Air Virtual dalam Peta Ketahanan Pangan

Tentunya ini mendorong kita untuk melampaui pendekatan antroposentris yang hanya fokus pada penggunaan sipil dan domestik, untuk melibatkan pendekatan ekosentris yang mempertimbangkan bagaimana cara menjamin keberlanjutan konsumsi air untuk semua sektor produksi dalam konteks yang lebih luas dari keseimbangan ekosistem.

Premi keberlanjutan air

Maka, sudah saatnya untuk mempertimbangkan metode penentuan harga akhir produk pangan dengan memasukkan nilai air sebagai komponen penentu harga penjualan atau harga ekspor, yang dikenal sebagai premi keberlanjutan air (water sustainability premium).

Premi keberlanjutan merujuk pada biaya tambahan yang dikenakan pada produk atau layanan untuk mencerminkan nilai air yang digunakan dalam proses produksinya (Hoekstra, 2012).

Premium ini dapat diterapkan pada tahap distribusi produk tanpa memberatkan petani. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan atau ekspor produk tersebut dapat digunakan untuk mendukung upaya pengisian kembali akuifer (lapisan geologis yang mengandung air tanah untuk pasokan air sumur atau mata air) dan pelestarian air secara keseluruhan.

Tujuannya adalah mendorong penggunaan air lebih efisien dan berkelanjutan, serta melindungi kita dari potensi krisis air pada masa depan. Terdapat beberapa metode pendekatan premi berkelanjutan pengelolaan air untuk pangan.

Pertama, pemerintah dapat menetapkan pajak pada ekspor produk yang menggunakan banyak air virtual.

Dengan kata lain, produk pangan dengan jejak air yang panjang bisa dikenakan pajak atau tarif yang lebih tinggi untuk menekan ketergantungan pangan padat air dan sekaligus mendorong efisiensi penggunaan air.

Kedua, pemerintah juga dapat memberikan insentif atau subsidi kepada perusahaan yang menggunakan metode produksi yang lebih hemat air. Ini bertujuan membantu perusahaan mengurangi biaya produksi dan beralih pada teknologi hemat air.

Ketiga, perusahaan dapat secara sukarela mengenakan premi keberlanjutan air pada produk mereka, yang dapat digunakan untuk mendukung upaya konservasi air atau meningkatkan transparansi penggunaan air.

Namun, selama ini transparansi pengelolaan air masih sebatas himbauan. Dalam UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, belum ada kewajiban khusus pelaporan berkala terkait penggunaan air.

Semua pendekatan inovatif tersebut tentu akan mudah terlaksana jika pemerintah aktif mempromosikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan dukungan insentif dan regulasi yang memadai.

Implementasinya bisa mengintegrasikan kebijakan lintas sektor yang kohesif, memastikan kebijakan pertanian dan rencana pembangunan ekonomi sejalan dengan tujuan perlindungan sumber daya air, dan menetapkan batas maksimum yang berkelanjutan untuk konsumsi air dan pencemaran air di daerah aliran sungai dan akuifer.

Tak kalah penting, pemerintah perlu memperluas statistik penggunaan air di luar kerangka konvensional.

Ini termasuk memasukkan penggunaan air untuk produksi produk ekspor, mengidentifikasi jejak air konsumsi, dan mencakup data tentang penggunaan air di luar negeri yang terkait dengan jejak air konsumsi pangan domestik.

Dengan demikian, pemerintah dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, tata kelola yang lebih baik, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.