Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Danur Lambang Pristiandaru
Asisten Editor Global

Pada tahun 2020, bergabung sebagai Asisten Editor kanal Global Kompas.com. Sempat menggawangi kanal Lestari pada tahun 2023 dan kembali lagi ke kanal Global sebagai Asisten Editor pada tahun 2025.

Meminati dan mendalami sejumlah isu seperti geopolitik, hubungan bilateral dan regional, energi terbarukan, transisi energi, keamanan energi, dan lingkungan.

Beberapa kali mendapat beasiswa liputan mendalam dan investigasi dari berbagai institusi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Google News Initiative, Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), CLASP, Forest Watch Indonesia (FWI), Institute for Essential Services Reform (IESR), Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), hingga Purpose.

Mengawali karier sebagai jurnalis di media lokal pada tahun 2016 dengan tugas meliput berbagai desk mulai dari daerah hingga olahraga.

Pada tahun 2018 melanjutkan studi magister di Universitas Pertahanan jurusan Ketahanan Energi.

Menanti PLTN di Indonesia

Kompas.com, 23 Mei 2023, 11:30 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMBAHASAN mengenai Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) terus dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu energi yang menjadi pembahasan adalah pembangkit listrik energi nuklir (PLTN).

Kompas.id pada Maret mewartakan, pemerintah maupun DPR sepakat membahas PLTN di dalam RUU EBET. Akan tetapi, perbincangan terhadap energi ini tetaplah bermunculan, terutama terkait penerimaan masyarakat.

Sejumlah pakar menilai, investasi untuk pembangunan PLTN cenderung mahal bila dibandingkan sumber energi lain.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.id pada 29 Maret 2023, pakar energi Herman Darnel Ibrahim memaparkan bahwa berdasarkan risetnya di Eropa, investasi PLTN bisa mencapai 10 miliar dollar AS per 1.000 megawatt (MW). Angka termasuk termasuk dengan potensi penundaan konstruksi selama enam tahun.

Perbincangan mengenai PLTN kemungkinan akan terus bermunculan. Apalagi menyangkut limbah radioaktif dari PLTN yang tidak akan bisa terurai sampai ribuan tahun mendatang.

Di satu sisi, isu lain yang juga menarik untuk dibahas adalah, bila PLTN benar-benar dibangun di Indonesia, akan dibangun di mana?

Berbagai spekulasi mengenai lokasi PLTN sebenarnya sudah bermunculan. Akan tetapi, sejauh ini belum ada lokasi yang pasti di mana PLTN akan berdiri di Bumi Pertiwi ini.

Distribusi listrik

Bila dilihat dari sudut pandang permintaan dan suplai, pembahasan mengenai lokasi PLTN memang perlu dikaji dengan cermat.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), total listrik yang didistribusikan secara nasional pada 2021 adalah sebesar 257.634 gigawatt-hour (GWh).

Dari total distribusi listrik ini, 179.084 GWh dikonsumsi oleh Pulau Jawa saja. Artinya, lebih dari 69 persen distribusi listrik hanya berpusat di Jawa.

Sisanya, yaitu 31 persen atau sekitar 78.549 GWh terdistribusi ke wilayah lain selain Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan lain-lain.

Belum lagi persoalan kelebihan daya yang terus diteriakkan PT PLN karena banyaknya pembangkit listrik di Jawa.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, tahun 2022 kondisi kelebihan daya PLN mencapai 6 GW dan akan bertambah menjadi 7,4 GW pada 2023, bahkan diperkirakan mencapai 41 GW pada 2030.

Berkaca pada situasi tersebut, kehadiran PLTN di Indonesia perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi. Jika dibangun di Pulau Jawa, potensi kelebihan daya akan semakin meningkat.

Di sisi lain, bila PLTN dibangun di luar Jawa, perlu ada dorongan permintaan karena konsumsi listrik di luar Jawa masih belum sebesar di Jawa.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Data Baru Sebut Suhu Lautan Dunia Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Juni
Data Baru Sebut Suhu Lautan Dunia Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Juni
Pemerintah
Emisi Karbon Pusat Data Diprediksi Lebih Tinggi dari Perkiraan
Emisi Karbon Pusat Data Diprediksi Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Uni Eropa Adopsi Aturan Daur Ulang untuk Kendaraan
Uni Eropa Adopsi Aturan Daur Ulang untuk Kendaraan
Pemerintah
Ledakan Penduduk di Kawasan Industri Morowali Picu Krisis Sampah
Ledakan Penduduk di Kawasan Industri Morowali Picu Krisis Sampah
LSM/Figur
Tata Kelola Rantai Pasok Energi Jadi Fondasi Keberlanjutan Industri
Tata Kelola Rantai Pasok Energi Jadi Fondasi Keberlanjutan Industri
Swasta
Malaysia Andalkan Waste-to-Energy untuk Kurangi Sampah dan Hasilkan Listrik
Malaysia Andalkan Waste-to-Energy untuk Kurangi Sampah dan Hasilkan Listrik
Pemerintah
Kolaborasi 'Pendidikan Bilingual untuk Tuli', Menjadikan Bahasa Isyarat Hak Dasar Pendidikan Inklusi
Kolaborasi "Pendidikan Bilingual untuk Tuli", Menjadikan Bahasa Isyarat Hak Dasar Pendidikan Inklusi
LSM/Figur
NU dan Jihad Menjaga Lingkungan
NU dan Jihad Menjaga Lingkungan
Pemerintah
Bumi yang Lebih Panas, El Nino yang Lebih Mahal
Bumi yang Lebih Panas, El Nino yang Lebih Mahal
Pemerintah
Mandatori B50 Tak Bisa Jadi Strategi Jangka Panjang, IESR Desak Pemerintah Hitung Ulang Risiko
Mandatori B50 Tak Bisa Jadi Strategi Jangka Panjang, IESR Desak Pemerintah Hitung Ulang Risiko
LSM/Figur
Indonesia Perkuat Posisi sebagai Tujuan Strategis Investasi Aksi Iklim dan Transisi Energi
Indonesia Perkuat Posisi sebagai Tujuan Strategis Investasi Aksi Iklim dan Transisi Energi
Pemerintah
Dulu Semalam Dapat 10 Kg, Kini Nelayan Bahodopi Bersyukur Pulang Membawa Dua Ekor Ikan...
Dulu Semalam Dapat 10 Kg, Kini Nelayan Bahodopi Bersyukur Pulang Membawa Dua Ekor Ikan...
LSM/Figur
FAO Petakan Daerah yang Paling Rentan Kena Dampak Kekeringan
FAO Petakan Daerah yang Paling Rentan Kena Dampak Kekeringan
Pemerintah
Bank Dunia Batalkan Target Alokasi 45 Persen Dana Pinjaman untuk Proyek Iklim
Bank Dunia Batalkan Target Alokasi 45 Persen Dana Pinjaman untuk Proyek Iklim
Pemerintah
Tanpa Kendali Regulasi, AI Bakal Gagal Wujudkan Target SDG
Tanpa Kendali Regulasi, AI Bakal Gagal Wujudkan Target SDG
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau