Gender dan Perubahan Iklim Jadi Topik dalam Dialog Nasional yang Digelar KPPPA dan KLHK

Merespons hal tersebut, Dirjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanti menyebutkan bahwa pihaknya mendukung gagasan penyusunan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim sesuai dengan mandat LWPG.

Baca juga: Perempuan Indonesia Suarakan Kesetaraan Gender di Lingkup Global

Terlebih, gagasan tersebut sejalan dengan Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia 2022 yang menegaskan bahwa Indonesia menghormati, mempromosikan, dan mempertimbangkan kewajibannya terhadap hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, masyarakat lokal, migran, anak-anak, remaja, kelompok lanjut asia (lansia), orang-orang dengan kemampuan berbeda, dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, serta hak atas pembangunan, termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan antargenerasi.

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil akan terus ditingkatkan.

“Partisipasi semua pihak untuk melaksanakan ENDC dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi sangat berarti,” lanjutnya.

Gelaran dialog nasional didukung oleh Asian Development Bank (ADB). Perlu diketahui, ADB merupakan bank multilateral yang didirikan untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Asia Pasifik.

Dalam kesempatan sama, Country Director ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, mengatakan pihaknya senang dapat berkontribusi mendukung acara tersebut.

“ADB mengapresiasi Pemerintah Indonesia dalam upaya-upaya Indonesia dalam mengatasi perubahan Iklim juga menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim,” tuturnya.

ADB, kata dia, juga mengapresiasi proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim dengan melibatkan berbagai aktor pembangunan.

Di samping itu, ADB juga mendukung KPPPA dalam Group of Twenty (G20) yang menyampaikan rekomendasi kebijakan pentingnya peran, partisipasi perempuan dalam transisi energi.

“ADB mengajak semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim,” kata Jiro.

Sejalan dengan RPJNP 2025-2045

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati, menyampaikan bahwa Dialog Nasional Gender dan Perubahan Iklim ini sejalan dengan agenda Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJNP 2025 -2045) yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

“Fenomena perubahan iklim sudah mulai terjadi di beberapa daerah dan desa. Beberapa isu strategis kesetaraan gender terkait perubahan iklim, antara lain migrasi dan urbanisasi, krisis pangan, menurunnya akses terhadap air bersih, meningkatnya wabah akibat perubahan iklim seperti malaria, dan berbagai wabah dan akses terhadap layanan kesehatan, sudah mengemuka,” kata Vivi.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, berbagai kebijakan, program, dan perencanaan perubahan Iklim, perlu diintegrasikan dengan hal-hal terkait hak asasi manusia, juga pengarusutamaan gender, termasuk pemenuhan hak anak dan hak kelompok rentan, seperti disabilitas dan lansia.