ASEAN Jadi Incaran Produk-produk Luar Negeri, UMKM Perlu Dilindungi

KOMPAS.com - Kawasan Asia Tenggara atau negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan incaran produk-produk luar negeri.

Kondisi tersebut tak lepas dari potensi pasar yang jumbo dengan jumlah penduduk yang mencapai 679 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,6 persen.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki saat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) di Jakarta, Rabu (26/9/2023).

Baca juga: Komitmen Berkelanjutan Bikin Daya Saing UMKM Meningkat di Dunia

"ASEAN juga menjadi incaran karena nilai produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 3,62 triliun dollar AS," kata Teten, sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis.

Selain itu, kontribusi ekspor ASEAN terhadap dunia mencapai 8,39 persen dari total ekspor dunia dengan nilai 2,05 triliun dollar AS.

Melihat situasi tersebut, Teten menekankan perlunya untuk mempertahankan pertumbuhan para pelaku usaha UMKM agar tidak terjadi predatory pricing.

Predatory pricing merupakan strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi.

Baca juga: UMKM Tekstil Jabar Menjerit Imbas Predatory Pricing di Social Commerce

Lebih lanjut, pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Menteri Teten mengusulkan pembentukan Lembaga Pembiayaan UMKM ASEAN atau AMSEF.

Lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah pemberdayaan dan bantuan keuangan guna mendorong inklusivitas bisnis UMKM di kawasan.

"Pada kesempatan yang sama, kami juga menyoroti bagaimana ASEAN memastikan komunitasnya untuk mendukung produk lokal dan regional," ujar Teten.

Dia meyakini, Asia Tenggara sangat relevan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan cocok menjadi pusat produksi dan industrialisasi global yang berbasis pada keunggulan domestik.

Baca juga: Tol Trans-Sumatera Hidupkan UMKM Lampung dan Sumatera Selatan

Untuk mencapai pusat produksi dan industrialisasi global, strategi utamanya adalah hilirisasi sumber daya alam dan UMKM harus dilibatkan.

"UMKM harus dilibatkan dalam proses hilirisasi ini agar dampaknya lebih luas dan signifikan," paparnya.

Menurutnya, inisiatif percontohan seperti model berbagi pabrik atau factory sharing yang telah dibuat oleh Kemenkop UKM di beberapa wilayah di Indonesia siap diterapkan di seluruh kawasan ASEAN.

"Beberapa di antaranya adalah nilam atau minyak atsiri di Aceh, furnitur di Jawa Tengah, pengolahan daging sapi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara untuk pengolahan serat kelapa, dan Kalimantan Timur untuk biofarmaka," papar Teten.

Baca juga: Tol Trans-Sumatera Hidupkan UMKM Lampung dan Sumatera Selatan

Kepada KAKI, Teten berharap koalisi tersebut dapat memberikan inisiatif yang lebih bermanfaat dalam mempromosikan praktik bisnis yang menjunjung tinggi transparansi dan tata kelola yang baik pada 2023.

Sementara itu, Ketua KAKI Erry Riyana Hardjapamekas meyakini acara ini sangat penting guna membantu mengatasi praktik korupsi di kawasan ASEAN dan mempertegas perilaku antikorupsi dalam hal bisnis.

"Saya harap acara ini bisa mengatasi praktik korupsi di ASEAN. Korupsi merupakan hal yang sangat buruk dalam hal bisnis," tutur Erry.

Untuk mengatasi praktik korupsi di ASEAN, Erry menyebutkan perlunya komitmen antikorupsi khususnya dalam bisnis.

Baca juga: Access Partnership: Android dan Google Play Dorong Pertumbuhan UMKM lewat Platform Digital