Kemendes PDDT Dorong Percepatan Digital di Daerah Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama Pemerintah Kabupaten Sorong menyelenggarakan Kegiatan “Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengusaha Lokal Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik”, 12-13 Oktober 2023, di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Kegiatan tersebut merupakan upaya Kemendes PDTT dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, terutama dalam kaitannya dengan transformasi pengadaan digital barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kebupaten Sorong.

Selama ini pengadaan barang/jasa dilakukan dengan belanja langsung, dan dengan memanfaatkan e-katalog. Pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) bertujuan agar mempermudah syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil (UKM) di Kabupaten Sorong.

Baca juga: Huawei, ITB dan Tel-U Resmikan Joint Lab, Pacu Transformasi Digital

Bagi non-badan usaha (perorangan), syarat dokumen yang dibutuhkan sangat mudah, yaitu KTP, NPWP pribadi, Surat Keterangan Usaha, surat pernyataan non-PKP dan rekening bank.

Pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring LKPP dilakukan agar tercipta iklim usaha yang sehat, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UKM di Kabupaten Sorong untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dan Ketua Pokja Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Desman Armando Gurning menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN agar sadar dan paham betul dengan perkembangan teknologi terkini, khususnya terkait pengadaan digital.

Dari sejumlah 62 daerah tertinggal di seluruh Indonesia, Kabupaten Sorong terpilih sebagai daerah yang pertama kali oleh Ditjen PPDT disosialisasikan terkait pengadaan digital.

Seluruh pelaku usaha yang selama ini telah menjadi penyedia yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong diundang dalam kegiatan ini.

Baca juga: APP Sinar Mas Tetap Dorong Budaya Menulis Tangan di Era Digital, Ini Alasannya

Mereka diberikan pelatihan untuk mendaftarkan usaha mereka di marketplace mitra Toko Daring LKPP. Mereka juga diarahkan bagaimana menampilkan produk dan jasa yang mereka tawarkan dengan ilustrasi foto dan gambar yang jelas dan bagus dan dengan deskripsi yang lugas.

"Para pelaku usaha juga diberikan bimbingan bagaimana menindaklanjuti permintaan harga, merespon permintaan negoisasi, dan memberikan layanan purna jual yang baik. Kami berharap kegiatan ini segera dapat direplikasi di 61 daerah tertinggal lainnya di Indonesia” ujar Desman dalam keterangannya, Kamis (25/10/2023).

Kegiatan peningkatan kapasitas ASN dan pengusaha lokal ini dikuti oleh 14 Dinas Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, serta 30 badan usaha/pengusaha lokal, yang terdiri dari 10 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), 10 koperasi dan 10 UKM.

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Bappelitbangda Kabupaten Sorong Agata F. Tenau mendukung transformasi pengadaan digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong.

"Kami senang Kabupaten Sorong menjadi kabupaten pertama di wilayah Papua yang dipilih oleh Direktorat Penyerasian Rencana dan Program PPDT untuk implementasi kegiatan ini," ucap Agata.

Baca juga: Siap Jadi Talenta Digital, 231 Peserta Ikut BCA SYNRGY Academy Batch 6

CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengharapkan, platform marketplace Mbizmarket dapat berperan sebagai salah satu alat kontrol yang efektif dari setiap transaksi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Sorong yang sumber dananya berasal dari APBN.

Selain itu, dia yakin kehadiran Mbizmarket di Sorong akan mempermudah pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

"Kami harap dapat menyokong pengusaha lokal yang telah terdaftar di platform Mbizmarket untuk memperoleh akses permodalan, khususnya untuk menjalankan program atau proyek pembangunan daerah tertinggal yang barang atau jasanya perlu diadakan terlebih dahulu dan di serah terimakan ke pemerintah, sebelum dana APBN-nya dicairkan," cetus Ryan.

Keberhasilan transformasi pengadaan digital di Sorong akan kami jadikan contoh untuk diimplementasikan di daerah-daerah tertinggal lain di Indonesia, tentunya dengan bekerja sama dan dengan dukungan dari Kemendes PDDT.