Banyak yang tidak berhasil keluar hidup-hidup," tulis UN Women.

Perdagangan manusia berkembang subur di tempat perempuan dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi.

Pemicunya adalah lemahnya perlindungan seiring permintaan pekerja bergaji murah di sektor pertanian, garmen, pekerja rumah tangga, dan perhotelan.

Upah rendah dan ketergantungan pada majikan untuk status migrasi mereka memudahkan perempuan migran dikendalikan dan dibungkam. Sebab, banyak yang berisiko kehilangan pekerjaan atau izin tinggal jika mereka mencoba melapor.

Baca juga:

• RI dan UE Gelar Kampanye Bersama Lawan Kekerasan Digital terhadap Perempuan dan Anak
• UN Women Peringatkan, Kekerasan Digital Berbasis AI Ancam Perempuan

Teknologi juga membuat kejahatan ini semakin sulit dilacak. Para pelaku menggunakan media sosial, aplikasi perpesanan, dan platform terenkripsi untuk membuat profil, merekrut, serta memanipulasi perempuan migran.

Jaringan perdagangan manusia juga disebut bergantung pada mata uang kripto untuk memindahkan dan mencuci keuntungan lintas batas. Akibatnya, operasi dan aliran keuangan mereka kian sulit dilacak

Studi menunjukkan, 87 persen korban perbudakan rumah tangga adalah perempuan dan anak perempuan.

Sebanyak 15 persen korban perdagangan manusia dalam pekerjaan rumah tangga mengalami pelecehan seksual.

Survei tahun 2023 di Thailand menemukan enam dari 10 pekerja rumah tangga migran Myanmar melaporkan kekerasan.

Di sisi lain, UN Women juga menyoroti stigma dan pengucilan ketika migram mengalami kekerasan berbasis gender ataupun usai menjadi korban perdagangan manusi.

Kondisi ini banyak terjadi di Ethiopia dan Bangladesh, di mana pekerja rumah tangga yang kembali ke negara asal mereka dikucilkan masyarakat setempat.

Di Ethiopia, perempuan yang mengalami pelecehan di luar negeri dicap sebagai pekerja migran gagal, sedangkan di Bangladesh eksploitasi dalam pekerjaan rumah tangga dianggap mempermalukan keluarga.

"Penilaian ini memperdalam isolasi dan membuat pemulihan serta reintegrasi menjadi lebih sulit," tulis UN Women.