Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Virdika Rizky Utama
Peneliti PARA Syndicate

Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.

Krisis Lingkungan Harus Jadi Panggung Utama Politik Indonesia

Kompas.com, 21 Agustus 2023, 15:25 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Politik lingkungan hidup: Inti dari Pilpres 2024

Pertaruhannya tidak pernah setinggi ini. Menjelang pemilihan presiden 2024, Indonesia berada di persimpangan jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lingkungan hidup sebagai pusatnya.

Dengan kabut asap yang menyesakkan di Jakarta dan garis pantai Jawa yang rentan, tantangan lingkungan hidup di negara ini telah muncul sebagai keharusan teknis dan moral.

Sungguh menggembirakan dan penting untuk melihat politik lingkungan menjadi pusat perhatian dalam wacana politik.

Pada masa lalu, lingkungan hidup sering kali diperlakukan sebagai perhatian tambahan, sekunder setelah pembangunan ekonomi dan kemajuan infrastruktur.

Biaya dari pengesampingan ini sekarang sangat jelas terlihat. Memburuknya kualitas udara, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya dampak perubahan iklim bukanlah metrik abstrak lagi; semua itu berdampak pada kehidupan dan kesehatan jutaan orang.

Tuntutan akan agenda lingkungan yang agresif mencerminkan evolusi kesadaran masyarakat. Pemilih Indonesia saat ini tidak hanya mengkhawatirkan pekerjaan dan ekonomi; mereka juga mengkhawatirkan udara bersih, air bersih, dan iklim yang stabil untuk masa depan. Ini adalah seruan yang jelas untuk narasi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tanggung jawab sekarang ada di tangan para calon presiden dan wakil presiden untuk menanggapi mandat ini.

Platform mereka harus menawarkan solusi yang komprehensif, menjembatani dikotomi palsu yang sering kali mempertentangkan perlindungan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimanapun juga, populasi yang sakit dan lingkungan rusak hampir tidak kondusif untuk kemakmuran ekonomi berkelanjutan.

Pemimpin harus menawarkan tindakan nyata seperti perencanaan kota yang holistik dengan prioritas pada ruang hijau dan transportasi ramah lingkungan, rehabilitasi pesisir termasuk reboisasi dan pengelolaan pesisir, regulasi industri yang lebih ketat, peningkatan pendidikan ekologi dan kesadaran publik, serta kolaborasi internasional dalam upaya lingkungan.

Namun, poros politik lingkungan bukan hanya tentang kebijakan. Ini tentang visi dan narasi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden berikutnya harus mengartikulasikan visi Indonesia di mana kemajuan tidak harus mengorbankan lingkungan.

Indonesia di mana setiap warga negara, dari pusat kota hingga pelosok desa, memiliki hak untuk mendapatkan udara bersih, air bersih, dan lingkungan yang hijau.

Seiring dengan dimulainya jalur kampanye, perdebatan, dan manifesto pemilu 2024 menjadi lebih dari sekadar kontes politik. Ini adalah momen yang menentukan arah masa depan Indonesia.

Pesan para pemilih sudah jelas: lingkungan hidup bukanlah isu pinggiran, melainkan merupakan fondasi aspirasi mereka.

Dunia memperhatikan dengan saksama. Keputusan dan komitmen yang dibuat selama pemilu akan bergema jauh di luar Indonesia.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Terkini Lainnya
Krisis Air Bersih, KLH Kirim 10.000 Galon dan Alat Penjernih ke Aceh
Krisis Air Bersih, KLH Kirim 10.000 Galon dan Alat Penjernih ke Aceh
Pemerintah
Ahli Lingkungan Sebut Perubahan Iklim Langgar Hak Asasi Manusia
Ahli Lingkungan Sebut Perubahan Iklim Langgar Hak Asasi Manusia
Pemerintah
Pasar Inverter Surya Global Diprediksi Turun Selama Dua Tahun ke Depan
Pasar Inverter Surya Global Diprediksi Turun Selama Dua Tahun ke Depan
Swasta
Peneliti Ungkap Krisis Iklim Tentukan Nasib Tempat Tinggal Kita
Peneliti Ungkap Krisis Iklim Tentukan Nasib Tempat Tinggal Kita
Pemerintah
Kapasitas Produksi Etanol Masih Rendah,  Akademisi ITB Soroti Wacana BBM E10
Kapasitas Produksi Etanol Masih Rendah, Akademisi ITB Soroti Wacana BBM E10
Pemerintah
Siklon Tropis di Indonesia: Fenomena Langka dan Ancaman Nyata Akhir Tahun
Siklon Tropis di Indonesia: Fenomena Langka dan Ancaman Nyata Akhir Tahun
Pemerintah
Sampah Pemudik Capai 59.000 Ton, KLH Minta Pengelola Rest Area Olah Sendiri
Sampah Pemudik Capai 59.000 Ton, KLH Minta Pengelola Rest Area Olah Sendiri
Pemerintah
Genjot Transisi Energi, Jepang Siapkan Subsidi 1,34 Miliar Dollar AS
Genjot Transisi Energi, Jepang Siapkan Subsidi 1,34 Miliar Dollar AS
Pemerintah
Kemenhut Bersih-bersih Gelondongan Kayu Terbawa Arus Banjir di Sumatera
Kemenhut Bersih-bersih Gelondongan Kayu Terbawa Arus Banjir di Sumatera
Pemerintah
Guru Besar UGM: RI Mestinya Pajaki Minuman Berpemanis dan Beri Subsidi Makanan Sehat
Guru Besar UGM: RI Mestinya Pajaki Minuman Berpemanis dan Beri Subsidi Makanan Sehat
LSM/Figur
Lahan Gambut Dunia jadi Garis Depan Lawan Perubahan Iklim
Lahan Gambut Dunia jadi Garis Depan Lawan Perubahan Iklim
Pemerintah
Waspadai Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang dan Petir Selama Nataru
Waspadai Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang dan Petir Selama Nataru
Pemerintah
Cokelat Terancam Punah, Ilmuwan Temukan Alternatifnya
Cokelat Terancam Punah, Ilmuwan Temukan Alternatifnya
Pemerintah
Peneliti IPB Kembangkan Rompi Anti Peluru dari Limbah Sawit
Peneliti IPB Kembangkan Rompi Anti Peluru dari Limbah Sawit
Pemerintah
Biaya Perawatan Pasien Obesitas dengan Komorbid Membengkak Tiap Tahun
Biaya Perawatan Pasien Obesitas dengan Komorbid Membengkak Tiap Tahun
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau