Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/09/2023, 22:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Indonesia tengah menyambut diluncurkannya pasar perdagangan karbon yang sedianya bakal diluncurkan pada September ini.

Pada Agustus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan atau regulasi perdagangan karbon di Indonesia.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon atau POJK bursa karbon.

Saat Indonesia bersiap menyambut perdagangan karbon, pasar karbon sukarela di tataran global sedang gonjang-ganjing, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (1/9/2023).

Sejumlah perusahaan besar, termasuk raksasa Nestle dan Gucci, mulai mengurangi pembelian sertifikat karbon atau karbon kredit di pasar karbon sukarela.

Baca juga: Kejar Ekonomi Hijau, BI dan Pemerintah Godok Kalkulator Karbon untuk Industri

Pengurangan karbon kredit

Dalam penelitian menyebutkan, beberapa proyek perlindungan hutan sebagai basis sertifikat karbon atau karbon kredit yang mereka beli tidak menghasilkan penghematan emisi yang dijanjikan.

Penurunan pembelian atau karbon kredit oleh pemain besar tersebut merupakan berita buruk bagi negara-negara miskin.

Mereka akan mengalami kerugian jika aliran dana dari perusahaan multinasional dalam mendanai proyek mitigasi perubahan iklim melambat.

Kenya misalnya, berupaya menjadi salah satu negara utama yang menjual karbon kredit. Beberapa proyek yang digalakkan seperti penanaman pohon sebagai opsi penyeimbang emisi gas rumah kaca yang dihasilkan perusahaan besar melalui pasar karbon.

Gucci tidak memberikan rincian keuangan mengenai keterlibatannya dalam menyeimbangkan karbon alias carbon offset dalam pasar karbon sukarela.

Baca juga: 60.000 Hektare Lahan Mangrove Sulawesi Selatan Berpotensi Masuk Perdagangan Karbon Dunia

“Gucci sedang dalam proses meninjau strategi dan komitmen iklimnya dengan tujuan mencapai dampak paling positif secara keseluruhan,” kata juru bicara perusahaan dalam pernyataan email kepada Reuters.

Nestle juga enggan mengungkapkan pengeluarannya untuk karbon kredit. Perusahaan menyebutkan akan mencari cara lain untuk mencapai netralitas karbon alias jumlah karbon yang dihasilkan sama dengan yang diserap.

“Kami beralih dari investasi penyeimbangan karbon bagi merek-merek kami untuk berinvestasi dalam program dan praktik yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dalam rantai pasokan dan operasi kami,” kata juru bicara Nestle dikutip dari Reuters.

Tiga sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan kepada Reuters, Gucci berhenti membeli karbon kredit melalui South Pole.

Baca juga: Perdagangan Karbon: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat

CEO South Pole Renat Heuberger mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaannya selalu mengikuti metodologi yang disetujui untuk proyek tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Bukan Saat SD, Krusialnya Tumbuh Kembang Anak Berada di Usia Ini…
Bukan Saat SD, Krusialnya Tumbuh Kembang Anak Berada di Usia Ini…
LSM/Figur
Raih Proper Hijau Berturut-turut, Jababeka Jadi Kawasan Industri dengan Predikat Tertinggi
Raih Proper Hijau Berturut-turut, Jababeka Jadi Kawasan Industri dengan Predikat Tertinggi
Swasta
Dukung Pendidikan Digital di Wilayah 3T, PT Surveyor Indonesia Hadirkan Lab Komputer Keliling
Dukung Pendidikan Digital di Wilayah 3T, PT Surveyor Indonesia Hadirkan Lab Komputer Keliling
Swasta
Ikut Lestarikan Lingkungan, Peruri Serahkan Bibit Pohon ke Pemkab Karawang
Ikut Lestarikan Lingkungan, Peruri Serahkan Bibit Pohon ke Pemkab Karawang
BUMN
Taktik Eropa Capai Target Iklim 2040: Beli Kredit Karbon dari Negara Berkembang
Taktik Eropa Capai Target Iklim 2040: Beli Kredit Karbon dari Negara Berkembang
Pemerintah
Bentuk Karakter Anak, Dosen IPB Ajarkan 'Ecology Funnel' bagi Para Guru dan Tenaga Pendidik
Bentuk Karakter Anak, Dosen IPB Ajarkan "Ecology Funnel" bagi Para Guru dan Tenaga Pendidik
Pemerintah
Menteri LH: Juli 2025, Pemprov DKI Harus Operasikan RDF Rorotan
Menteri LH: Juli 2025, Pemprov DKI Harus Operasikan RDF Rorotan
Pemerintah
Panas Ekstrem Serang Mental Remaja, Picu Depresi dan Kecemasan
Panas Ekstrem Serang Mental Remaja, Picu Depresi dan Kecemasan
LSM/Figur
Riau Berambisi Dapat Rp 4 Triliun dari Perdagangan Karbon
Riau Berambisi Dapat Rp 4 Triliun dari Perdagangan Karbon
Pemerintah
Dampak Jangka Panjang Kebakaran Hutan: Cemari Perairan Hingga 10 Tahun
Dampak Jangka Panjang Kebakaran Hutan: Cemari Perairan Hingga 10 Tahun
LSM/Figur
Indonesia Siap Bangun PLTN, Bagaimana Mitigasi Pembuangan Limbahnya?
Indonesia Siap Bangun PLTN, Bagaimana Mitigasi Pembuangan Limbahnya?
LSM/Figur
Kenapa Evakuasi WN Brasil di Rinjani Lama? Basarnas Ungkap Kendalanya
Kenapa Evakuasi WN Brasil di Rinjani Lama? Basarnas Ungkap Kendalanya
Pemerintah
Segenap Gerakan Kolektif Warga Jakarta Utara Kelola Sampah
Segenap Gerakan Kolektif Warga Jakarta Utara Kelola Sampah
Pemerintah
WN Brasil Jatuh di Rinjani, Menhut Pikirkan RFID hingga Pemeringkatan Gunung
WN Brasil Jatuh di Rinjani, Menhut Pikirkan RFID hingga Pemeringkatan Gunung
Pemerintah
Riset Ungkap Dugong Berperan Jaga Keseimbangan Iklim
Riset Ungkap Dugong Berperan Jaga Keseimbangan Iklim
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau