Tantangan Pembangunan Berkelanjutan Daerah di Tengah Perubahan Iklim

KOMPAS.com – Berbagai dampak yang muncul akibat perubahan kian dirasakan oleh masyarakat secara global, tidak terkecuali Indonesia.

Beberapa dampak dari perubahan iklim contohnya adalah krisis air bersih, krisis pangan, gangguan kesehatan, hingga kerugian secara ekonomi

Khusus pada aspek perekonomian, perubahan iklim mengakibatkan sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam (SDA) mengalami kerugian, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan lainnya.

Baca juga: Indonesia Dapat Hibah Rp 514 Miliar untuk Pembangunan Rendah Karbon

Pemerintah daerah, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang bergantung terhadap SDA, turut merasakan dampaknya terhadap pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar nasional bertajuk “Tantangan Pembangunan Daerah di Tengah Fenomena Perubahan Iklim, Ancaman Bencana Lingkungan, dan Upaya Investasi Lestari” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Acara tersebut digelar oleh Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam mengatakan, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi di level perencanaan kebijakan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan penurunan kualitas SDA.

Baca juga: Tak Perlu Rusak Lingkungan, Indonesia Bisa Sukses dengan Pembangunan Berkelanjutan

Dia menuturkan, Kementerian PPN dan Bappenas menyusun Surat Edaran Bersama mengenai sinergi perencanaan pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045 agar sejalan antara pusat dan daerah.

“Kita ingin (di tingkat pusat) adanya transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau,” kata Medrilzam sebagaimana dilansir dari siaran pers KEM.

Dia berharap, pemerintah daerah juga melakukan transformasi dengan melakukan asesmen yang terintegrasi antara daya dukung dan daya tampung di dalam dokumen perencanaan daerahnya.

Medrilzam berharap, pemerintah daerah juga perlu mengintegrasikan kebijakan rantai pasok berkelanjutan, contohnya dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Baca juga: Hari Jadi ke-21 Kepri Jadi Momentum Parade Pembangunan Berkelanjutan

Selain mengantisipasi faktor risiko dan kerugian pada aspek sosial-ekonomi akibat perubahan iklim, integrasi juga dapat mendorong inovasi teknologi hijau di sektor usaha dan menarik investasi lestari yang berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan menyampaikan, diperlukan inovasi teknologi dan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai transformasi ekonomi dan investasi berkelanjutan.

“Kementerian Investasi/BKPM melakukan upaya yang lebih konkret untuk memunculkan investasi yang berkelanjutan di Indonesia dengan meluncurkan Panduan Investasi Lestari yang ditujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan investor,” ujar Nurul.

Menurutnya, investasi berkelanjutan akan menciptakan potensi lapangan pekerjaan baru.