Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/09/2023, 22:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Indonesia tengah menyambut diluncurkannya pasar perdagangan karbon yang sedianya bakal diluncurkan pada September ini.

Pada Agustus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan atau regulasi perdagangan karbon di Indonesia.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon atau POJK bursa karbon.

Saat Indonesia bersiap menyambut perdagangan karbon, pasar karbon sukarela di tataran global sedang gonjang-ganjing, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (1/9/2023).

Sejumlah perusahaan besar, termasuk raksasa Nestle dan Gucci, mulai mengurangi pembelian sertifikat karbon atau karbon kredit di pasar karbon sukarela.

Baca juga: Kejar Ekonomi Hijau, BI dan Pemerintah Godok Kalkulator Karbon untuk Industri

Pengurangan karbon kredit

Dalam penelitian menyebutkan, beberapa proyek perlindungan hutan sebagai basis sertifikat karbon atau karbon kredit yang mereka beli tidak menghasilkan penghematan emisi yang dijanjikan.

Penurunan pembelian atau karbon kredit oleh pemain besar tersebut merupakan berita buruk bagi negara-negara miskin.

Mereka akan mengalami kerugian jika aliran dana dari perusahaan multinasional dalam mendanai proyek mitigasi perubahan iklim melambat.

Kenya misalnya, berupaya menjadi salah satu negara utama yang menjual karbon kredit. Beberapa proyek yang digalakkan seperti penanaman pohon sebagai opsi penyeimbang emisi gas rumah kaca yang dihasilkan perusahaan besar melalui pasar karbon.

Gucci tidak memberikan rincian keuangan mengenai keterlibatannya dalam menyeimbangkan karbon alias carbon offset dalam pasar karbon sukarela.

Baca juga: 60.000 Hektare Lahan Mangrove Sulawesi Selatan Berpotensi Masuk Perdagangan Karbon Dunia

“Gucci sedang dalam proses meninjau strategi dan komitmen iklimnya dengan tujuan mencapai dampak paling positif secara keseluruhan,” kata juru bicara perusahaan dalam pernyataan email kepada Reuters.

Nestle juga enggan mengungkapkan pengeluarannya untuk karbon kredit. Perusahaan menyebutkan akan mencari cara lain untuk mencapai netralitas karbon alias jumlah karbon yang dihasilkan sama dengan yang diserap.

“Kami beralih dari investasi penyeimbangan karbon bagi merek-merek kami untuk berinvestasi dalam program dan praktik yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dalam rantai pasokan dan operasi kami,” kata juru bicara Nestle dikutip dari Reuters.

Tiga sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan kepada Reuters, Gucci berhenti membeli karbon kredit melalui South Pole.

Baca juga: Perdagangan Karbon: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat

CEO South Pole Renat Heuberger mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaannya selalu mengikuti metodologi yang disetujui untuk proyek tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Belajar Resiliensi Agrifood, IPB Ajak Akademisi dari 16 Negara Kunjungi Kepulauan Seribu
Belajar Resiliensi Agrifood, IPB Ajak Akademisi dari 16 Negara Kunjungi Kepulauan Seribu
LSM/Figur
Rehabilitasi Hutan Jadi Pilar Ekonomi Hijau, Wamenhut Buka Pasar RHL 2025
Rehabilitasi Hutan Jadi Pilar Ekonomi Hijau, Wamenhut Buka Pasar RHL 2025
Pemerintah
Kemenhut: Alih Fungsi Lahan Mangrove Dilarang, Silvofishery Jadi Alternatif
Kemenhut: Alih Fungsi Lahan Mangrove Dilarang, Silvofishery Jadi Alternatif
Pemerintah
Studi Ungkap, Perubahan Iklim Buka Jalan bagi Timbulnya Pandemi Zoonosis
Studi Ungkap, Perubahan Iklim Buka Jalan bagi Timbulnya Pandemi Zoonosis
Pemerintah
Limbah Nuklir Berpotensi Jadi Sumber Bahan Bakar Reaktor Masa Depan
Limbah Nuklir Berpotensi Jadi Sumber Bahan Bakar Reaktor Masa Depan
Pemerintah
Pemprov Jabar Didesak Operasionalkan TPA Lulut Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun
Pemprov Jabar Didesak Operasionalkan TPA Lulut Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun
Pemerintah
BRIN: Indonesia Bakal Jadi Negara Maju jika Bijak Manfaatkan Biodiversitas
BRIN: Indonesia Bakal Jadi Negara Maju jika Bijak Manfaatkan Biodiversitas
Pemerintah
Pendaftaran Lestari Summit 2025 Dibuka, Begini Cara Daftarnya
Pendaftaran Lestari Summit 2025 Dibuka, Begini Cara Daftarnya
Swasta
Dorong Produk Hasil Hutan Bukan Kayu, Kemenhut Gelar Pasar Rehabilitasi Hutan
Dorong Produk Hasil Hutan Bukan Kayu, Kemenhut Gelar Pasar Rehabilitasi Hutan
Pemerintah
Filipina akan Terapkan Kebijakan Kredit Karbon, Targetkan Sektor Energi
Filipina akan Terapkan Kebijakan Kredit Karbon, Targetkan Sektor Energi
Pemerintah
Cegah Hujan dan Banjir Rob, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
Cegah Hujan dan Banjir Rob, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
Pemerintah
Polemik KJA di Pangandaran, Pemprov Jabar Tunggu Keputusan KKP
Polemik KJA di Pangandaran, Pemprov Jabar Tunggu Keputusan KKP
Pemerintah
Dari Pesut ke Badak, Bappenas Tekankan Nilai Ekonomi Biodiversitas
Dari Pesut ke Badak, Bappenas Tekankan Nilai Ekonomi Biodiversitas
Pemerintah
Bayi Orangutan Lahir di Taman Nasional Kalimantan Barat, Dinamai Julia
Bayi Orangutan Lahir di Taman Nasional Kalimantan Barat, Dinamai Julia
Pemerintah
Bappenas: Keanekaragaman Hayati di Sumatera Terancam Perkebunan, Sulawesi oleh Tambang
Bappenas: Keanekaragaman Hayati di Sumatera Terancam Perkebunan, Sulawesi oleh Tambang
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau