Komunitas Waste for Change Dorong Kesetaraan Gender di Ambon

KOMPAS.com – Komunitas Waste For Change (Waste4Change) Maluku mendorong kesetaraan gender guna mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Ambon.

Gender Specialist CCBO Amalia Wulansari mengatakan, saat ini peran ganda tak lagi hanya dijalankan oleh perempuan.

“Namun dapat dilakukan bersama-sama dengan pria dan anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, sehingga semua setara dan berdaya,” kata Amalia di Ambon, Kamis (31/8/2023), sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Permasalahan Stunting Berkaitan Erat dengan Isu Gender

Amalia menyampaikan hal tersebut dalam seminar bertajuk “Kota Ambon: Setara dan Berdaya dalam Gender, Siapkah?” bersama Komunitas Green Moluccas.

Seminar yang merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian program Desentralisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Ambon ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang peserta.

Amalia menyebutkan, seminar ini berupaya memberikan pemahaman bagi peserta tentang peran dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di lingkungan kerja.

Baca juga: Gender dan Perubahan Iklim Jadi Topik dalam Dialog Nasional yang Digelar KPPPA dan KLHK

“Tidak hanya itu, dalam seminar ini diedukasi bahwa perempuan maupun laki-laki dapat mengutarakan pendapat untuk mendorong kesetaraan gender, dan pencegahan serta penanganan tindak kekerasan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon Meggy M Lekatompessy berharap, kesetaraan gender di Kota Ambon dapat mendukung pembangunan nasional.

“Kita perlu meraih keseimbangan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” ucap Meggy.

Baca juga: 10 Negara dengan Kesetaraan Gender Terbaik di Dunia 2023

Meggy menyebutkan, per Juni 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 27 kasus dengan korban perempuan dan 40 kasus pada anak.

Meggy mengutarakan, saat ini dibentuk saluran pengaduan tindakan diskriminasi dan kekerasan untuk menangani laporan yang masuk.

“Saat ini upaya Pemerintah Kota Ambon melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai saluran pengaduan tindakan diskriminasi dan kekerasan, termasuk perdagangan orang,” ujar Meggy.

“Hal ini sebagai bentuk pencegahan hingga penanganan,” sambungnya.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Kesetaraan Gender Jauh Panggang dari Api