Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Hedi Indra Januar
Peneliti

Periset Bidang Ekologi Perairan pada Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN

Menanti Gagasan Konservasi Ekologi Lingkungan Pesisir Para Capres

Kompas.com, 17 Januari 2024, 10:30 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENINGKATAN pertumbuhan ekonomi di wilayah rural, termasuk di areal pesisir kepulauan Indonesia merupakan salah satu target yang terdapat dalam visi dan misi seluruh calon presiden dan wakil presiden 2024.

Namun, akselerasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang masif tanpa pertimbangan berkelanjutan di wilayah pesisir memiliki konsekuensi besar terhadap kelestarian lingkungan hidup dan biodiversitas hayatinya.

Hal ini menjadikan gagasan dan komitmen ekologi lingkungan hidup wilayah pesisir menjadi salah satu isu krusial.

Penurunan kualitas lingkungan hidup akan menjadi kontradiktif dengan berbagai komitmen internasional Indonesia, baik untuk konservasi hayati dan juga mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, tantangan lain yang juga akan dihadapi pasca-Pemilu 2024 terlihat dari hasil penelitian di bidang ekologi, yaitu kondisi lingkungan pesisir di berbagai wilayah Indonesia yang saat ini tidak dalam situasi “baik-baik saja” untuk menghadapi perubahan iklim mendatang.

Indonesia telah memiliki berbagai komitmen internasional untuk bidang lingkungan hidup di wilayah pesisir, yang terkait dengan konservasi lingkungan dan ekologi ekosistem hayati.

Komitmen pertama, Perjanjian Iklim Paris dan Ramsar Convention, dengan komitmen pengurangan gas rumah kaca dan peningkatan penyerapan emisi karbon melalui pengurangan emisi deforestasi, reforestasi/restorasi kawasan hutan dan penggunaan lahan lainnya, serta perlindungan dan pengelolaan hutan/lahan basah seperti mangrove pesisir.

Komitmen kedua adalah konservasi ekosistem yang unik dan penting secara global melalui konvensi keanekaragaman hayati.

Kawasan pesisir Indonesia yang terletak di areal tropis adalah hot-spot bagi beraneka-ragam biota laut yang penting baik untuk komunitas lokal maupun global.

Komitmen penting lainnya adalah pengurangan limbah yang dapat mencemari lingkungan pesisir dan laut seperti Konvensi Basel, Deklarasi Kelautan ASEAN, Aliansi Kelautan Bersih, serta Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

Terkait dengan komitmen internasional untuk lingkungan hidup tersebut, seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menempatkan isu lingkungan sebagai salah satu fokus dalam agenda Pemerintah ke depan.

Dokumen visi dan misi setiap kontestan yang diunggah ke situs KPU menerangkan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai gagasan utama untuk keseimbangan pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup.

Gagasan-gagasan tersebut meliputi mitigasi dampak perubahan iklim, keadilan ekologi berkelanjutan, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam dan maritim dengan penjaminan keberlanjutan lingkungan hidup, serta pengelolaannya secara berkelanjutan dengan mitigasi cemaran di laut, untuk pengembangan ekonomi hijau dan biru.

Namun, data kondisi lingkungan pesisir di Indonesia saat ini menunjukkan tantangan yang besar bagi implementasi gagasan pengembangan ekonomi yang seimbang dengan lingkungan hidup.

Kondisi lingkungan pesisir di Indonesia

Data terkini menunjukkan perubahan fungsi yang signifikan bagi ekosistem pesisir di berbagai wilayah di Indonesia sepanjang 20 tahun terakhir.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pembangunan Proyek Batu Bara Baru Tiga Kali Lebih Cepat dari Penghentiannya
Pembangunan Proyek Batu Bara Baru Tiga Kali Lebih Cepat dari Penghentiannya
LSM/Figur
Ketika Greenpeace Mencuri Panggung di Bundaran HI
Ketika Greenpeace Mencuri Panggung di Bundaran HI
LSM/Figur
Studi Global: Smart Farming Terbukti Cetak Profit di Sejumlah Wilayah
Studi Global: Smart Farming Terbukti Cetak Profit di Sejumlah Wilayah
Pemerintah
WHO Naikkan Status Kesiapsiagaan Ebola di 22 Negara
WHO Naikkan Status Kesiapsiagaan Ebola di 22 Negara
Pemerintah
Beban Lingkungan Baru, Mayoritas Pusat Data Beroperasi di Wilayah Rentan Air
Beban Lingkungan Baru, Mayoritas Pusat Data Beroperasi di Wilayah Rentan Air
Pemerintah
Cerita Kepala Adat Long Pahangai Tolak Suap dari Perusahaan dan Pilih Tanam Pohon Meranti
Cerita Kepala Adat Long Pahangai Tolak Suap dari Perusahaan dan Pilih Tanam Pohon Meranti
LSM/Figur
800 Juta Anak Muda Hadapi Masa Depan Tanpa Pekerjaan, PBB Peringatkan
800 Juta Anak Muda Hadapi Masa Depan Tanpa Pekerjaan, PBB Peringatkan
Pemerintah
AI, Energi Hijau, dan Transisi Ekonomi Berisiko Tinggalkan Komunitas Rentan
AI, Energi Hijau, dan Transisi Ekonomi Berisiko Tinggalkan Komunitas Rentan
Pemerintah
Anestesi Hijau Bisa Pangkas Emisi dan Hemat Biaya RS Hampir 40 Persen
Anestesi Hijau Bisa Pangkas Emisi dan Hemat Biaya RS Hampir 40 Persen
LSM/Figur
Studi: Peduli Perubahan Iklim Tidak Selalu Berarti Pilih Liburan Ramah Lingkungan
Studi: Peduli Perubahan Iklim Tidak Selalu Berarti Pilih Liburan Ramah Lingkungan
Pemerintah
Target Nol Bersih Melemah, Bank-Bank Mulai Tarik Diri dari Komitmen Iklim
Target Nol Bersih Melemah, Bank-Bank Mulai Tarik Diri dari Komitmen Iklim
Swasta
Anak Usaha AALI Bantu Tangani Karhutla di Lahan Warga
Anak Usaha AALI Bantu Tangani Karhutla di Lahan Warga
Swasta
UMKM Binaan Astra Catat Potensi Transaksi Rp 104,9 Miliar di TEI 2026
UMKM Binaan Astra Catat Potensi Transaksi Rp 104,9 Miliar di TEI 2026
Desa Sejahtera Astra
Lebih dari 800 Perusahaan Terapkan Standar Pelaporan Alam TNFD
Lebih dari 800 Perusahaan Terapkan Standar Pelaporan Alam TNFD
Pemerintah
WHO Desak Tindakan Tegas Atasi Bahaya Keracunan Timbal
WHO Desak Tindakan Tegas Atasi Bahaya Keracunan Timbal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau