Menhut Resmikan RKKIK untuk Dukung Capai Target NDC

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meresmikan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Adapun inisiatif tersebut diwujudkan seiring dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada beberawa waktu lalu.

Untuk diketahui, rumah kolaborasi tersebut diresmikan guna meningkatkan minat masyarakat terhadap perdagangan karbon serta mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

RKKIK sendiri dibentuk bukan saja untuk memberikan layanan konsultasi terhadap Nilai Ekonomi Karbon (NEK), melainkan juga seluruh kegiatan penyelenggaraan NDC.

Baca juga: Kedepankan Aspek Keberlanjutan, Sido Muncul Raih Penghargaan Bintang CSR Indonesia BESAR

Adapun RKKIK merupakan hasil kerja sama United Nations Development Programme (UNDP) dan Kementerian LHK melalui proyek Climate Promise Indonesia yang didanai oleh Pemerintah Jepang.

Proyek yang dimulai sejak Maret 2022 itu bertujuan untuk mendukung pencapaian target NDC.

Siti Nurbaya mengatakan, RKKIK untuk penyelenggaraan NDC dan NEK diharapkan dapat meningkatkan integritas pasar karbon sehingga dapat memberikan dampak positif dalam pengendalian perubahan iklim Indonesia.

“Penerapan Nilai Ekonomi Karbon diharapkan dapat menjadi mekanisme untuk menjadikan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lebih efektif, efisien, inklusif, transparan, akuntabel, serta berkeadilan,” ujar Siti dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (27/10/2023).

Baca juga: Grant Thornton Dukung Bursa Karbon Indonesia

Selain potensial, lanjut Siti, penerapan NEK di Indonesia masih menemui sejumlah tantangan dalam implementasi penyelenggaraannya.

Tantangan tersebut antara lain, masih diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak, penyiapan aturan turunan, dan pembuatan peta jalan implementasi yang lebih rinci.

Merespons tantangan tersebut, imbuhnya, perlu dibentuk kelembagaan yang sifatnya memberikan layanan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan NDC dan NEK.

"Kelembagaan tersebut (perlu dibuat) sebagai sarana kolaborasi dan konsultasi iklim dan karbon untuk penyelenggaraan NDC dan NEK," kata Siti.

Baca juga: Bursa Karbon Catat Transaksi 14 Ton Karbon Senilai Rp 974.000

Sebagai informasi, pada peresmian tersebut, Kementerian LHK juga meluncurkan skema krediting (crediting scheme) Sertifikasi Penurunan Emisi (SPE) GRK Indonesia.

Adapun SPE adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau measurement, reporting, and verification, serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.

Sebagai tanda bahwa mekanisme kompetensi dalam verifikasi dan validasi penurunan emisi GRK yang akuntabel telah berjalan di Indonesia, dilakukan penyerahan sertifikat Lembaga Verifikasi/Validasi GRK (LVV) terpilih dari BSN / KAN kepada Lembaga independen.

Adapun RKKIK sendiri mempunyai empat bidang layanan, yaitu NDC Mitigasi Perubahan Iklim, NEK, Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), dan NDC Adaptasi.

Baca juga: Perusahaan Tambang Mulai Beli Unit di Bursa Karbon

Untuk melakukan konsultasi ke RKKIK, masyarakat dapat mempelajari terlebih dahulu informasi yang tersedia di situs https://karbon.ditjenppi.org.

Pada website tersebut, masyarakat juga dapat mengakses ragam informasi mengenai NDC, NEK, serta daftar pertanyaan yang sering diajukan berbagai pihak.

Adapun konsultasi secara langsung juga dapat dilakukan di Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Karbon Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta.