Diplomasi Iklim dan Energi ASEAN Belum Sentuh Masyarakat

Menurut Arief, ada empat kesenjangan yang harus diselesaikan yakni kesenjangan kelembagaan, ambisi iklim, implementasi, dan partisipasi.

Kesenjangan kelembagaan ASEAN, ucap Arief, tercermin pada kelembagaan isu energi dan iklim yang masih terpisah-pisah.

“Misalnya pengaturan bidang yang tidak dalam kerangka yang sama, contohnya isu energi yang berada di bawah pilar ekonomi ASEAN, sementara isu iklim di bawah pilar sosial budaya ASEAN,” ujar Arief.

Baca juga: Petrokimia Gresik Dukung Pengembangan Energi Bersih Tanah Air

Dia meyampaikan,ASEAN perlu memetakan peran dan tanggung jawab kelembagaan secara komprehensif agar pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan regional menjadi efektif dan efisien.

Sedangkan untuk kesenjangan ambisi iklim, keinginan ASEAN disebut belum selaras dengan Persetujuan Paris.

Sementara itu, dalam kesenjangan implementasi, transisi energi dinilai masih terkendala faktor politis dan teknis dengan pemberian ruang bagi teknologi yang belum teruji.

Untuk kesenjangan partisipasi, keterlibatan masyarakat sipil sampai saat ini masih terbatas. Keempat kesenjangan ini menurut Arief perlu dibenahi secara internal di ASEAN.

Baca juga: Ternyata, Begini Cara Mengetahui AC Hemat Energi

“Indonesia mempunyai peran strategis, mengingat profilnya sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan memiliki pengaruh politik signifikan di ASEAN,” ucap Arief.

“Indonesia dapat menggunakan pengaruhnya dalam mendorong agenda transisi energi terus berlanjut sebagai pembahasan utama dalam keketuaan Laos di ASEAN di 2024,” sambungnya.

IESR mendorong agar Indonesia memperkuat strategi diplomasi iklimnya dengan melakukan sinkronisasi komprehensif terhadap berbagai forum multilateral.

Hal tersebut agar ASEAN mampu menghasilkan hasil dan kerja sama yang nyata dalam hal teknis, investasi energi bersih, atau mobilisasi pendanaan bagi Indonesia dan ASEAN.

Baca juga: Transisi Energi Penting Diulas dalam Debat Capres-Cawapres