Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 18 Desember 2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi energi laut yang melimpah ruah.

Potensi energi laut tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Menurut Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi laut di Indonesia mencapai 60 gigawatt (GW).

Baca juga: Potensi Energi Laut Indonesia Melimpah Ruah, Capai 63 GW

Bila diperbandingkan, potensi energi laut yang ada di Indonesia tersebut hampir dua kali lipat proyek pembangkit listrik 35 GW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa tahun lalu.

Apalagi, proyek 35 GW ini didominasi pembangkit listrik tenaga fosil, di mana porsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara mencapai 20  GW alias lebih dari 57 persen.

Bila semua potensi energi laut tersebut dikembangkan secara optimal, proyek yang sudah dipatok oleh Jokowi tersebut bisa terlampaui dengan energi bersih.

Kepala BBSPGL Hadi Wijaya mengatakan, potensi tersebut terdiri atas tiga jenis yakni energi arus, gelombang, dan ocean thermal energy conversion (OTEC).

Baca juga: Kesiapan Transisi Energi Indonesia Jalan di Tempat

Potensi energi laut itu tersebar di 17 lokasi perairan di Indonesia, sebagaimana dilansir situs web Kementerian ESDM, Minggu (17/12/2023).

Ke-17 lokasi perairan yang menyimpan potensi energi laut dan tersebar di seluruh Indonesia adalah:

  1. Selat Riau
  2. Selat Sunda
  3. Selat Toyapakeh Nusa Penida
  4. Selat Lombok
  5. Selat Alas
  6. Selat Molo
  7. Selat Larantuka
  8. Selat Boleng
  9. Selat Pantar
  10. Selat Mansuar
  11. Selat Lirung Talaud
  12. Selat Sugi Riau
  13. Selat Lampa Natuna
  14. Selat Lembeh
  15. Selat Sinaboi Tenggara Medan
  16. Selat Patinti Halmahera Selatan
  17. Selat Alor

Baca juga: 4 Jenis Energi Laut yang Bisa Dijadikan Listrik

Hadi mengungkapkan, BBSPGL telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengukur potensi energi laut Indonesia.

Hasil pemetaan tersebut juga sudah diluncurkan oleh Badan Geologi pada 2022 lalu ke dalam Peta Potensi Energi Laut Indonesia.

Hadi menambahkan, tim BBSPGL telah melewati fase pertama untuk mencari data dukung pemetaan tersebut, dengan melakukan pre-feasibility study (FS), salah satunya adalah seleksi lokasi (site location).

Baca juga: Masyarakat Hukum Adat Jadi Ujung Tombak Konservasi Laut

"Jadi pre-FS site selection itu untuk bisa menentukan di mana lokasi terbaik, agar kita dapatkan baik itu energi arus, gelombang ataupun energi OTEC," papar Hadi dalam acara bertajuk "Refleksi Akhir Tahun: Pemanfaatan Sumber Daya untuk Transisi Energi Indonesia" yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).

Dia menambahkan, dari pemetaan yang telah dilakukan tersebut, dapat dikatakan di seluruh lautan Indonesia mengandung potensi energi laut.

"Indonesia bagian barat, tengah, Timur, bahkan selatan dan utara itu semuanya mengandung potensi energi laut, baik energi arus laut, gelombang, ataupun OTEC," pungkasnya.

Baca juga: Kawasan Konservasi Laut Ditarget Sampai 30 Persen

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
COP30: 300 Juta Dollar AS Dialokasikan untuk Riset Kesehatan Iklim
COP30: 300 Juta Dollar AS Dialokasikan untuk Riset Kesehatan Iklim
Pemerintah
Startup Indonesia Perkuat Ekosistem Inovasi Berkelanjutan lewat Nusantara Innovation Hub
Startup Indonesia Perkuat Ekosistem Inovasi Berkelanjutan lewat Nusantara Innovation Hub
Swasta
WEF: Transisi Hijau Ciptakan 9,6 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2030
WEF: Transisi Hijau Ciptakan 9,6 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2030
Pemerintah
Celios: Banyak Negara Maju Belum Bayar Utang Ekologis ke Negara Berkembang
Celios: Banyak Negara Maju Belum Bayar Utang Ekologis ke Negara Berkembang
Pemerintah
Skandal Sawit Kalteng: 108 Perusahaan Masuk Kawasan Hutan, Ogah Bangun Kebun Plasma
Skandal Sawit Kalteng: 108 Perusahaan Masuk Kawasan Hutan, Ogah Bangun Kebun Plasma
LSM/Figur
Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
Swasta
Masyarakat Adat Jaga Ekosistem, tapi Hanya Terima 2,9 Persen Pendanaan Iklim
Masyarakat Adat Jaga Ekosistem, tapi Hanya Terima 2,9 Persen Pendanaan Iklim
LSM/Figur
Laporan Mengejutkan: Cuma 19 Persen Perusahaan Sawit di Kalteng Lolos Administrasi
Laporan Mengejutkan: Cuma 19 Persen Perusahaan Sawit di Kalteng Lolos Administrasi
LSM/Figur
Laporan Ceres: Kemajuan Keberlanjutan Air Korporat Terlalu Lambat
Laporan Ceres: Kemajuan Keberlanjutan Air Korporat Terlalu Lambat
Pemerintah
Konsumsi Air Dunia Melonjak 25 Persen, Bank Dunia Ungkap Bumi Menuju Kekeringan
Konsumsi Air Dunia Melonjak 25 Persen, Bank Dunia Ungkap Bumi Menuju Kekeringan
Pemerintah
COP30: 70 Organisasi Dunia Desak Kawasan Bebas Energi Fosil di Hutan Tropis
COP30: 70 Organisasi Dunia Desak Kawasan Bebas Energi Fosil di Hutan Tropis
LSM/Figur
Perkuat Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi Warga, Bakti BCA Restorasi Mata Air dan Tanam 21.000 Pohon
Perkuat Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi Warga, Bakti BCA Restorasi Mata Air dan Tanam 21.000 Pohon
Swasta
Koalisi Masyarakat Sipil: Program MBG Harus Dihentikan dan Dievaluasi
Koalisi Masyarakat Sipil: Program MBG Harus Dihentikan dan Dievaluasi
LSM/Figur
5,2 Ha Lahan Hutan di Karawang Jadi Tempat Sampah Ilegal
5,2 Ha Lahan Hutan di Karawang Jadi Tempat Sampah Ilegal
Pemerintah
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sejumlah Daerah Sepekan ke Depan
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sejumlah Daerah Sepekan ke Depan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau