KOMPAS.com - UMKM mewakili lebih dari 90 persen dari semua perusahaan di dunia dan menghasilkan jumlah emisi gas rumah kaca yang hampir sama dengan yang dihasilkan perusahaan besar secara kolektif.
Hal ini menjadikan komitmen mereka terhadap keberlanjutan sangat penting untuk pencapaian target iklim internasional.
Analisis baru dari Sage, perusahaan perangkat lunak multinasional menemukan sebagian besar pemilik UMKM sebenarnya bersedia bertindak untuk melakukan aksi iklim.
Sebanyak sembilan dari sepuluh responden yang disurvei Sage mengatakan bahwa tindakan yang berkaitan dengan lingkungan penting bagi bisnis mereka.
Namun, seperti dikutip dari Edie, Rabu (20/11/2024) analisis Sage mengungkapkan bahwa biaya dan kompleksitas membuat sebagian besar UMKM memperlambat laju tindakan.
Hanya 63 persen dari bisnis yang disurvei mengatakan bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan mereka.
Baca juga:
Sementara 68 persen mengatakan mereka tidak dapat menerapkan satu atau lebih inisiatif keberlanjutan yang mereka inginkan karena biaya yang tinggi serta kurangnya sumber daya atau waktu.
Untuk itu, Sage menyebut UMKM memerlukan dukungan untuk membuka peluang pertumbuhan hijau senilai 789 miliar dollar AS.
Sage juga merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan keringanan pajak, hibah, dan persyaratan pinjaman yang menguntungkan untuk memotivasi UMKM untuk mengukur dampak lingkungan mereka dan berinvestasi dalam praktik berkelanjutan.
Analisis mengungkapkan pula bahwa lebih banyak hal yang dapat dilakukan untuk membuat UMKM mendapatkan sumber keuangan lain untuk kegiatan keberlanjutan mereka.
Pasalnya, hanya satu dari lima bisnis yang mencari dukungan pendanaan eksternal.
Sedangkan kurang dari 3 persen UMKM telah mengajukan permohonan untuk produk atau inisiatif keuangan hijau tertentu dalam tiga tahun terakhir.
Lebih lanjut laporan mengklaim bahwa UMKM dengan akses ke keuangan khusus keberlanjutan 2,5 kali lebih mungkin untuk menerapkan inisiatif terkait.
Namun di sisi lain, UMKM pun perlu bertindak juga dengan menghasilkan pelaporan keberlanjutan yang lebih berkualitas.
Baca juga:
Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas mereka dengan investor dan pemberi pinjaman.
Hanya saja tiga perempat UMKM yang disurvei mengatakan bahwa mereka merasa kerangka kerja pelaporan keberlanjutan itu rumit dan mengatakan bahwa mereka khawatir tentang biaya awal untuk melakukan alih daya pekerjaan pelaporan.
Oleh karena itu laporan kemudian menyimpulkan UMKM memerlukan akses ke perangkat digital yang lebih baik untuk menyederhanakan proses pelaporan. Tak hanya itu saja, perangkat tersebut juga harus terjangkau dan mencakup elemen otomatisasi.
Pemerintah serta penyedia kerangka kerja dan standar juga dapat membantu dengan memberikan panduan yang mudah dipahami untuk penyelarasan.
“Kami sangat mendukung pelaporan keberlanjutan yang disederhanakan dan distandarisasi serta pengembangan perangkat digital yang mudah diakses untuk membantu UMKM memulai perjalanan keberlanjutan mereka. Tujuan kami adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi UMKM untuk berkontribusi penuh terhadap pencapaian tujuan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ungkap Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional (ICC) John W.H. Denton.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya