Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/09/2023, 22:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

“Tidak ada cara lain untuk melakukan proyek deforestasi. Anda tidak bisa mengetahui 10 tahun sebelumnya berapa laju deforestasi,” kata Heuberger.

Ecosystem Marketplace, inisiator perlindungan lingkungan berbasis pendekatan pasar di ranah publik dan swasta, mengakui bahwa kualitas skema dalam perdagangan karbon sukarela adalah sebuah masalah tersendiri.

“Sejumlah studi negatif mengenai karbon kredit cukup menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa perusahaan untuk menghentikan sementara pembelian dan menunggu panduan lebih lanjut mengenai jenis kredit apa yang harus mereka beli,” kata Direktur Pelaksana Ecosystem Marketplace Stephen Donofrio.

Baca juga: Perlunya Transparansi Radikal untuk Pasar Karbon Sukarela

“Perusahaan-perusahaan bergerak ke arah yang benar, dimana terdapat peningkatan preferensi terhadap kredit yang berkualitas lebih tinggi dan lebih mahal,” ujar Donofrio.

Studi yang diterbitkan pada Januari dan Maret menunjukkan bahwa pengembang proyek besar South Pole, bersama dengan pemberi sertifikasi kredit karbon Verra, terkait dengan kredit perlindungan hutan yang tidak menghasilkan penyerapan karbon yang dijanjikan.

Padahal, beberapa waktu belakangan, pasar karbon sukarela cukup berkembang karena semakin banyak perusahaan yang ditekan oleh pemegang saham untuk mengadopsi kebijakan netralitas karbon.

Akan tetapi, skema perdagangan karbon sejauh ini masih menimbulkan pro dan kontra. Dan kepercayaan dari perusahaan untuk membeli karbon kredit juga merupakan masalah lain.

Kelompok aktivis lingkungan hidup mengatakan, karbon kredit bisa menjadi potensi greenwashing bagi perusahaan untuk “terlihat” melakukan tindakan iklim. Padahal, kenyataannya mereka tidak mengurangi emisi gas rumah kaca.

Baca juga: Indonesia Minta ASEAN Bersatu dalam Perdagangan Karbon

Jangan bergantung karbon kredit

Terkait pasar karbon, permasalahan lainnya adalah regulator dan badan-badan penasihat pasar karbon membatasi cakupan penggunaannya oleh perusahaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Inisiatif Integritas Pasar Karbon Sukarela (VCMI) menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh terlalu bergantung pada pembelian karbon kredit.

Parlemen Uni Eropa berencana untuk melarang penggunaan klaim lingkungan hidup yang hanya didasarkan pada skema perdagangan karbon mulai tahun depan.

Rancangan standar pelaporan karbon di Uni Eropa mengharuskan perusahaan untuk melaporkan jejak karbon mereka sebelum berencana mengurangi emisinya.

Baca juga: Upaya Jababeka Wujudkan Nol Emisi Karbon, Gaet 100 Tenant Tahun 2024

Konsultan Normative yang berbasis di Stockholm menyampaikan, beberapa klien menjadi waspada untuk ikut dalam pasar karbon.

“Mereka (perusahaan) tidak melihat karbon kredit sebagai pelengkap untuk mengurangi emisi mereka,” kata Kristian Ronn, salah satu pendiri Normative.

“Anda perlu mengurangi emisi dan itulah cara Anda dinilai di pasar ketika Anda mengungkapkan emisi karbon Anda,” sambungnya.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Belajar Resiliensi Agrifood, IPB Ajak Akademisi dari 16 Negara Kunjungi Kepulauan Seribu
Belajar Resiliensi Agrifood, IPB Ajak Akademisi dari 16 Negara Kunjungi Kepulauan Seribu
LSM/Figur
Rehabilitasi Hutan Jadi Pilar Ekonomi Hijau, Wamenhut Buka Pasar RHL 2025
Rehabilitasi Hutan Jadi Pilar Ekonomi Hijau, Wamenhut Buka Pasar RHL 2025
Pemerintah
Kemenhut: Alih Fungsi Lahan Mangrove Dilarang, Silvofishery Jadi Alternatif
Kemenhut: Alih Fungsi Lahan Mangrove Dilarang, Silvofishery Jadi Alternatif
Pemerintah
Studi Ungkap, Perubahan Iklim Buka Jalan bagi Timbulnya Pandemi Zoonosis
Studi Ungkap, Perubahan Iklim Buka Jalan bagi Timbulnya Pandemi Zoonosis
Pemerintah
Limbah Nuklir Berpotensi Jadi Sumber Bahan Bakar Reaktor Masa Depan
Limbah Nuklir Berpotensi Jadi Sumber Bahan Bakar Reaktor Masa Depan
Pemerintah
Pemprov Jabar Didesak Operasionalkan TPA Lulut Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun
Pemprov Jabar Didesak Operasionalkan TPA Lulut Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun
Pemerintah
BRIN: Indonesia Bakal Jadi Negara Maju jika Bijak Manfaatkan Biodiversitas
BRIN: Indonesia Bakal Jadi Negara Maju jika Bijak Manfaatkan Biodiversitas
Pemerintah
Pendaftaran Lestari Summit 2025 Dibuka, Begini Cara Daftarnya
Pendaftaran Lestari Summit 2025 Dibuka, Begini Cara Daftarnya
Swasta
Dorong Produk Hasil Hutan Bukan Kayu, Kemenhut Gelar Pasar Rehabilitasi Hutan
Dorong Produk Hasil Hutan Bukan Kayu, Kemenhut Gelar Pasar Rehabilitasi Hutan
Pemerintah
Filipina akan Terapkan Kebijakan Kredit Karbon, Targetkan Sektor Energi
Filipina akan Terapkan Kebijakan Kredit Karbon, Targetkan Sektor Energi
Pemerintah
Cegah Hujan dan Banjir Rob, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
Cegah Hujan dan Banjir Rob, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
Pemerintah
Polemik KJA di Pangandaran, Pemprov Jabar Tunggu Keputusan KKP
Polemik KJA di Pangandaran, Pemprov Jabar Tunggu Keputusan KKP
Pemerintah
Dari Pesut ke Badak, Bappenas Tekankan Nilai Ekonomi Biodiversitas
Dari Pesut ke Badak, Bappenas Tekankan Nilai Ekonomi Biodiversitas
Pemerintah
Bayi Orangutan Lahir di Taman Nasional Kalimantan Barat, Dinamai Julia
Bayi Orangutan Lahir di Taman Nasional Kalimantan Barat, Dinamai Julia
Pemerintah
Bappenas: Keanekaragaman Hayati di Sumatera Terancam Perkebunan, Sulawesi oleh Tambang
Bappenas: Keanekaragaman Hayati di Sumatera Terancam Perkebunan, Sulawesi oleh Tambang
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau