YABB dan Kemenparekraf Kolaborasi Atasi Masalah Sampah di 3 Destinasi Wisata

KOMPAS.com - Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB), organisasi non-profit yang didirikan grup GoTo, memberikan dukungan terhadap inisiatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Kemenparekraf) dalam pengelolaan sampah di destinasi wisata Tanah Air.

Dukungan ini diberikan melalui inisiatif "Catalyst Changemaker Ecosystem (CCE)" gelombang kedua berupaya bantuan penyelesaian permasalahan sampah melalui penerapan ekonomi sirkular di Bali, Labuan Bajo, dan Danau Toba.

Pada kesempatan ini, YABB bekerja sama dengan Kemenparekraf RI dalam lingkup pertukaran data dan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sampah di tiga daerah wisata.

Selain itu, bersama dengan kelompok changemakers (pembawa perubahan) yang terpilih, YABB akan mengimplementasikan solusi inovatif melalui proyek percontohan di Bali, Labuan Bajo, dan Danau Toba.

Pada pelaksanaannya, YABB akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Badan Otorita Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pariwisata Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah, dan Pengelola Destinasi Wisata Bahari.

Monica Oudang, Chairperson YABB menyatakan, sebagai organisasi yang memiliki misi mengakselerasi kemajuan menuju peradaban lestari, YABB mengambil peran dan aksi mendukung program pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata Indonesia.

“Lewat CCE, kami berkomitmen untuk membantu agenda Pemerintah Indonesia dalam mencapai 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta penanganan timbulan sampah lautan pada 2025,” jelas Monica.

Melalui kolaborasi dengan para pembuat dampak, YABB akan menerapkan solusi inovatif berbasis ekosistem untuk mempercepat transisi ekonomi sirkular menuju Indonesia bebas sampah.

Baca juga: Bersama Colours Global, BP Batam Lakukan Aksi Bersih Sampah

Monica menambahkan, “YABB mengidentifikasi sebuah pelajaran penting, yaitu solusi temporer dan upaya yang berjalan sendiri-sendiri tidak akan cukup untuk menghasilkan perubahan jangka panjang."

"Untuk itu, kami terus berupaya untuk merancang inisiatif yang mendukung agenda pemerintah melalui tiga kegiatan utama CCE, yaitu Link Up (bersatu), Sync Up (melebur), dan Scale Up (berkembang)”, tambahnya.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Fransiskus Xaverius Teguh mengapresiasi YABB atas dukungannya terhadap program pengelolaan semua jenis sampah di destinasi wisata,

“Kita semua sadar bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luasan lautan sebesar 70 persen dari wilayahnya, namun hingga saat ini Indonesia masih berada dalam krisis sampah," ungkap Fransiskus.

"Kemenparekraf sadar bahwa pantai dan lautan merupakan aset terbesar bagi pariwisata Indonesia yang dapat mengundang banyak wisatawan serta mendongkrak nilai devisa pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam pelestariannya,” ujarnya.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden No. 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, Kemenparekraf dalam hal ini menerbitkan Permenparekraf No 5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari sesuai dengan amanat Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut melalui program Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari.

Program kegiatan meliputi (1) Penyusunan SOP Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari, (2) Implementasi SOP Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari dan (3) Pembentukan Unit Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan di 6 lokasi yaitu, Danau Toba, Borobudur, Banyuwangi, Bali, Mandalika dan Labuan Bajo.

“Kami pun melihat inisiatif CCE sejalan dengan agenda kami,” jelas Fransiskus.

YABB berharap dukungan ini dapat memantik dan mempererat kolaborasi berbagai pihak dalam penyelesaian sampah di Indonesia.

Baca juga: Ternyata, Sampah Bisa Diubah Jadi Bahan Bakar dan Bahan Baku Alternatif Semen

“Penyelesaian sampah di Indonesia masih butuh ditingkatkan sehingga dapat memberikan dampak berkelanjutan dengan skala yang lebih besar, dan dalam waktu cepat," tegas Monica.

"Untuk itu, kami mengajak seluruh pembuat dampak mulai dari pelaku bisnis, organisasi non-profit, akademisi, pemerintah, dan seluruh masyarakat untuk Bergerak Berdampak Bersama dalam menciptakan masa depan yang lestari melalui pengelolaan dan pengurangan sampah di Indonesia,” tutup Monica.