Darurat Sampah, Pemkot Tangsel Salahkan Pedagang Kaki Lima

"Ini tentu permanen, membakar sampah itu selesai semuanya. Residunya jumlahnya sedikit. Sebenarnya, Perpres 109/2025 sudah menjawab permasalahan secara permanen dengan karakteristik di Indonesia ini yang lahan terbatas dan lain sebagainya. Tapi, kami dalam menjawab solusi jangka menengahnya, yaitu pembangunan MRF, sampai nanti WtE dibangun.

Tangsel sudah ditetapkan sebagai salah satu kota yang diperintahkan untuk melaksanakan percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berdasarkan Perpres 35/2018.

Namun, pelaksanaan proyek WtE tersebut terkendala pandemi Covid-19. Pemkot Tangsel memulai kembali proyek WtE pada 2022 dan badan usaha pemenang lelang ditunjuk di bulan April 2025 lalu.

Sayangnya, pada bulan Oktober 2025, Perpres 35/2028 dicabut dan diganti Perpres 109/2025 seiring sejalan dengan pergantian pemerintahan di tingkat pusat.

Setelah Pemkot Tangsel berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, disepakati proyek WtE tersebut harus mengikuti skema dalam Perpres 109/2025, kecuali yang sudah terlanjur terbangun.

Kini, Pemkot Tangsel sedang berkoordinasi dengan kejaksaan setempat untuk melakukan legal opinion terkait peralihan dari Perpres 35/2018 ke Perpres 109/2025. Apalagi aturan main antara Perpres 35/2018 dengan Perpres 109/2025 sangat berbeda. Khususnya, tipping fee atau biaya pengelolaan sampah dan pendanaannya dalam skema Perpres 109/2025 melalui Danantara.

Baca juga: KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel Imbas TPA Cipeucang Ditutup

"Kami melakukan pendampingan hukum agar tidak disalahkan saat melakukan pemutusan dengan pemenang lelang. Itu tidak ada dampak hukum di kemudian hari yang Pemkot Tangsel terima. Mudah-mudahan pemenang lelah ini bisa masuk ke dalam (skema Perpres) 109/2025 supaya perpindahanny itu smooth, tidak radikal dan tidak menimbulkan kekecewaan di salah satu pihak," tutur Pilar.