Negara-negara Afrika Tuntut Penghasil Emisi GRK Bayar Pajak Karbon

KOMPAS.com – Benua Afrika mengusulkan penerapan pajak karbon kepada negara-negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) besar untuk melawan perubahan iklim.

Usul tersebut tertuang dalam Deklarasi Nairobi setelah negara-negara di “Benua Hitam” merampungkan Africa Climate Summit selama tiga hari di Ibu Kota Kenya tersebut.

Deklarasi Nairobi dirilis pada Rabu (6/9/2023) dan akan dijadikan dasar negosiasi untuk KTT Iklim COP28 pada November mendatang di Uni Emirat Arab (UEA).

Baca juga: Aturan Teknis Perdagangan Karbon Akhirnya Terbit, Ini 10 Pokoknya

Africa Climate Summit sendiri didominasi pembahasan upaya mobilisasi pendanaan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim yang membuat cuaca makin ekstrem, melestarikan sumber daya alam, dan mengembangkan energi terbarukan.

Afrika adalah salah satu benua yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, sebagaimana dilansir BBC.

Akan tetapi, menurut para peneliti, Afrika hanya menerima sekitar 12 persen dari hampir 300 miliar dollar AS pendanaan tahunan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Deklarasi Nairobi mendesak para pemimpin dunia untuk mendukung usulan pajak karbon global.

Baca juga: Gonjang-ganjing Pasar Karbon Sukarela di Tataran Dunia

Pajak tersebut termasuk pajak karbon pada perdagangan bahan bakar fosil, transportasi laut dan penerbangan, dan dapat ditambah pajak transaksi keuangan global.

Aktivis hak asasi manusia Graca Machel mengatakan kepada BBC bahwa deklarasi tersebut merupakan sebuah langkah maju yang besar.

“Afrika adalah pemainnya, dunia tidak bisa berjalan tanpa Afrika sebagai pusatnya,” kata Machel.

“Afrika hadir bukan untuk dibantu. Afrika hadir untuk menawarkan peluang, menawarkan investasi, dan menawarkan solusi,” sambungnya.

Baca juga: AstraZeneca Komitmen Capai Nol Emisi Karbon pada 2030

Pendanaan

Deklarasi Nairobi mengatakan, usul-usul yang tertuang di dalamnya akan menjamin pendanaan skala besar untuk investasi terkait iklim dan melindungi isu kenaikan pajak dari tekanan geopolitik dan politik dalam negeri.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), sekitar 24 negara saat ini mengenakan pajak atas karbon, namun gagasan mengenai pajak karbon global belum mendapatkan banyak dukungan.

Sejumlah organisasi lingkungan pada 2011 mengatakan, dana yang diperoleh dari pajak transaksi keuangan seharusnya diprioritaskan untuk membiayai lingkungan hidup.

Baca juga: Kejar Ekonomi Hijau, BI dan Pemerintah Godok Kalkulator Karbon untuk Industri

Namun, usulan tersebut tidak pernah mendapat persetujuan bulat yang diperlukan oleh Dewan Eropa untuk menjadi undang-undang.

Selama pelaksanaan Africa Climate Summit, pemerintah internasional, bank pembangunan, investor swasta, dan sejumlah filantropi berkomitmen mengalirkan dana dengan total 23 miliar dollar AS untuk proyek-proyek ramah lingkungan.

Akan tetapi, para pemimpin Afrika mengakui bahwa investasi semacam itu hanya memenuhi kebutuhan keuangan “Benua Hitam” sehingga perlu perubahan yang lebih sistemik.

Baca juga: 60.000 Hektare Lahan Mangrove Sulawesi Selatan Berpotensi Masuk Perdagangan Karbon Dunia

Hapus karbon kredit

Penasihat senior di badan amal Christian Aid Joab Bwire Okanda menyambut baik seruan untuk menerapkan pajak karbon global.

Dia menyampaikan, penerapan pajak karbon perlu seiring sejalan dengan penghapusan karbon kredit agar penghasil emisi GRK benar-benar membayar biaya lingkungan.

“Solusi palsu seperti karbon kredit yang memberikan kebebasan bagi para pencemar tanpa mengambil tindakan berarti harus dibuang ke tempat sampah,” ujarnya.

Baca juga: Perdagangan Karbon: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat

Karbon kredit memungkinkan pihak-pihak penghasil emisi GRK mengimbangi karbon yang dilepaskannya dengan mendanai kegiatan ramah lingkungan.

Para aktivis lingkungan berpendapat, karbon kredit hanyalah menjadi dalih bagi pencemar untuk terus mengeluarkan emisi GRK.

Beberapa pengunjuk rasa dilaporkan melakukan demonstrasi di luar Africa Climate Summit menentang rencana Afrika untuk menjual karbon kredit ke negara-negara asing.

Beberapa perusahaan dan negara asing sejuh ini memberikan komitmen ratusan juta dollar AS dalam pembelian karbon kredit dari Inisiatif Pasar Karbon Afrika (ACMI).

Baca juga: Perlunya Transparansi Radikal untuk Pasar Karbon Sukarela