Khususnya dalam negosiasi seputar usulan Global Digital Compact yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang mendapat manfaat di era teknologi baru.
Utusan Sekretaris Jenderal PBB bidang Teknologi Amandeep Singh Gill menuturkan, para ahli dapat mengatasi misinformasi dan disinformasi, mengingat upaya tata kelola global tidak sejalan dengan kemajuan AI.
Ia mengatakan, para anggotanya menyatukan keahlian terkini tentang bagaimana teknologi berdampak pada masyarakat, perekonomian dan politik.
“Sehingga dengan cara ini kita akan mampu mengurangi kesenjangan antara kemajuan teknologi, batasan teknologi, dan batasan respons tata kelola," imbuh Singh.
Baca juga: Dukung Perdagangan Karbon, IDCTA Gelar Carbon Digital Conference 2023
Mereka juga akan melihat respons terhadap tantangan-tantangan yang muncul dan kesenjangan yang ada, sehingga tata kelola AI bisa lebih efektif.
“Ini adalah langkah pertama menuju arah tersebut, dan kami berharap dapat melakukan langkah serupa lebih banyak lagi pada tahun depan,” kata Singh.
Menurutnya, Global Digital Compact memiliki peluang untuk memasukkan hal ini ke dalam perspektif jangka panjang yang lebih berkelanjutan sehingga kita tidak terjebak oleh perkembangan teknologi yang pesat.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya